Kapitalisme di Indonesia bukan versi muda dari kapitalisme Eropa yang suatu hari akan matang dengan sendirinya. Cara pandang semacam itu adalah pembacaan liberal. Ia melihat Indonesia sebagai negara lemah dengan elite korup, negeri yang belum berhasil mengejar Barat. Kesimpulan politiknya pun mudah ditebak: tugas kita adalah menunggu, membantu kapitalisme tumbuh dan mendukung borjuasi nasional yang “progresif”.
Materialisme historis membaca sebaliknya.
Kapitalisme Eropa lahir dari revolusi borjuis. Kelas borjuis di sana menghancurkan tatanan feodal lalu membangun negara serta pasar nasionalnya sendiri. Kapitalisme di Indonesia tidak lahir dengan cara itu. Ia dicangkokkan ke kepulauan ini lewat kekerasan kolonial Belanda. Tidak pernah ada revolusi borjuis di sini.
Kapitalisme masuk lewat dua jalan. (1) Konsesi dan kerja paksa. Pada abad kesembilan belas, Tanam Paksa memaksa petani Jawa menanam tanaman ekspor untuk negara kolonial. (2) Produsen kecil di luar Jawa, yang tetap menguasai tanahnya tetapi terikat pada harga pasar dunia yang tidak mereka kendalikan.
Kedua jalan itu melahirkan hasil yang sama: borjuasi lokal yang kecil, tercerai dan lemah. Pasar nasional dikuasai modal Belanda. Partai-partai borjuis tahun 1950an, dari Masyumi, NU sampai PNI, masing-masing berdiri di atas basis daerah dan agamanya sendiri. Kelas ini tidak punya pusat yang menasional dan tidak punya kekuatan untuk memimpin bangsanya.
Sebaliknya, gerakan buruh dan tani tumbuh pesat. Awal 1960an lebih dari dua puluh juta orang berhimpun di serikat tani, serikat buruh, organisasi perempuan dan pemuda. Kaum tani mengukur tanah dan memasang patok sendiri untuk menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang ditolak tuan tanah.
Borjuasi yang selemah itu tidak mampu mengalahkan gerakan buruh dan tani lewat gagasan maupun pemilu. Ia butuh senapan.
Di sinilah lahir kapitalis bersenjata. Mereka bukan tentara sebagai institusi. Mereka juga bukan negara yang berdiri di atas kelas. Mereka adalah satu fraksi dari kelas kapitalis itu sendiri: para perwira yang memakai komando atas senjata untuk menjadi kapitalis. Prosesnya bisa dilacak sejak Desember 1957. Kaum buruh mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Tentara merebutnya kembali dari tangan buruh lalu mengelolanya.
PKI tidak membaca bahaya ini. Teori “dua aspek kekuasaan negara” membuatnya mengejar kursi di kabinet, bukan membangun organ kekuasaan rakyat sendiri. PKI melihat kabinet. Ia tidak melihat tentara.
Pada 1965 kapitalis bersenjata memimpin kontrarevolusi atas nama seluruh kelas kapitalis. Tentara dan sekutunya membantai ratusan ribu orang dan menghancurkan gerakan buruh dan tani yang terorganisir. Pada 1967 lahir Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Kontrak karya pertama di bawah undang-undang itu diteken dengan Freeport untuk menggali tembaga dan emas di Papua, belum genap dua tahun sejak pembantaian dimulai.
Selama tiga puluh dua tahun Orde Baru, Indonesia dibangun ulang sebagai ekonomi dependen: buruh murah, bahan mentah dan industri perakitan yang merakit komponen rancangan negeri lain. Tentara menjadi alat yang melindungi semua kapitalis, bersenjata maupun tidak, dari rakyatnya sendiri. Ia menjaga tambang, perkebunan dan pabrik.
Pada 1998 mahasiswa dan kaum muda menjatuhkan Soeharto lewat mobilisasi massa. Itu kemenangan nyata. Tetapi kekuasaan hanya berpindah dari satu faksi borjuis ke faksi borjuis lain. Tentara mempertahankan komando teritorialnya, bisnisnya dan impunitasnya. Larangan terhadap Marxisme dan Leninisme tetap berlaku sampai hari ini.
