Pada 17 Oktober 2026, 550.000 orang turun ke jalan di Prancis menurut polisi. Pers melaporkan 800.000. Seruan untuk tanggal itu sudah beredar sejak musim panas dari kalangan Gilets jaunes (Rompi Kuning), gerakan yang pada 2018 mengguncang negeri itu karena harga solar. Yang menjadikannya hari besar adalah pelajar SMA.
Arah Juang mewawancarai Chris Miclos, aktivis dan anggota Komite Politik Nasional Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires (NPA-R). Untuk mendukung jawabannya, kami juga menggunakan isi komunike NPA-R 19 Oktober, “Qui sème la misère récolte la colère” (siapa menabur kemiskinan menuai kemarahan), koran mereka Révolutionnaires nomor 65 serta data dari lembaga statistik dan riset Prancis.
Gerakan bermula dari sekolah. Pelajar menuntut anggaran bagi gedung yang rusak, kelas yang penuh sesak dan guru pengganti bagi guru yang absen, karena banyak kelas dibiarkan kosong. Menteri Pendidikan Édouard Geffray menjawab dengan menjanjikan 3.000 guru pengganti darurat untuk 500 SMA yang paling bergejolak. Mathieu Parant dari NPA-R menyebut janji itu gertakan. Untuk memenuhinya, rektorat Créteil menyuruh guru matematika mengajar bahasa Perancis di kelas yang sedang bersiap menghadapi ujian akhir. Kekurangan guru itu lahir dari pemangkasan bertahun-tahun: cadangan guru pengganti menyusut, ratusan guru kontrak di wilayah Paris diberhentikan, dan guru pengganti kontrak penuh waktu hanya diupah 1.650 euro bersih per bulan. Mereka juga menuntut penghapusan Parcoursup.
Parcoursup adalah platform nasional tempat lulusan SMA mendaftar ke pendidikan tinggi, dipakai sejak 2018. Parcoursup mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru menjadi semakin diskriminatif. Sebelumnya, ijazah kelulusan SMA (baccalauréat) pada prinsipnya menjadi tiket masuk universitas. Karena itu rancangan undang-undang untuk menghapus Parcoursup yang diajukan di Assemblée Nationale menuntut pemulihan hak atas akses ke pendidikan tinggi. Dengan Parcoursup, menurut serikat buruh SUD éducation, seluruh program pasca SMA kini memakai mekanisme seleksi yang dulu hanya berlaku di jalur elite. Pelajar diseleksi berdasarkan nilai rapor dan berkas, dengan kriteria yang dikritik tidak transparan, lalu menunggu dalam daftar tunggu nasional selama berbulan-bulan.
Seleksi berdasarkan capaian akademik berarti seleksi berdasarkan kelas sosial, karena anak dari keluarga kaya dan sekolah mapan sudah diuntungkan jauh sebelum mereka mendaftar. Pada tahun pertama, menurut Liga Hak Asasi Manusia Prancis (LDH), hampir separuh dari 812.000 pendaftar belum menerima satu tawaran pun pada 22 Mei 2018. Pada pertengahan Juni, 54 persen pendaftar dari daerah Departemen 93 di pinggiran Paris, kawasan buruh dan imigran, masih belum mendapat tempat. Pada 2026, menurut serikat buruh Solidaires, 163.372 pendaftar melewati fase utama tanpa satu tawaran pun. Jumlah lulusan bertambah, tetapi negara tidak menambah daya tampung pendidikan tinggi. Negara memilih menyaring. Solidaires menyebut Parcoursup mesin penyaring sosial. NPA-R menambahkan bahwa penyaringan yang sama berlanjut lewat MonMaster, platform serupa untuk masuk jenjang magister.
“Gerakan ini membesar cepat karena, bahkan di negara imperialis seperti Prancis, situasi sebagian besar pelajar SMA buruk,” kata Chris. “Peluang masuk universitas dikurangi drastis. Prospek kerja suram, begitu juga peluang hidup secara lebih luas, bagi sebagian besar kaum muda Eropa.” Apa yang puluhan tahun lumrah bagi banyak orang, yaitu punya ijazah, pekerjaan tetap, bisa berlibur dan bahkan tinggal di kamar berpemanas saat musim dingin, kini tidak lagi dialami banyak orang dari kelas buruh. Gedung sekolah ikut rusak karena puluhan tahun kekurangan dana.
