Sekitar 19 sampai 20 Agustus 2026, sekelompok rakyat dari Pati, Jawa Tengah, yang menamai diri mereka Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersiap menuju Jakarta. Mereka mengumumkan lewat konferensi pers terbuka bahwa mereka akan berangkat ke ibu kota. Teguh Pati menyatakan akan memobilisasi demonstrasi dan meminta pemerintah kecamatan memberikan bantuan bus. Teguh menegaskan jika ditolak, mereka akan bergantung sepenuhnya pada sumbangan rakyat. Supriyono, yang akrab dipanggil Botok, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hadir dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI. Hanya dua tuntutan yang dibawa AMPB, yakni mengesahkan RUU Perampasan Aset dan hukum mati koruptor. Rombongan bergerak dari Jawa Tengah mengangkut kurang lebih 200 orang menggunakan sekitar empat unit bus, ditambah beberapa kendaraan pribadi. Pada waktu bersamaan, Dani Eko Wiyono dari Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu juga merencanakan demonstrasi besar. Dani adalah mantan caleg partai borjuis PSI pada 2019 dan Demokrat pada 2024.
Para elit politik merespon ancaman aksi ini dengan memutus jalur logistik gerakan perlawanan jauh sebelum satu pun dari mereka menginjak Jakarta. Pada 21 Agustus, tepat ketika AMPB mulai mempersiapkan aksi, Bank Mandiri memblokir rekening pribadi Supriyono yang menampung donasi rakyat untuk keberangkatan mereka. Polda Metro Jaya belakangan mengakui sebagai pihak yang memohon apa yang mereka sebut “penundaan transaksi sementara”, merujuk pasal dengan dalih pencucian uang dan penguatan sektor keuangan. Amnesty International, lewat surat terbuka kepada Ketua Komisi XI DPR, membongkar cacat hukum itu satu per satu. Kewenangan meminta penundaan transaksi ada di tangan PPATK, bukan penyidik kepolisian. Donasi rakyat bukan hasil kejahatan, dan pemblokiran rekening tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri melanggar KUHAP sendiri. Negara menghantam logistik perlawanan jauh sebelum satu spanduk pun terbentang di depan gedung parlemen.
Sebagian massa AMPB tetap berangkat dan tiba di Jakarta bahkan lima hari sebelum aksi puncak. Pada 22 Agustus, mereka sudah berkumpul mengelilingi mobil pikap yang dipenuhi spanduk dan tulisan tuntutan di pelataran Gedung DPR RI. Prakondisi aksi ini menjadi ajakan terbuka bagi semua elemen rakyat untuk terlibat. Botok menyatakan aksi ini akan diikuti bukan hanya oleh rakyat Pati, melainkan rakyat dari berbagai wilayah Indonesia. Selama lima hari berturut-turut, perkumpulan kecil itu terus membesar. Rakyat datang memberi dukungan moral maupun materiel berupa air mineral, makanan, dan uang tunai. Ini adalah wujud solidaritas objektif massa, cara mereka bertahan hidup setelah jalur rekening resminya direpresi oleh negara.
Ancaman kekerasan secara fisik sudah muncul menyasar elemen yang masih di perjalanan. Menurut laporan Tim Advokasi AMPB, sebagian rombongan yang menyusul belakangan—terutama yang naik bus—sempat diserang kelompok-kelompok tak dikenal berpakaian hitam dan bertutup muka di sekitar Cikarang-Karawang pada 24 Agustus. Serangan batu ini merusak kaca salah satu bus. Detail penyerangan ini masih terbatas, tapi pola serangan gelap sebelum hari aksi sendiri sudah menjadi pertanda tegas bahwa jalan menuju 27 Agustus tidak akan mulus.