Pelajarannya jelas. Borjuasi yang terlalu lemah untuk berkuasa lewat persetujuan akan berkuasa lewat senapan. Gerakan tanpa organisasi independen, tanpa partainya sendiri, bisa mengganti pemerintahan tetapi tidak bisa mengganti kelas yang berkuasa. Itu yang terjadi pada 1965. Dalam bentuk berbeda, itu terulang pada 1998.
Hari ini faksi kapitalis bersenjata memegang kursi presiden itu sendiri. Prabowo Subianto adalah mantan komandan Kopassus Orde Baru yang terlibat dalam penculikan aktivis 1998. Kekuasaannya makin terbuka bersifat militer.
Militerisme di Indonesia bukan daftar pelanggaran hak asasi manusia. Ia adalah sistem akumulasi modal yang ditopang senjata. Tiga kecenderungan menandai sistem ini sekarang.
(1) Tentara bergerak masuk ke negara dan ekonomi. Revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025 memperluas kementerian dan lembaga yang boleh diisi prajurit aktif dari sepuluh menjadi empat belas. Batalyon teritorial baru dibangun. Barak berubah menjadi kantor dan bisnis.
(2) Kekayaan dipusatkan dan dijaga dengan kekerasan. Pada 22 September 2026 DPR mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria tanpa satu fraksi pun menolak. Konsesi kehutanan seluas 40 juta hektare tidak disentuh. Petani yang bertahan di tanah garapannya justru diancam penjara empat tahun.
(3) Makin rezim tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, makin ia memerintah lewat kekerasan. Harga naik, upah tertinggal. Jawaban atas protes adalah penangkapan. Setelah Perlawanan Agustus 2025, lebih dari lima ribu orang ditahan dan dicap “anarko” serta kriminal.
Papua adalah tempat sistem ini tampil paling jelas. Papua adalah bukti paling nyata bahwa revolusi demokratik di Indonesia belum selesai.
Papua dicaplok pada 1969 lewat Penentuan Pendapat Rakyat. Sedikit di atas seribu wakil yang dipilih negara memberi suara di bawah tekanan militer. Dua tahun sebelumnya Freeport sudah meneken kontrak karyanya. Tanah untuk modal, tentara untuk mengamankannya dan rakyat adat diperlakukan sebagai penghalang. Apa yang dilakukan kapitalis bersenjata di Papua adalah apa yang ingin mereka lakukan di mana saja.
Tahun ini operasi militer meningkat. Human Rights Monitor mencatat lebih dari 125.931 orang terusir dari kampungnya per 30 Juni 2026. Sepanjang April sampai Juni, aparat keamanan menewaskan 26 warga sipil dan melukai 37 lainnya. Drone bersenjata dipakai di atas permukiman di Puncak dan Intan Jaya.
Posisi kami berangkat dari Lenin. Bangsa tertindas berhak menentukan nasibnya sendiri, sampai dan termasuk memisahkan diri. Buruh dari bangsa tertindas dan bangsa penindas harus bersatu atas dasar kelas, bukan terpecah ke dalam nasionalisme yang saling berhadapan.
Rakyat Papua berhak menentukan masa depannya sendiri, termasuk merdeka. Bagi kaum revolusioner Indonesia, membela hak itu adalah kewajiban. Gerakan sosialis di Indonesia yang tidak berani mengatakan ini bukan gerakan internasionalis. Ia hanya nasionalisme yang berbaju merah.
Posisi Indonesia di antara Amerika Serikat dan Tiongkok harus dibaca dari fakta.
Pada 19 Februari 2026 pemerintahan Trump dan Prabowo menuntaskan perjanjian dagang resiprokal. Tarif AS atas barang Indonesia ditetapkan 19 persen. Sebagai gantinya Indonesia menghapus hambatan tarif atas lebih dari 99 persen barang AS dan mencabut pembatasan ekspor seluruh komoditas industri ke AS, termasuk mineral kritis. Di saat yang sama Freeport meneken nota kesepahaman untuk memperpanjang izin tambang Grasberg di Papua. Pada Agustus 2026 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi datang ke Jakarta untuk membuka dialog strategis baru.