Tekanan jatuh pada kaum muda. Di sekolah, kata Chris, setiap ketidakhadiran, nilai buruk dan bantahan terhadap otoritas bisa berujung penyingkiran. Kemarahan atas inflasi dan harga bahan bakar sudah ada sebelumnya. “Protes kaum muda ini hanya menyulutnya.”
Data resmi membenarkan gambaran itu. Menurut Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE, Institut Nasional Statistik dan Studi Ekonomi Prancis), pada 2023 sebanyak 9,8 juta orang di Prancis hidup di bawah garis kemiskinan, atau 15,4 persen penduduk. Garis itu ditetapkan 1.288 euro per bulan untuk satu orang. Itu tingkat tertinggi sejak INSEE mulai mengukurnya pada 1996. Dalam setahun, 650.000 orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
Angka itu pun belum lengkap. Survei tahunan INSEE tidak menghitung tunawisma, orang yang tinggal di panti, asrama atau penjara, dan penduduk wilayah seberang laut, yaitu bekas koloni yang masih dikuasai Prancis seperti Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion dan Mayotte. Survei yang mencakup seluruh penduduk menaksir 11,2 juta orang miskin pada 2021.
Di lapisan paling bawah, Fondation pour le logement des défavorisés menghitung 350.000 orang tanpa tempat tinggal tetap pada 2024, naik 145 persen dalam dua belas tahun. Sebanyak 4,2 juta orang lain tinggal di hunian tidak layak. Setiap malam 5.000 sampai 8.000 orang, termasuk 1.000 sampai 3.000 anak, ditolak layanan darurat 115 karena tempat penuh.
Di puncaknya, menurut studi Janus Henderson yang terbit 15 September 2026, perusahaan Prancis yang tercatat di bursa membagikan 61 miliar euro dividen pada kuartal April sampai Juni 2026, naik 7,2 persen dari tahun sebelumnya. Itu terbesar di Eropa dan kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Grup Bolloré sendiri membagikan 4,2 miliar euro.
Dividen adalah bagian laba yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Laba itu bersumber dari nilai lebih yang diproduksi kelas buruh, lalu dinikmati segelintir pemilik modal. NPA-R menunjuk para pemilik modal dan direksi perusahaan CAC40, indeks 40 perusahaan terbesar di Bursa Paris, sebagai penjarah sebenarnya. Pemerintah di sisi lain memotong anggaran layanan publik.
Di sisi lain NPA-R mengajukan tuntutan: upah naik mengikuti harga, tidak ada pendapatan di bawah 2.200 Euro dan larangan PHK. Organisasi revolusioner ini menuntut direalisasikannya jaminan hidup layak.
Inilah landasan objektif kemarahan yang meledak di jalan.
Rezim merespons kemarahan massa rakyat itu dengan mobilisasi polisi. Menurut angka Menteri Kehakiman Darmanin yang dikutip Michelle Verdier di Révolutionnaires nomor 65, 6.877 anak muda ditahan, 86 persen di antaranya di bawah 18 tahun. Verdier juga mencatat tembakan granat polisi yang memecahkan mata, menghancurkan rahang dan memutus tangan pelajar. Ratusan sekolah dan kampus ditutup.
Chris menyebut tujuan pemerintah sejak awal: menghancurkan gerakan. “Itu tidak menghentikan apa pun, justru membuat gerakan menyebar.” Polisi mencoba meneror kaum muda dengan penangkapan, pemukulan dan gas air mata, katanya. “Mereka kewalahan. Mereka meremehkan kemarahan kaum muda dan besarnya aksi.”
Pemerintah dan media menyoroti kerusuhan. Chris menjelaskan apa yang ia lihat. Pada 17 Oktober ratusan ribu kaum muda memenuhi jalan, dan polisi tidak siap menghadapi gerakan massa sebesar itu. Sebagian pelajar terang-terangan menyatakan dukungan terhadap bentrokan dengan polisi di depan sekolah, terutama untuk membela diri atau mengusir polisi dari lingkungan mereka. Di pusat kota, ada yang merusak toko dan gedung publik. Ada pula yang memanfaatkan kesempatan mengambil barang mahal yang tak terbeli. “Tetapi sebagian besar demonstran tidak merusuh,” kata Chris. “Mereka terutama membela diri dari kekerasan polisi.”