Konsolidasi massa mendongkrak popularitas perlawanan menjelang 26 Agustus. Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM menggelar konferensi pers terbuka di depan Gedung DPR RI. Aliansi gabungan mahasiswa dan gerakan rakyat ini terdiri dari Setapol Kolektif Nocturno BEM Unusia STF Driyarkara BEM Universitas Trilogi dan Resistance-OKMS. Mereka menuntut negara menyeret Prabowo-Gibran ke pengadilan rakyat. Tuntutan lainnya adalah menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka mendesak pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan. GERAM juga menuntut penghentian pajak yang membebani rakyat sekaligus memajaki kelompok kaya menetapkan status bencana nasional di Flores Kalimantan dan Sumatera menghentikan kriminalisasi aktivis mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis menjamin hak pekerja rumah tangga menaikkan upah buruh dan menyita seluruh aset koruptor.
Di ranah lain kekuatan reaksioner digalang besar-besaran untuk menjaga akumulasi modal rezim. Badan Musyawarah Betawi turun tangan pada 20 Agustus menyuruh massa Pati menahan diri demi kondusivitas ibu kota. Sehari setelahnya PP KAMMI menolak rencana aksi AMPB karena dinilai provokatif anarkis dan merendahkan simbol negara. Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo ikut memobilisasi tukang becak buruh kuli tukang sopir dan pekerja kasaran dari Bangkalan. Mereka diinstruksikan datang membela program Makan Bergizi Gratis. Pada 24 Agustus Komisi III DPR menerima Forum Komunikasi Masyarakat Pati yang mendesak aparat kepolisian menindak elemen AMPB. Tokoh Pedagang Pejuang Indonesia Raya, Don Muzakir kemudian memobilisasi 5000 massa membela loyalitas Prabowo pada 25 Agustus. Puncaknya pada 26 Agustus, Hercules menegaskan milisi GRIB Jaya siaga 24 jam menjaga rezim. Gerakan Cinta Prabowo menyatakan GRIB siap turun membantu TNI dan Polri mengamankan jalanan dari situasi tak terkendali.
Laporan Tempo membongkar bahwa operasi meredam perlawanan bergeser ke ruang tertutup. Tengah malam 26 Agustus aparat kepolisian menjemput sepuluh perwakilan AMPB ke Ruang Delegasi Gedung Nusantara III. Wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Cucun Ahmad Syamsurijal Saan Mustopa dan Sari Yuliati menemui mereka secara diam-diam. Dasco menyodorkan panggilan video bersama Presiden Prabowo Subianto yang meminta Botok menjaga Jakarta. Kesepakatan elit lahir malam itu tanpa sepengetahuan massa yang akan turun aksi beberapa jam kemudian. RUU Perampasan Aset dijanjikan rampung 15 Desember 2026 dan pimpinan DPR bersedia mundur jika meleset.
Dari pertemuan tertutup itu lahir kesepakatan, dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani keempat wakil ketua DPR. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung 15 Desember 2026, dengan komitmen pimpinan DPR mengundurkan diri jika target itu tak tercapai. Kesepakatan itu baru terungkap ke publik lewat laporan Tempo pada awal September, dan baru dibenarkan Botok sendiri setelahnya. Bantahan bahwa pertemuan itu bukan skenario untuk meredam aksi tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa negosiasi dengan rakyat yang akan turun aksi keesokan harinya dilakukan diam-diam, larut malam, difasilitasi aparat kepolisian, dan tanpa sepengetahuan massa yang akan berangkat ke lokasi beberapa jam kemudian atas nama mereka.
Siang hari 27 Agustus perwakilan AMPB melakukan audiensi resmi dengan anggota dewan di dalam gedung parlemen, sebagaimana sudah disepakati semalam sebelumnya. Botok membacakan surat komitmen pimpinan DPR tersebut kepada massa sekitar pukul 11:55 WIB. AMPB membubarkan diri pukul 12:30 WIB, bergerak ke tempat parkir, dan keluar berjalan melalui gerbang belakang pada pukul 14:00 WIB untuk pulang ke Pati. Teguh berdalih mereka memilih mundur karena mengetahui kehadiran kelompok anarkis.
