InternasionalPerjuangan

Siapa yang Memimpin Gerakan? Komite Perlawanan dan Jalan Menuju Koordinasi Nasional

Pengantar

Di Indonesia, rakyat kembali turun ke jalan dalam rangkaian aksi yang berlangsung setidaknya sejak 27 Agustus, ketika massa berdatangan ke depan Gedung DPR (RCTI+). Pada 28 Oktober, sekitar 4.000 orang memenuhi Bundaran HI dalam aksi #IndonesiaSadar (Katadata). Pada 10 November, Hari Pahlawan, Polda Metro Jaya mencatat 74 aksi di Jakarta dan sekitarnya (Kompas.com). Di Yogyakarta, aksi Aliansi Jogja Memanggil yang berlangsung damai pada siang hari berujung bentrokan dengan aparat pada malamnya. Aparat menembakkan gas air mata dan water cannon (AFU). Polisi mengamankan 157 orang, 21 di antaranya pelajar (Bloomberg Technoz). Seruan “Prancis-kan Indonesia” banyak beredar di media sosial.

Seruan itu merujuk pada Prancis, tempat gerakan yang bermula dari bangku sekolah menengah memuncak pada aksi 17 Oktober. Polisi menghitung 550.000 orang di jalan, pers melaporkan 800.000. Menurut data Menteri Kehakiman Darmanin yang dikutip koran Révolutionnaires nomor 65, 6.877 anak muda ditahan, 86 persen di antaranya berusia di bawah 18 tahun (laporan kami).

Keberanian itu menular. Tetapi Chris Miclos, anggota Komite Politik Nasional NPA-R, mengatakan dalam wawancara kami bahwa “mogok dijalankan bersama para pemogok, bukan dengan memuja slogan”. Menurutnya, “slogan atau seruan, seberapa pun tepatnya, tidak punya kekuatan untuk memicu mogok umum sekarang”. Pelajaran itu berlaku juga bagi seruan “Prancis-kan Indonesia”.

Kami sudah menulis bahwa aksi 27 Agustus adalah aksi yang tidak terpimpin. Semalam sebelumnya, perwakilan satu aliansi berunding tertutup dengan pimpinan DPR. Setelah aliansi itu membubarkan diri, massa yang tersisa datang tanpa arah. Rangkaian aksi sesudahnya menghadapkan kita pada pertanyaan yang sama: siapa yang memutuskan langkah berikutnya, dan bagaimana keputusan itu dijalankan. Karena itu kebutuhan yang paling mendesak adalah membangun komite perlawanan untuk memperkuat kepemimpinan serta terorganisirnya massa.

Serupa dengan apa yang diusulkan NPA-R di Prancis: majelis umum di kampus, sekolah, dan tempat kerja, komite yang dipilih dan dapat dicabut mandatnya, serta koordinasi yang menghubungkan semuanya secara nasional. Wakil yang dapat dicabut mandatnya tidak bisa dengan mudah berunding diam-diam atas nama massa.

Tulisan Stefan Ino di bawah ini, terbit di situs NPA Révolutionnaires pada 31 Oktober 2026, memaparkan jawaban NPA-R, organisasi hasil perpecahan dari Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Komite perlawanan, yang dalam tulisan ini disebut komite mobilisasi, lahir dari majelis umum dan bertanggung jawab kepadanya. Ia bukan panitia yang dibentuk dari atas.

Kami menerjemahkannya agar yang menular dari Prancis bukan hanya keberanian, tetapi juga metodenya. Metode itu tidak bisa disalin begitu saja, dan kondisi objektif serta faktor subjektif di Indonesia harus menjadi dasar pembahasannya. Pertanyaan pokoknya sama, di Paris maupun di Jakarta: siapa yang memimpin gerakan, dan bagaimana mereka yang berjuang mengendalikannya.


Entah lewat izin rute demonstrasi, entah lewat perundingan di ruang-ruang tertutup Matignon, borjuasi berusaha menyalurkan ledakan-ledakan sosial dengan melegitimasi “mitra sosial” mereka dan memilih lawan bicaranya. Dengan menunjuk sendiri para “pemimpin” sejati dan mengorganisasi represi terhadap “orang-orang yang sama sekali tidak punya legitimasi”, pemerintah menunjuk pimpinan-pimpinan serikat sebagai pimpinan alami gerakan. Bersama merekalah pemerintah berniat menemukan “solusi” atas krisis sosial. Perspektif kami berbeda: gerakan harus dipimpin oleh mereka yang menghidupkannya dan membekali diri dengan alat-alat yang diperlukan. Hanya itu jalan untuk memastikan kemenangan.