Editorial NPA-R 19 Oktober menyebut perusakan toko dan gedung publik itu sebagai cermin dari kekerasan polisi terhadap pelajar, terutama di kawasan buruh seperti departemen 93.
Negara memakai kerusuhan itu sebagai senjata. Macron menyebut “faksi dari kelompok kecil ultra kiri yang disusul banyak pelaku kriminal” dan meminta semua partai mengutuk kekerasan. Perdana Menteri Lecornu mengultimatum: pilih kubu Republik dan aparatnya, atau kubu para perusak. Menteri Dalam Negeri Nuñez menuding “NPA” berada di balik aksi 17 Oktober.
NPA-R tidak mundur. “Meski ada ancaman terhadap kami, NPA-R tidak menyerukan ‘tenang’ seperti yang dilakukan hampir semua politisi dan jurnalis,” kata Chris. Bagi mereka, perusak sebenarnya adalah para pembagi dividen, pemotong layanan publik dan pemilik pabrik yang menutup lapangan kerja.
Pelajar dan mahasiswa mengorganisasi diri lewat majelis umum (assemblée générale, pertemuan terbuka seluruh pelajar atau mahasiswa di satu sekolah atau kampus). Majelis umum memilih utusan ke badan koordinasi (coordination), pertemuan utusan dari banyak sekolah dan kota yang memutuskan aksi bersama. Di Paris dan pinggirannya, badan koordinasi pelajar berkumpul pertama pada 3 Oktober dengan 300 pelajar, menurut Armelle Pertus dari NPA-R. Menurut Stefan Ino dari NPA-R, 200 pelajar dari 71 sekolah di 32 kota dan 17 departemen kemudian berkumpul di Paris sebagai cikal bakal badan koordinasi nasional pelajar. Mahasiswa menyusul dengan seruan membentuk badan koordinasi nasional mahasiswa.
NPA-R dan sayap kaum mudanya, NPA Jeunes Révolutionnaires, ikut membangunnya dari awal. “Di banyak tempat, kami bersama kekuatan politik lain di tingkat lokal mengorganisasi majelis umum pertama yang menyerukan pembentukan badan koordinasi ini,” kata Chris. Tujuannya badan koordinasi yang mewakili gerakan sebagaimana adanya, sebaiknya lewat wakil terpilih dari majelis lokal. Bentuk ini, katanya, berakar pada tradisi lama gerakan buruh Prancis dan aktivisme mahasiswa 1970 sampai 1980an.
Soal bentuk aksi, NPA-R ikut dalam majelis umum, mogok, blokade dan pendudukan kampus. Tetapi Chris jujur soal batasnya. Blokade dan pendudukan yang berlangsung lebih dari beberapa hari bisa mengosongkan gerakan, karena mahasiswa memilih tinggal di rumah. “Sebenarnya pemerintahlah yang memblokade universitas, dengan menutupnya dan mengalihkan kuliah ke daring.” NPA-R mendorong bentuk aksi yang memungkinkan sebanyak mungkin pelajar terlibat, supaya mereka memimpin gerakannya secara demokratis dan supaya kelas buruh mengenal perjuangan dan metode mereka.
Pertarungan terjadi juga di dalam gerakan. Pada 8 Oktober, badan koordinasi pelajar Paris dan pinggirannya menyerukan demonstrasi di place de la République. Intersyndicale, gabungan serikat buruh CGT, Solidaires dan FSU, memilih menyerukan aksi terpisah di tiap daerah Departemen, di depan kantor prefektur (kantor wakil pemerintah pusat di daerah). Union étudiante memanggil massa ke place de la Bastille. Union étudiante adalah serikat mahasiswa yang dipimpin La France Insoumise (LFI, “Prancis yang Tak Tunduk”), partai kiri berorientasi pemilu dengan Jean Luc Mélenchon sebagai tokohnya. Lima belas ribu orang, hampir semuanya pelajar dan mahasiswa, tetap datang ke République, menurut Armelle Pertus dari NPA-R.