Sementara AMPB membubarkan diri, ribuan pengunjuk rasa dari berbagai latar belakang, aliansi perempuan, pengemudi ojek daring, mahasiswa, hingga siswa berseragam putih abu-abu, masih bertahan di depan Gedung DPR. Massa cair yang murni datang melanjutkan perjuangan rakyat tertahan diblokade aparat bersenjata lengkap di underpass Benhil-Senayan hingga akses gedung ditutup. Baru sekitar pukul 14:00 WIB massa diizinkan bergerak ke depan Gedung DPR. Aksi berjalan masif namun sepenuhnya teralienasi dari kepemimpinan yang terorganisir. Sebagian besar massa yang datang adalah individu yang tergerak oleh seruan aksi AMPB sendiri, bukan simpul organisasi yang jelas.
Dari pengamatan di lapangan serta postingan media sosial, operasi represi aparat telah dipersiapkan sejak siang. Gerombolan berbaju hitam terlihat berjaga di bawah flyover Senayan Park dan pertigaan Jalan Palmerah. Mereka menghentikan orang-orang yang hendak bergabung dengan massa aksi di depan DPR, mengecek barang-barang bawaan, hingga menanyakan undangan demonstrasi. Di depan DPR, gerombolan berbaju hitam ini juga sempat bersama-sama dengan polisi berseragam menangkap orang. Di ruas jalan sekitaran DPR, mereka secara leluasa terlihat melakukan apel atau briefing tempur. Kami menduga kuat bahwa gerombolan berbaju hitam tersebut adalah aparat kepolisian khususnya bagian reserse dan ataupun Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum). Gerombolan inipulalah yang kami duga kuat membunuh Bambang Setiawan dan menganiaya Faturrahman.
Bentrokan meletus sejak sore antara massa yang awalnya berada di gedung DPR bagian belakang melawan gerombolan berbaju hitam. Massa dipukul mundur ke arah Slipi hingga Pejompongan.
Pada pukul 19:00 WIB aparat kepolisian mematikan pencahayaan di depan Gedung DPR. Tindakan ini diikuti keluarnya gerombolan berbaju hitam dengan membawa tongkat merangsek dari dalam gedung. Di bawah flyover depan Senayan Park, pasukan Brimob sudah berbaris rapat dengan tameng, pentungan, dan gas air mata. Massa yang berada di depan Gedung DPR kemudian dibubarkan dengan serangan water cannon dari dalam Gedung DPR. Gerbang dibuka dan pasukan Brimob berbaris membelah menjadi dua bagian. Pasukan ini menekan massa ke arah Senayan Park dan Slipi hingga Pejompongan. Massa yang direpresi dari area DPR kemudian berkumpul di kolong tol Slipi, berhadap-hadapan dengan gerombolan berbaju hitam yang diantaranya bertuliskan “Polisi” serta polisi berseragam. Di bagian atas tol, Brimob Sabhara berkali-kali menembakkan gas air mata. Serangan ini memukul mundur massa ke arah Pejompongan Raya.
Aksi perlawanan rakyat sesungguhnya terus berlangsung sampai malam. Pada pukul 20:50 WIB, gelombang kekerasan milisi reaksioner mulai dikerahkan untuk menyapu barisan massa. Kelompok GRIB Jaya berikat kepala putih melenggang masuk gerbang tol Kebon Jeruk tanpa membayar. Petugas gerbang membiarkan mereka lolos setelah petugas tersebut sempat mengatakan agar rekaman video dikirimkan supaya bisa disetorkan kepada Pak Yudi. Massa berikat kepala putih ini menaiki truk menyanyikan yel-yel, “jaga… jaga… jaga… Jakarta, jaga Jakarta sekarang juga.”
Sebuah mobil SUV hitam berhenti di pinggir tol, dua orang berbaju putih bertongkat yang langsung memukuli rakyat. Sosok diduga kuat sebagai Hercules ikut turun menyusul. Barisan milisi berikat kepala putih membawa pentungan mengikuti membabi buta di belakangnya. Kelompok berikat kepala putih lainnya diturunkan menggunakan bus pariwisata di Gerbang Tol Slipi menggenggam tongkat dan golok. Sekitar 500 orang dari GRIB Jaya turun ke kawasan Senayan dan Palmerah malam itu, memburu siapa saja tanpa peduli apakah orang itu terlibat aksi yang sudah bubar berjam-jam sebelumnya. Milisi berikat kepala putih ini merangsek dan memukul massa yang dipukul mundur dari kolong Slipi di pertigaan Jalan Letjen S. Parman dan Jalan K.S. Tubun.