Siapa yang mewakili gerakan? Aparatus serikat dan politik yang sudah ada, atau majelis umum?

Majelis umum mencakup seluruh kaum muda yang berjuang, anggota organisasi ataupun bukan, untuk memutuskan orientasi politik bersama. Maka majelis umum adalah organ yang paling representatif dari suatu mobilisasi pada saat tertentu, berbeda dengan partai atau serikat yang hanya mengorganisasi sebagian saja, besar ataupun kecil, dari kaum muda yang dimobilisasi.

Meskipun representatif, majelis umum, “parlemen perjuangan”, tidak mampu sendirian mengimbangi aparatus yang sudah ada. Jika majelis umum tidak membekali diri dengan sebuah “eksekutif”, yakni komite mobilisasi yang dipilih dan dapat dicabut mandatnya, yang mampu mengubah sikap dan hasil pemungutan suara menjadi tindakan nyata serta merumuskan garis politik di antara dua majelis umum, maka “parlemen perjuangan” hanyalah tempat bicara belaka (sebagaimana parlemen-parlemen borjuis pun demikian adanya).

Namun komite mobilisasi hanya bisa berpengaruh dalam batas majelis umumnya: sebuah kampus, sebuah SMA. Pemerintah dan serikat, sebaliknya, menjalankan politik mereka pada skala nasional. Untuk menang, gerakan harus mampu menjalankan politiknya pada skala yang sama: majelis umum dan komite mobilisasi harus dikoordinasikan di seluruh wilayah negeri.

Tahap apa saja untuk membangun sebuah koordinasi?

Bagaimana mewujudkan sebuah koordinasi nasional? Untuk saat ini, majelis umum di tempat-tempat belajar masih lemah secara jumlah, meskipun ratusan ribu kaum muda ikut dalam demonstrasi. Itulah kenyataan sebuah gerakan yang berjalan ketika lembaga-lembaga pendidikan tertutup. Menunggu, dalam situasi ini, sampai majelis umum ada di semua lembaga dan mencapai ribuan peserta, sama artinya dengan membiarkan aparatus yang sudah ada dan pimpinan-pimpinannya bebas bertindak. Padahal, bagian-bagian kaum muda yang telah bergerak harus menggerakkan yang lain tanpa menunggu, di belakang satu garis politik yang sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan umum gerakan. Menjadi “legitim” atau “representatif” berarti bertindak bersama mereka yang berjuang, yang ingin berjuang, dan yang hadir di sana.

Dengan menjalankan sebuah orientasi politik itulah badan-badan koordinasi yang ada akan meyakinkan orang akan gunanya dan memperkuat diri. Hal ini dapat membangkitkan kemauan “dari bawah” untuk mengirim lebih banyak delegasi (yang, lagi pula, dapat dicabut mandatnya), untuk lebih banyak membahas di majelis umum lokal apa yang perlu dibela di dalam badan-badan koordinasi itu, hingga menarik organisasi-organisasi serikat ke dalam barisannya. Serikat-serikat itu cepat bereaksi begitu khawatir terlampaui. Badan koordinasi, seperti majelis umum, tidak “antipartai” atau “antiserikat”. Semua yang berjuang punya tempat di dalamnya. Organisasi boleh saja membela garis politiknya di sana, asalkan bersedia menyerahkannya pada kontrol mahasiswa yang dimobilisasi.


Catatan penerjemah: Judul asli artikel ini, diterjemahkan secara harfiah, adalah “Garis politik NPA-R dalam gerakan yang sedang berlangsung dan badan-badan koordinasinya”. Matignon adalah kantor dan kediaman resmi Perdana Menteri Prancis. “Mitra sosial” (partenaires sociaux) adalah sebutan resmi di Prancis bagi serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam perundingan dengan pemerintah.

Diterjemahkan dari Stefan Ino, “La politique du NPA-R dans le mouvement en cours et ses coordinations”, NPA Révolutionnaires, 31 Oktober 2026: npa-revolutionnaires.org.

Comment here