Kesulitan terbesar, kata Chris, datang dari sebagian besar kekuatan kiri yang tidak peduli pada majelis umum dan kadang melawan badan koordinasi. Mereka ingin serikat pelajar yang mereka kendalikan memimpin gerakan. “Serikat itu kata yang terlalu besar. Sering kali itu hanya seorang anak borjuis yang tampil di televisi dan mewakili dirinya sendiri.”
LFI dan Union étudiante hadir di blokade pertama dan sempat mendapat dukungan besar dari pelajar. “Tapi mereka tidak punya banyak hal untuk dikatakan, selain bahwa hanya mereka yang bisa meraih suara besar di pemilu tahun depan,” kata Chris. Mereka lebih memilih aktif di media sosial dan televisi, hampir tidak mengorganisasi apa pun di lapangan, dan menyerang demonstran yang mereka tuduh bertindak terlalu jauh. “Untuk sekarang, badan koordinasi yang mereka coba hancurkan lebih kuat dari mereka dalam mengorganisasi aksi. Itu hal baik.”
Tahun ini, besarnya gerakan membuat badan badan koordinasi cepat membesar dan menyerukan aksi yang jauh lebih besar dari aksi serikat buruh. Bagi Chris, itu tanda bahwa pelajar ingin memimpin gerakannya sendiri dan paham bahwa mereka butuh agenda sendiri melawan pemerintah.
Intersyndicale ingin menyelesaikan persoalan lewat kesepakatan dengan pemerintah, kata Chris. Seruan Gilets jaunes untuk 17 Oktober sudah ada sejak musim panas, tetapi hanya sedikit serikat buruh yang ikut menyerukannya, dan itu pun baru beberapa hari sebelumnya. Birokrasi serikat buruh menyerukan aksi alternatif yang terpisah dari yang diserukan majelis pelajar, lalu menetapkan aksi lebih dari sebulan kemudian: 5 November. “Dukungan mereka terhadap tatanan yang ada jelas.”
Ada jarak antara pimpinan dan anggota. “Tidak ada yang benar-benar percaya pada pimpinan serikat buruh yang sudah membawa kita pada kekalahan selama beberapa dekade,” kata Chris. Tetapi muncul pertanyaan berikutnya: mungkinkah berjuang tanpa mereka, atau melawan mereka bila perlu? “Sebagian besar aktivis serikat buruh akan menjawab tidak.”
Ada ironi di dalam jadwal 5 November. Dengan menyerukannya, serikat buruh sendiri menyatakan gerakan akan berlanjut setidaknya sampai tanggal itu. Lebih banyak buruh bisa bergabung berkat seruan itu. “Itu hal baik,” kata Chris.
Sejauh ini belum ada mogok berarti di tempat kerja, kecuali di kalangan guru. NPA-R berusaha mengorganisasi buruh muda, yang berada di antara pelajar SMA dan buruh di pusat produksi, atau yang sekaligus pelajar dan buruh seperti mahasiswa keperawatan di Ifsi (sekolah pendidikan perawat).
Apakah ini situasi revolusioner? Chris menyebut situasinya tak terduga dan tidak pasti. Yang pasti, katanya, ratusan ribu demonstran yang sebagian besar muda menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada polisi, pemerintah dan para bos. Mereka menjadi contoh bagi jutaan buruh yang mendukung mereka dan bisa bergabung dalam beberapa pekan ke depan. “Itu ketakutan para bos dan pemilik modal.”
Dua pekan libur sekolah sedang berlangsung. Aksi tetap diserukan pada 20, 22 dan 24 Oktober. Badan koordinasi nasional pelajar dan mahasiswa menyerukan aksi 22 Oktober, Gilets jaunes 24 Oktober, lalu 3 dan 5 November bersama semua buruh. Banyak pelajar dan buruh menunggu liburan usai.
NPA-R mencoba mendorong gerakan semakin maju. Mereka menyatakan demonstrasi saja tidak cukup, ekonomi harus dilumpuhkan, menuju mogok umum. Komunike mereka menolak seruan tenang Macron dan menolak menunggu pemilu 2027. Tetapi Chris menolak memperlakukan slogan sebagai jalan pintas. Tuntutan 2.200 euro dan larangan PHK mereka sebarkan lewat propaganda umum. “Tapi mogok dijalankan bersama para pemogok, bukan dengan memuja slogan.” Tuntutan buruh yang mogok, katanya, ditentukan oleh penilaian mereka atas perimbangan kekuatan. Tuntutan bisa menajam ketika perjuangan menguat dan meluas, atau mundur ke posisi bertahan ketika gerakan terisolasi. “Slogan atau seruan, seberapa pun tepatnya, tidak punya kekuatan untuk memicu mogok umum sekarang.”
