Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi isu yang ramai dibicarakan sejak Agustus. Titik api masih menyala di sejumlah wilayah. Penulis kini berada tak jauh dari salah satunya, di Fakfak, Papua Barat. Data Dinas Kehutanan Papua Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.317,56 hektare hutan dan lahan terbakar di tujuh kabupaten per Agustus 2026, dengan Fakfak sebagai yang terparah. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Papua Barat menilai angka itu belum mencerminkan kenyataan di lapangan. Seperti di daerah lain yang jauh dari kota, musibah ini menyita waktu, tenaga dan kesehatan rakyat yang terdampak. Tulisan ini berfokus pada Fakfak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Fakfak mencatat kebakaran pertama pada 22 Juni 2026 di Kampung Bumi Moro Indah, Distrik Bomberay. Api di hutan dan lahan gambut Kampung Wonodadi Mulya, Distrik Tomage, sudah dilaporkan pada 7 Juli dan menjalar hingga mendekati permukiman. BPBD mencatat kebakaran di Bukit Teletabis, Tomage, pada 20 Juli, lalu kebakaran hebat di Bumi Moro Indah dan Pinang Agung pada 27 Juli. Menjelang akhir September api kembali mendekati permukiman di Tomage. Setelah itu api berlanjut ke ruas jalan Kawasan Hutan Kilometer 71, jalan yang menghubungkan pusat Kota Fakfak dengan dataran rendah Bomberai. Pada pertengahan Oktober muncul titik api baru di Distrik Kokas dan Distrik Kayauni. Kabut asap menyelimuti pusat Kota Fakfak sejak awal Oktober. Tempo Witness, yang mengutip TaburaPos.co, memuat keterangan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Rendani Manokwari bahwa titik api terbanyak berada di Papua Selatan dan angin bertiup dari timur ke utara, sehingga Fakfak dan Kaimana menjadi wilayah paling terdampak. Namun Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 76 dari 199 titik panas Papua Barat pada 1 sampai 6 Oktober 2026 berada di Fakfak sendiri.
Apa penyebabnya? Kemarau memang berlangsung dari Juni sampai Oktober, tetapi kemarau datang setiap tahun. Warga Fakfak, yang banyak hidup dari kebun dan laut, sudah akrab dengan siklus musim hujan dan kemarau. Fakfak sejak lama bergulat dengan kekeringan dan kesulitan air bersih. Warga masih bergantung pada sungai untuk mencuci, memasak dan mandi. Tahun ini kemarau jauh lebih menyusahkan karena api menjalar sampai ke lahan pertanian. Panen warga turun drastis, lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya.
Penjelasan kedua adalah sampah. Pengelolaan sampah di Fakfak memang buruk. Pemerintah daerah tidak menyediakan tempat pembuangan yang terpisah dan aman. Sampah dari pasar dan rumah sakit dibuang ke satu area hutan yang dibuka, seluas lapangan sepak bola, sementara sebagian warga masih membakar sampah di rumah.
Kemarau, gambut yang kering dan tumpukan sampah menjelaskan mengapa api mudah menjalar. Semua itu tidak menjelaskan mengapa api menyala di banyak titik sekaligus. Penulis menemukan hal lain: ada yang sengaja membakar. Dugaan penulis, tujuannya membuka lahan.
Saat berkunjung ke Distrik Kayauni belum lama ini, warga bercerita bahwa mereka melihat dua orang bermotor trail berpakaian serba hitam berusaha membakar hutan. Warga mengejar, tetapi pelaku lolos karena jalan Kayauni berliku dengan tanjakan tajam sehingga motor trail unggul di medan itu.
Penulis melihat sendiri kebakaran Kayauni, yang kini sudah padam, sangat dekat dengan kantor distrik dan permukiman. Jalur apinya janggal. Api tidak bermula di satu titik lalu menyebar. Api muncul di pinggir jalan dan memanjang sampai berkilo-kilometer. Pola yang sama terlihat di beberapa kampung lain: bekas gosong di pinggir jalan, masuk ke hutan 5 sampai 10 meter, memanjang mengikuti jalan. Dugaan penulis, pembakaran dilakukan dari motor yang berjalan pelan di tepi jalan penghubung antardistrik.
Medan memperburuk keadaan. Fakfak berbukit batu kapur, sedangkan Bomberay dan Tomage adalah dataran rendah bergambut. Dandim 1803/Fakfak sendiri menyebut kendala pemadaman: lahan mudah terbakar, air terbatas dan medan sulit dijangkau.