Prabowo tidak sedang diserang imperialisme AS karena dekat dengan Tiongkok. Yang ia lakukan adalah mengelola posisi Indonesia di dalam rantai imperialisme. Negara kapitalis dependen menawar di antara kubu demi syarat terbaik bagi modalnya sendiri. Tanah dan tambang Papua menjadi bahan tawar-menawarnya.
Prabowo bukan anti imperialis. Tekanan dari Washington tidak membuat sebuah pemerintahan menjadi progresif. Kami menentang militerisme AS di kawasan ini. Itu tidak pernah berarti membela Prabowo, dari penculikan 1998 sampai drone di atas Intan Jaya hari ini.
Kemarahan terhadap sistem ini nyata dan terus membesar. Gelombang Perlawanan Agustus 2025 dan Juni 2026 membuktikannya. Tetapi organisasi buruh dan mahasiswa yang besar masih bergerak dalam cakrawala reformis. Mereka meminta syarat yang lebih baik dari negara. Mereka tidak berusaha menggantikannya. Belum ada partai revolusioner yang cukup kuat untuk memimpin perlawanan ini merebut kekuasaan. Kekuatan revolusioner yang masih kecil sedang bekerja membangunnya.
Indonesia masih punya tugas demokratik yang belum tuntas: kebebasan berorganisasi, tanah bagi penggarap, tentara keluar dari politik dan ekonomi dengan komando teritorial dibubarkan, keadilan bagi korban 1965 dan 1998 serta hak Papua menentukan nasibnya sendiri.
Kelas kapitalis tidak akan menuntaskannya. Ia justru hidup dari tidak tuntasnya tugas-tugas itu. Kapitalis bersenjata berkuasa karena komando teritorial masih berdiri. Konsesi aman karena tanah tidak pernah dibagi. Freeport menggali Grasberg karena Papua tidak pernah diberi hak memilih.
Hanya kelas buruh dan rakyat tertindas, yang terorganisir dan memegang kekuasaannya sendiri, yang mampu menuntaskan tugas-tugas itu. Begitu rakyat pekerja memegang kekuasaan, mereka tidak akan berhenti di demokrasi. Di Indonesia, perjuangan demokrasi adalah jalan menuju sosialisme.
Internasionalisme punya tuntutan konkret, termasuk bagi gerakan di negeri imperialis tetangga kita, Australia.
Pada 6 Februari 2026 Perdana Menteri Anthony Albanese dan Prabowo meneken Traktat Keamanan Bersama Australia dan Indonesia di Jakarta. Australia akan mendukung pembangunan fasilitas latihan militer bersama di Indonesia. Seorang perwira senior Indonesia akan ditempatkan di dalam Angkatan Pertahanan Australia. Dalam kunjungan yang sama Canberra meneken nota kesepahaman dengan Danantara, dana investasi negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Ini punya sejarah. Pada 1979 Australia menjadi satu-satunya negara Barat yang memberi pengakuan hukum atas pencaplokan Timor Timur. Pada 1995 Paul Keating meneken perjanjian keamanan dengan Soeharto.
Modal Australia menginginkan buruh Indonesia, kekayaan alam Papua dan kendali atas jalur laut. Kapitalis bersenjata Indonesia menginginkan latihan, senjata dan legitimasi. Itulah persekutuannya. Ia adalah kemitraan dua kelas penguasa.