Karena itu NPA-R berusaha mengorganisasi buruh dan pelajar dalam skala massa, jauh lebih besar dari organisasi mereka sendiri, di sekitar tuntutan mereka sendiri. Syaratnya satu: serikat buruh tidak boleh merebut kepemimpinan gerakan yang telah melampaui mereka. “Cara terbaik adalah menggelar majelis umum serta komite pelajar dan buruh mogok yang independen dari negara, para pengusaha dan birokrasi, supaya mereka bisa berbicara untuk diri sendiri dan terus memimpin gerakan.”
Pertanyaan dasar setiap revolusi, tulis Lenin pada April 1917 dalam “Kekuasaan Ganda”, adalah soal kekuasaan negara. Di Rusia saat itu, di samping pemerintahan borjuis berdiri soviet buruh dan prajurit. Kekuasaan semacam itu, menurut Lenin, bersumber dari inisiatif langsung rakyat di bawah, menggantikan polisi dan tentara dengan rakyat bersenjata, dan menempatkan pejabat sebagai orang terpilih yang bisa ditarik kembali.
Majelis umum dan badan koordinasi di Prancis hari ini belum menjadi soviet. Mereka lahir dari inisiatif rakyat di bawah dan memilih utusan, tetapi belum mengambil alih fungsi negara atau memerintah satu pun tempat kerja. Mereka organ perjuangan dan sekaligus embrio yang berharga. Syarat yang diajukan Chris, independen dari negara, pengusaha dan birokrasi, adalah syarat agar embrio itu tumbuh.
Belum ada mogok umum, dan karena itu belum ada pertarungan kekuasaan. Pelajar bisa memaksa pemerintah berunding dan menyodorkan remah konsesi. Mesin laba hanya bisa dihentikan kelas buruh, karena di tempat kerjalah nilai lebih diproduksi. Maka 5 November bukan soal jumlah massa di jalan. Yang menentukan adalah apakah di pabrik, kantor dan sekolah terbentuk komite mogok yang berdiri di luar kendali pimpinan serikat buruh.
Pada 12 April 1871, di tengah Komune Paris, Marx menulis kepada Ludwig Kugelmann tentang les Parisiens se lançant à l’assaut du ciel, rakyat Paris yang menyerbu langit. Surat yang sama memuat dua kritik. Para komunard tidak segera berbaris ke Versailles karena segan memulai perang sipil, dan Komite Pusat terlalu cepat menyerahkan kekuasaannya kepada Komune. Lenin merangkum kesalahan itu sebagai kurangnya ofensif, kesadaran dan tekad untuk menghancurkan mesin birokratik dan militer negara. Keberanian saja tidak cukup. Yang menentukan adalah organisasi dan tekad untuk merebut kekuasaan ketika momennya datang.
Puncak kemiskinan, tunawisma yang menggunung dan dividen yang menggila tidak lahir dari kebijakan yang keliru. Semuanya lahir dari cara kapitalisme bekerja. Memaksa pemerintah memenuhi tuntutan mass aitu penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah perubahan struktural: kapitalisme dihancurkan dan sosialisme dibangun, dengan rakyat pekerja yang memegang kekuasaan.
Pembaca di Indonesia akan mengenali pola tuduhan Macron, Lecornu dan Nuñez. Negara menyebut kemarahan rakyat ulah segelintir penyusup supaya tidak perlu menjawab sebabnya. Kaum buruh dan rakyat tertindas di Indonesia punya kepentingan yang sama dengan pelajar dan kelas buruh Prancis. Musuh kita pemilik modal yang sama, dan negara yang melayani mereka.
Solidaritas untuk perjuangan pelajar dan rakyat pekerja Prancis! Bebaskan semua pelajar yang ditahan!
Vive la révolution sociale !
ditulis oleh Riang Karunianidi, anggota Resistance dan kader Perserikatan Sosialis I Dipo Negoro, kader Perserikatan Sosialis
Comment here