Dampaknya paling terasa di lokasi kebakaran, jauh melampaui kabut di pusat kota yang sebatas mengurangi jarak pandang. Udara kering dan panas, asap tebal membuat sesak, mata perih, merah dan kering. Gejala yang sama muncul di beberapa titik lain meski bekas kebakarannya tidak besar.
Di Kampung Nembukteb, kepala kampung menangkap seorang pembakar. Pelaku hanya diberi peringatan keras oleh warga lalu dilepaskan.
Penulis juga melihat sejumlah proyek dengan alat berat berjalan di Fakfak. Penulis menduga ini berkaitan dengan pembukaan lahan di Tomage dan Kampung Warisa Mulya. Yonif TP 808/Mbaham Matta, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, kini berdiri di Fakfak. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjunginya pada 27 Mei 2026 dan menerima paparan tentang pembangunan fisik satuan, program ketahanan pangan dan pembinaan masyarakat (Kemhan, 27 Mei 2026). Tujuan batalyon ini, menurut pemerintah, mempercepat pembangunan, ketahanan pangan nasional dan penanganan bencana. Menurut pengamatan penulis, kebakaran besar di Distrik Tomage terjadi sekitar 8 km dari batalyon itu. Menurut penelusuran penulis, satuan ini berdiri di wilayah konsesi pembalakan (HPH) PT Arfak Indra. Perusahaan itu memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam seluas sekitar 177.900 hektare di Kabupaten Fakfak berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 333/Menhut-II/2009 tanggal 15 Juni 2009, dengan rencana kerja 2021 sampai 2030 dan basecamp di Goras (PT Kreasi Prima Sertifikasi, resume verifikasi legalitas kayu, Juni 2021). Pada 1 Maret 2015 PT Arfak Indra dan PT Hanurata, dua pemegang izin kehutanan di Fakfak, menjadi sasaran aksi masyarakat adat Mbaham Matta (laporan Pusaka yang dimuat ulang awasMIFEE).
Anggota DPD RI Filep Wamafma menyebut rencana agroindustri jagung dan tebu seluas 50.000 hektare di Bomberay dan Tomage dengan investor asal Korea Selatan, selain rencana sawit PT STM Agro Energi sekitar 15.960 hektare di dua distrik yang sama (RCTI+/Sindonews, 9 Mei 2026). Filep sendiri menekankan bahwa investasi harus melibatkan masyarakat adat sejak awal. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Fakfak menyatakan komitmen mendukung swasembada pangan nasional, dengan padi di Tomage dan Bomberai sebagai potensi besar (RRI Fakfak, 2 Februari 2026).
Pola ini tidak khas Fakfak. Walhi melaporkan indikasi karhutla di 372 perusahaan, 223 di antaranya perkebunan dan 148 pemegang izin pemanfaatan hutan (Mongabay, 1 Oktober 2026). Di Papua Selatan, 399 dari 1.292 titik api pada 1 sampai 9 Juli berada di konsesi proyek strategis nasional (Madani Berkelanjutan, RRI, 6 Agustus 2026). Di Bomberay sendiri PT Rimbun Sawit Papua mulai membuka lahan sekitar 2015 dan izinnya dicabut Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 2021 bersama 11 konsesi sawit lain. Belum ada data publik apakah areal itu, lahan investor atau lahan batalyon menjadi lokasi titik api.
Kemarau dan sampah hanya menyediakan kondisi. Pemicunya ada yang menyulut. Api yang menyala serentak di pinggir jalan menguntungkan siapa pun yang butuh lahan terbuka. Di Bomberay dan Tomage, puluhan ribu hektare direncanakan untuk investor, selain lahan batalyon. Yang menanggung asapnya adalah warga: petani yang panennya hangus, anak-anak yang sesak, kampung yang airnya habis.
Rakyat Fakfak berhak atas jawaban. Tuntutannya: (1) penyelidikan independen atas titik api di tepi jalan yang melibatkan warga kampung dan masyarakat adat, bukan hanya aparat, dengan kewajiban pemegang izin, pengelola proyek dan satuan TNI yang membuka lahan membuktikan bahwa mereka tidak membakar; (2) pembukaan seluruh izin, peta dan pemilik manfaat atas rencana lahan puluhan ribu hektare di Bomberay dan Tomage, termasuk status kawasan hutan dan konsesi lama seperti PT Arfak Indra; (3) penetapan karhutla Papua Barat sebagai bencana dan ganti rugi penuh bagi petani yang panennya hangus; (4) penghentian pembukaan lahan skala besar di Bomberay dan Tomage tanpa persetujuan masyarakat adat pemilik tanah.
Ditulis oleh Ishvar, Simpatisan Organisasi Kaum Muda Sosialis


Comment here