Tetapi Australia juga punya sejarah lain. Pada September 1945, beberapa minggu setelah proklamasi, pelaut Indonesia di Brisbane turun dari kapal-kapal Belanda yang hendak mengangkut tentara dan senjata untuk merebut kembali bekas jajahannya. Mereka sudah membangun Komite Kemerdekaan Indonesia sendiri. Mereka lalu meminta dukungan buruh Australia dan buruh Australia menjawab. Buruh pelabuhan menolak memuat kapal. Boikot menyebar ke Sydney, Melbourne dan Fremantle, ke lebih dari tiga puluh serikat. Selama empat tahun 559 kapal tertahan. Peristiwa itu dikenal sebagai Black Armada. Di masa Orde Baru, aktivis serikat buruh, aktivis gerakan dan kaum eksil di Australia membangun kampanye untuk Timor Timur, untuk korban 1965 termasuk untuk gerakan pro-demokrasi dan PRD khususnya ketika pemerintah memilih diam.
Bagaimana membangun solidaritas hari ini?
Pertama, ukurannya. Di Australia solidaritas untuk Palestina sudah menjadi gerakan massa, sementara solidaritas untuk Indonesia dan Papua masih kecil. Tetapi besar kecilnya gerakan bukan ukuran. Gerakan Palestina besar hari ini karena dibangun selama puluhan tahun ketika ia masih kecil. Prinsip yang membawa massa turun ke jalan untuk Palestina, yaitu hak rakyat tertindas menentukan masa depannya sendiri, adalah prinsip yang sama di Papua. Ukurannya adalah kebutuhan perjuangan bangsa tertindas. Yang dibutuhkan perjuangan di Indonesia dan Papua dari Australia jelas: memutus persekutuan yang mempersenjatai para jenderal. Tugas itu tidak bisa dikerjakan siapa pun di dunia selain kelas buruh Australia sendiri.
Kedua, siapa yang mengorganisir. Pelajaran 1945 sangat tegas. Orang Indonesia mengorganisir diri lebih dulu, dalam komitenya sendiri, lalu meminta dukungan buruh Australia. Kemerdekaan dimenangkan oleh rakyat Indonesia, dengan buruh Australia berdiri di samping mereka, bukan menggantikan mereka. Itu juga model Solidarity Committee for Rakyat Indonesia and Papua (SCRIP). Komite ini menyatukan organisasi dan individu Indonesia, Papua dan Australia yang berada di Australia sebagai anggota yang setara. Ia tidak menunggu gelombang pemogokan untuk mulai bekerja. Para pelaut 1945 juga tidak menunggu. Solidaritas adalah cara mempersiapkan gelombang itu.
Ketiga, solidaritas harus punya alamat. Buruh tidak berjuang sebagai individu yang tercerai. Mereka berjuang lewat organisasi: serikat, komite dan partai.
Gerakan di mana pun tidak pernah satu warna. Di Indonesia maupun di kalangan diaspora ada banyak kelompok dengan arah yang berbeda. Ada yang menuntut rezim lebih demokratis dan santun. Ada yang bekerja lewat riset, advokasi atau kampanye hak asasi manusia. Semua itu punya tempat. Solidaritas yang luas kepada rakyat Indonesia dan Papua tetap penting dan harus terus dibangun.
Tetapi solidaritas yang luas belum cukup. Ia harus dibarengi dukungan konkret kepada organisasi yang berjuang mengubah keadaan Indonesia dan Papua secara mendasar: menghancurkan militerisme, mengembalikan tanah kepada rakyat, mengakui hak Papua menentukan nasibnya sendiri dan membawa kelas buruh ke kekuasaan. Ukurannya bukan berapa banyak orang di sebuah kelompok. Ukurannya adalah apa yang ia perjuangkan, juga program, praktik dan rekam jejaknya di bawah represi.
Lenin merumuskan ini sebagai syarat dalam rancangan tesis untuk Kongres Kedua Komunis Internasional tahun 1920. Semua partai komunis, tulisnya, harus memberikan bantuan langsung kepada gerakan revolusioner di antara bangsa tergantung dan tertindas serta di negeri jajahan. Tanpa syarat itu, pengakuan atas hak mereka untuk memisahkan diri “tidak lebih dari papan nama palsu”. Black Armada sendiri dibangun dengan cara ini: komite Indonesia dan serikat buruh Australia, organisasi dengan organisasi.