Baru setelah represi berlebihan gabungan aparat dan milisi sipil reaksioner inilah massa dipaksa mundur sepenuhnya. Di Jalan Pejompongan Raya, massa terlihat bentrok dengan aparat berseragam yang berkali-kali menembakkan gas air mata, disusul gerombolan berbaju hitam tanpa ikat kepala putih untuk menekan massa bubar. Pada pukul 23:00 massa yang dipukul mundur kemudian berlarian ke arah Jalan Penjernihan I dan masuk ke dalam gang-gang di Jalan Pejompongan Raya. Gerombolan berbaju hitam tanpa ikat kepala putih kemudian mengejar ke dalam perkampungan.
Dua korban tragis tercatat malam itu. Di dalam gang, gerombolan berbaju hitam menyeret Faturrahman (18 tahun) yang sedang duduk di depan gang tempat tinggalnya. Ia didatangi orang-orang tak dikenal yang mengaku sebagai intel DPR, didorong, dipukuli, dan dituduh sebagai provokator kerusuhan. Rakyat ini diseret sembari dipukul dan ditendang bagian badan serta kepalanya keluar ke arah Jalan Pejompongan Raya. Ia kemudian dibawa ke dalam Gedung DPR sebelum akhirnya ditahan di Polda Metro Jaya. Di dalam sel Polda Metro Jaya, Fatur mengaku sempat disiksa.
Selain Faturohman, gerombolan berbaju hitam tanpa ikat kepala putih membunuh Bambang Setiawan (59 tahun), seorang pedagang cermin di Jalan Pejompongan Raya. Sekitar pukul 21:00, Bambang sempat mengantar tetangganya yang sakit ke Rumah Sakit Pelni, pulang sebentar, lalu keluar lagi menuju tokonya ketika mengira situasi sudah reda. Ia tidak pernah pulang. Video yang beredar di media sosial merekam segerombolan orang yang sebagian besar berpakaian hitam-hitam mengeroyok dan memukuli seseorang yang diduga Bambang. Bambang yang sudah dikeroyok dan tak sadarkan diri tergeletak di aspal kemudian diseret setelah gerombolan tersebut meneriakkan instruksi: “Bawa! Bawa! Bawa!”. Ia tewas dibunuh bukan bagian dari massa aksi mana pun. Istrinya, Sudarsih, mencarinya sejak dini hari 28 Agustus tanpa hasil, sampai kabar kematiannya diterima pada pukul 04:00. Pihak GRIB Jaya membantah keterlibatan dalam pembunuhan Bambang.
Malam itu 322 orang ditangkap secara paksa. Ditreskrimum Polda Metro Jaya merampas kemerdekaan 162 orang dewasa berusia 18 sampai 40 tahun. Polisi menangani terpisah 160 remaja berusia 12 sampai 19 tahun termasuk 25 anak putus sekolah. Polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti golok, gunting, dan asahan pisau dari yang ditangkap, sembari mengklaim menemukan indikasi adanya pihak penggerak, pembiaya, dan perekrut massa tanpa merinci siapa pihak yang dimaksud. Jumlah tersangka terus berubah-ubah seiring penyidikan, dari 45, lalu 48, sampai akhirnya 49 orang.
Ironisnya, dari 322 tangkapan tersebut, tidak satu pun anggota GRIB Jaya pimpinan Rosario de Marshal alias Hercules tersentuh jerat hukum, meski 500 anggotanya memburu rakyat malam itu. Angka pasti jumlah personel milisi ini belum dikonfirmasi, tapi pola kekerasannya terekam jelas lewat video yang beredar luas, didukung pengakuan Hercules sendiri bahwa ia hadir di lokasi malam itu sebagai “Pengamanan Swakarsa”.
