Marsinah, Pahlawan Buruh Indonesia
Pada dasawarsa 1980an, Rejim Militer Soeharto mengarahkan ekonomi pada pembangunan industri berorientasi ekspor. Berbagai kemudahan diberikan untuk perkembangan industri yang berorientasi ekspor salah satunya dengan kebijakan upah murah. Tidak mengherankan jika kemudian konflik perburuhan meningkat di masa itu. Terjadi berbagai aksi massa ataupun pemogokan, walau bersifat spontan dan sporadis....
Perspektif Terhadap Peran Mahasiswa Dalam Mogok Nasonal
Apa guna punya ilmu tinggi, kalau hanya untuk membodohi. Apa guna banyak baca buku, bila mulut kau bungkam melulu……. (Widji Thukul).
Itulah sepenggal lagu yang mengingatkan kita terhadap semua tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Pada umumnya manusia adalah kaum intelektual, sebab itulah yang membedakannya dengan mahluk lainnya. Namun saat ini, tidak banyak manusia yang menggunakan...
KBY : Apa Itu Mogok Nasional Yang Sejati?
Dengan menggunakan PP Pengupahan maka UMK di Provinsi Yogyakarta naik sebesar 11,5 persen. Sehingga menghasilkan angka-angka yang akan ditetapkan oleh Gubernur DIY sebesar: UMK Kota Jogja menjadi Rp 1.452.400, Sleman Rp 1.338.000, Bantul Rp 1.297.700, Kulonprogo Rp 1.268.870, dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.235.700. (sumber: radarjogja.co.id). Angka-angka tersebut jelas tidak mempertimbangkan Kebutuhan...
KBY Dukung Mogok Nasional : Tolak PP Pengupahan, Wujudkan Upah Layak Nasional dan Rebut Demokrasi!
Tanggal 20 ini merupakan batas akhir bagi penetapan Upah Minimum Provinsi/ kabupaten maupun kota di Indonesia. Secara umum Upah Minimum di berbagai kabupaten kota di Indonesia selalu jauh dari layak bagi kaum buruh. Walaupun setiap tahun terjadi kenaikan upah minimum namun daya beli atau upah riil buruh terus turun. Bahkan BPS mengakui bahwa terjadi penurunan daya beli buruh di tahun 2015 ini. Sebenarnya...
KBY Dukung Mogok Nasional Kaum Buruh Indonesia!
KBY DUKUNG MOGOK NASIONAL, TOLAK PP PENGUPAHAN, WUJUDKAN UPAH LAYAK NASIONAL DAN REBUT DEMOKRASI !
Mengapa PP Pengupahan (PP No. 78/2015) ini harus ditolak dan dicabut ? Point pertama adalah mengenai standar baru upah minimum yang berpatokan pada besar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga betul bahwa terjadi kenaikan UMK di kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta. Kenaikan sebesar...
KPR Sul-Sel Tuntut Pencabutan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menuai kritikan dikalangan buruh, dan organisasi-organisasi gerakan seperti mahasiswa, dan kaum miskin kota. Dengan adanya pengesahan atas PP Pengupahan ini, sejumlah daerah menggelar aksi mogok produksi, aksi konvoi dan aksi tuntutan seperti yang dilakukan oleh Komite Persatuan Rakyat (KPR) Sulawesi Selatan.
Komite Persatuan...
Seruan Mogok Komite Buruh Yogyakarta
PP Pengupahan tidak mensejahterakan kaum buruh
Satu pertanyaan penting yang harus dijelakan dan disebarluas ke seluruh 250 juta rakyat Indonesia adalah apakah paket kebijakan ekonomi IV pemerintahan Jokowi-JK akan membantu mendorong kesejahteraan 129 juta kaum buruh di Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka sangat penting bagi kita menjelaskan isi dari dua point masalah di dalam PP Pengupahan...
Seruan Perlawanan Umum Buruh Indonesia 10 November 2015
Joko Widodo Masih bebal & belum Mencabut PP No.78 / 2015 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan masih tetap belum dicabut oleh pemerintah. Walaupun penolakan dan perlawanan kaum buruh terhadap PP tersebut sudah terbukti semakin meluas dan membesar. Aksi-aksi konvoi di kawasan-kawasan industri sudah merebak dari Tangerang, Bekasi, Jakarta, Karawang, Purwakarta,...
Statement Komite Buruh Yogyakarta (KBY)
PP Pengupahan yang tidak pro kesejahteraan kaum buruh
Upaya pemerintah untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi pengusaha semakin jelas terlihat dalam RPP Pengupahan yang telah disahkan oleh Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. Isi PP Pengupahan tersebut memiliki point-point pasal yang menyangkut peran serikat buruh yang tidak lagi diikutsertakan dalam menentukan besaran pengupahan dan cara...
Statement Komite Persatuan Rakyat Batalkan PP Pengupahan
Buruh dan Rakyat Bersatu Batalkan PP Pengupahan Pro Upah Murah dan Modal!
Meski mulai banyak merespon perlawanan terutama dari kaum buruh, rezim Jojowi-JK belum bergeming untuk terus menjalankan salah satu paket kebijakan ekonomi jilid 4 yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Di sisi lain, perlawanan kaum buruh juga semakin meluas yang dimulai sejak tanggal 15 OKtober 2015 lalu hingga saat...