Keempat, mendidik dan mengagitasi. Solidaritas tidak tumbuh dari ketidaktahuan. Media arus utama Australia jarang memberitakan Indonesia, dan Papua nyaris tidak pernah. Kebanyakan orang di sini tidak tahu bahwa pemerintahnya baru saja meneken traktat militer dengan seorang mantan komandan Kopassus. Mereka juga tidak tahu bahwa ratusan ribu orang Papua hidup di bawah operasi militer. Karena itu kerja pendidikan dan propaganda adalah kerja pokok, bukan pelengkap. Diskusi publik, selebaran, koran, poster dan media sosial harus membawa sejarah sekaligus situasi Indonesia dan Papua hari ini ke kampus, serikat buruh dan jalanan. Rakyat di Australia harus tahu apa yang didukung pemerintahnya, saat hal itu terjadi.
* * *
Karena itu antimiliterisme berada di pusat tuntutan. Militerisme adalah tulang punggung rezim ini. Lewat militerisme kapitalis bersenjata merampas tanah, mematahkan pemogokan, memenjarakan mahasiswa dan berperang di Papua. Di Indonesia tuntutannya jelas: kembalikan tentara ke barak, bubarkan komando teritorial, tarik pasukan dari Papua.
Di Australia, pengungkitnya adalah dukungan Canberra. Setiap kursus latihan, setiap latihan gabungan, setiap perwira yang ditempatkan memperkuat tulang punggung itu. Itu bukan bantuan netral kepada tetangga. Itu dukungan bagi kelas yang menembaki demonstran dan mengebom kampung-kampung Papua. Penumpukan militer yang sama juga sedang menyiapkan Australia untuk perangnya sendiri di kawasan ini.
Dari sini lahir tuntutan yang bisa diperjuangkan di Australia. (1) Hentikan seluruh kerja sama militer dan kepolisian Australia dengan Indonesia, batalkan ketentuan militer Traktat 2026. (2) Tidak ada senjata dan peralatan militer untuk TNI dan Polri. (3) Tarik seluruh pasukan dari Papua, buka Papua bagi bantuan kemanusiaan dan jurnalis, akui hak Papua menentukan nasibnya sendiri. (4) Bebaskan seluruh tahanan politik, hentikan kriminalisasi dan teror terhadap aktivis. Bawa isu ini ke serikat buruh, seperti buruh pelabuhan Brisbane pada 1945.
Tuntutan keempat bukan soal kemanusiaan semata. Sesudah Perlawanan Agustus 2025, ratusan orang ditangkap dan banyak di antaranya kini menjadi tahanan politik. Unggahan di media sosial dan buku di rak bisa dijadikan barang bukti. Di Papua, penangkapan aktivis sudah lama menjadi bagian dari operasi militer. Pembunuhan Munir pada 2004 menunjukkan bahwa negara ini sanggup membunuh pembela hak asasi manusia tanpa satu jenderal pun dihukum. Di mana pun mereka berada, aktivis Indonesia dan Papua menghadapi kriminalisasi, teror, bahkan ancaman terhadap nyawanya. Perlindungan tidak akan datang dari negara yang menindas mereka. Ia hanya bisa datang dari kekuatan kolektif, di dalam negeri maupun dari luar. Setiap kriminalisasi dan teror harus dibongkar ke publik dan dijawab bersama.
Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa borjuasi yang lemah berkuasa lewat senapan. Papua mengajarkan bahwa revolusi yang membiarkan penindasan nasional tetap berdiri belum menang. Kelas penguasa Indonesia dan Australia kini duduk di dalam traktat yang sama. Jawaban kita harus sama di kedua sisi lautan: persatuan kaum buruh, mahasiswa, rakyat Papua, Indonesia dan Australia yang cukup kuat untuk mematahkan persekutuan mereka, menuju kekuasaan kelas buruh yang independen.
Dare To Struggle, Dare To Win! Merdeka!
Dipo Negoro, Kader Perserikatan Sosialis. Presentasi yang dibawakan untuk peluncuran Solidarity Committee for Rakyat (the People) Indonesia and Papua Brisbane, Australia.
Comment here