Bahkan hingga kini pembunuh Bambang dan pelaku penganiayaan Faturrahman sama sekali tidak tersentuh jerat hukum. Kemarahan publik atas kematian Bambang dan pola kekerasan aparat serta milisi sipil reaksionernya tidak berhenti di ruang berita. Sebuah petisi daring menuntut pembubaran GRIB Jaya menyusul tudingan sebagai biang kerusuhan telah ditandatangani sekitar 14 ribu orang, membuktikan bahwa kegeraman terhadap represi ini telah menembus melampaui lingkaran gerakan rakyat.
Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD membongkar operasi represif ini sebagai serangan preventif negara. Polisi memantau admin media sosial, individu pengkritik pemerintah, hingga rakyat yang terlibat pagelaran musik solidaritas gempa NTT. Rakyat dicegat di stasiun dan diperiksa paksa pada dini hari tanpa penasihat hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya dengan sendirinya menggunakan istilah preventive strike dan preventive education dalam konferensi pers. Diksi preventif dari kepolisian ini justru menelanjangi watak aparat yang memposisikan rakyat sipil sebagai sasaran serangan, bukan warga negara yang hak konstitusionalnya wajib difasilitasi.
Represi para elit politik berlanjut melampaui jeruji tahanan berwujud indoktrinasi ideologis. Awal September, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya. Mereka memerintahkan puluhan siswa SMA, SMK, dan PKBM dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat mengikuti kamp militer. Pembekalan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia ini berlangsung 5 sampai 14 September 2026 di markas Stand By Force TNI Citeureup, Bogor. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan program represi ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Hutagalung, membungkus pemaksaan ini sebagai langkah preventif pembinaan wawasan kebangsaan. Kenyataannya, Polda memanggil paksa siswa yang menolak hadir. Anak-anak yang keluar dari sel tahanan digiring paksa oleh institusi negara yang sama yang meracuni mereka dengan gas air mata di jalanan. Para elit politik menyatukan militer dan pendidikan untuk mendisiplinkan elemen muda kaum pekerja.
Pelajarannya jelas, kelompok yang hendak memimpin rakyat harus punya jumlah yang signifikan, bukan cuma niat baik. Dan hanya dengan kepemimpinan, keterorganisiran, serta jumlah yang signifikan itulah kekuatan sungguhan bisa lahir, kekuatan untuk menjalankan tujuan politik kelompok yang terorganisir, kekuatan yang tidak akan kalah oleh milisi sipil reaksioner bertongkat galah bambu maupun aparat yang mencoba mendobrak barisannya. Prakondisi lima hari AMPB di depan DPR menunjukkan cara kerja itu, bagaimana konsolidasi informal bisa membesarkan sebuah aksi, bahkan setelah jalur pendanaan resminya diputus lewat pemblokiran rekening. Tapi malam pertemuan tertutup dengan Dasco dan Prabowo menunjukkan sisi lainnya, betapa rapuhnya sebuah gerakan ketika kepemimpinannya bisa dinegosiasikan diam-diam oleh segelintir orang atas nama ribuan yang percaya kepadanya. Dan pola represi yang berlanjut sesudahnya, pemantauan diam-diam, pemblokiran rekening, sweeping sebelum aksi dimulai, penangkapan berbungkus istilah “pengamanan”, sampai kamp bela negara sepuluh hari untuk anak-anak yang sempat terjaring, menunjukkan bahwa kekuatan represif negara ini tidak berhenti bekerja begitu massa bubar dari jalanan, ia terus bekerja jauh sesudahnya, diam-diam, lewat institusi pendidikan dan kamp militer. Rakyat yang datang ke Jakarta tanggal 27 Agustus itu tidak butuh negosiator yang bisa dibawa masuk lewat pintu belakang tengah malam. Mereka butuh organisasi revolusioner mereka sendiri, yang tidak bisa dibeli lewat panggilan video satu menit dari istana, tidak bisa diputus lewat pemblokiran rekening bank, dan tidak bisa dijinakkan lewat kamp bela negara yang menyasar anak-anak mereka sendiri, organisasi revolusioner yang cukup kuat untuk membuat kekuatan represif negara ini beserta milisi yang dipeliharanya benar-benar gentar, bukan sekadar direpotkan semalam.
ditulis oleh Natan Tjoe, anggota Resistance
Comment here