KBY : Apa Itu Mogok Nasional Yang Sejati?
Dengan menggunakan PP Pengupahan maka UMK di Provinsi Yogyakarta naik sebesar 11,5 persen. Sehingga menghasilkan angka-angka yang akan ditetapkan oleh Gubernur DIY sebesar: UMK Kota Jogja menjadi Rp 1.452.400, Sleman Rp 1.338.000, Bantul Rp 1.297.700, Kulonprogo Rp 1.268.870, dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.235.700. (sumber: radarjogja.co.id). Angka-angka tersebut jelas tidak mempertimbangkan Kebutuhan...
KBY Dukung Mogok Nasional : Tolak PP Pengupahan, Wujudkan Upah Layak Nasional dan Rebut Demokrasi!
Tanggal 20 ini merupakan batas akhir bagi penetapan Upah Minimum Provinsi/ kabupaten maupun kota di Indonesia. Secara umum Upah Minimum di berbagai kabupaten kota di Indonesia selalu jauh dari layak bagi kaum buruh. Walaupun setiap tahun terjadi kenaikan upah minimum namun daya beli atau upah riil buruh terus turun. Bahkan BPS mengakui bahwa terjadi penurunan daya beli buruh di tahun 2015 ini. Sebenarnya...
Seruan Mogok Komite Buruh Yogyakarta
PP Pengupahan tidak mensejahterakan kaum buruh
Satu pertanyaan penting yang harus dijelakan dan disebarluas ke seluruh 250 juta rakyat Indonesia adalah apakah paket kebijakan ekonomi IV pemerintahan Jokowi-JK akan membantu mendorong kesejahteraan 129 juta kaum buruh di Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka sangat penting bagi kita menjelaskan isi dari dua point masalah di dalam PP Pengupahan...
Seruan Perlawanan Umum Buruh Indonesia 10 November 2015
Joko Widodo Masih bebal & belum Mencabut PP No.78 / 2015 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan masih tetap belum dicabut oleh pemerintah. Walaupun penolakan dan perlawanan kaum buruh terhadap PP tersebut sudah terbukti semakin meluas dan membesar. Aksi-aksi konvoi di kawasan-kawasan industri sudah merebak dari Tangerang, Bekasi, Jakarta, Karawang, Purwakarta,...
Statement Komite Buruh Yogyakarta (KBY)
PP Pengupahan yang tidak pro kesejahteraan kaum buruh
Upaya pemerintah untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi pengusaha semakin jelas terlihat dalam RPP Pengupahan yang telah disahkan oleh Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. Isi PP Pengupahan tersebut memiliki point-point pasal yang menyangkut peran serikat buruh yang tidak lagi diikutsertakan dalam menentukan besaran pengupahan dan cara...
Statement Komite Persatuan Rakyat Batalkan PP Pengupahan
Buruh dan Rakyat Bersatu Batalkan PP Pengupahan Pro Upah Murah dan Modal!
Meski mulai banyak merespon perlawanan terutama dari kaum buruh, rezim Jojowi-JK belum bergeming untuk terus menjalankan salah satu paket kebijakan ekonomi jilid 4 yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Di sisi lain, perlawanan kaum buruh juga semakin meluas yang dimulai sejak tanggal 15 OKtober 2015 lalu hingga saat...
Mogok Nasional untuk Cabut PP Pengupahan?
Saat melakukan aksi di depan Istana Negara berbagai serikat buruh melakukan konferensi pers bersama. Konferensi pers tersebut dilakukan oleh Said Iqbal dari KSPI, Nining Elitos dari Konfederasi KASBI, Michael Oncom dari FPBI serta hadir juga perwakilan dari KSPSI. Dalam pernyataan sikapnya mereka menyatakan: “Jika RPP Pengupahan ini tetap disahkan, maka kami akan menyiapkan diri untuk keluar dari...
