Perjuangan Melawan Rezim Militer Soeharto

Semakin mendekati tahun 1965 semakin menjadi jelas bahwa kubu Soekarno, PKI dan para pendukungnya semakin menguasai politik sipil. Kemampuan mobilisasinya terus membesar sementara ide-ide mereka semakin diterima oleh massa. Di kubu sebelahnya, kelas borjuis semakin terlihat lemah tanpa daya.

Memang kelas borjuis Indonesia sejak awal kemunculannya pada masa penjajahan Belanda tidak mampu memimpin rakyat Indonesia dan membangun sebuah bangsa Indonesia. Kenyataannya, perjuangan melawan kolonialisme, yang sebagian besar dipimpin oleh para intelektual radikal dan berbasis pada amobilisasi massa, telah menciptakan sebuah hegemoni baru yang masih berkembang, yaitu tentang perjuangan, tentang keharusan berbuat secara aktif, dan keadilan sosial. Paska kemerdekaan, poros antara intelektual yang terradikalisasi dan massa yang termobilisasi berada pada posisi kontradiksi terhadap partai-partai borjuis dalam negeri yang belum bersifat nasional itu.

Semakin kalah dalam persaingan mobilisasi massa, semakin kalah dalam persaingan ide maka kelas borjuis Indonesia semakin mengandalkan militer, khususnya Angkatan Darat. Sebagai kekuatan yang bisa menandingi kemampuan mobilisasi massa dan ide-ide Soekarno, PKI dkk dengan kekuatan represi senjata. Di sisi lain hegemoni ideologi borjuis sangatlah lemah. Karena itu, kekuatan politik borjuis sering mengandalkan kekerasan dan inilah yang memungkinkan tentara sejak begitu awal dalam sejarah republik bisa melakukan pembunuhan massal terhadap kaum kiri. Tampaknya, hanya represi kekerasan yang sanggup menghentikan pasang naik radikalisme.

Konsepsi politik Rejim Militer Soeharto dirancang oleh seorang Jenderal bernama Ali Murtopo. Murtopo mengerti sekali hubungan antara mobilisasi massa, peran partai politik, dan pengelompokan organisasi massa di sekitar partai-partai. Kebijakan pembantaian, teror dan penindasan diarahkan kepada partai yang paling efektif dalam menarik rakyat ke dalam aktivitas. Orang-orang desa dilarang sama sekali berpartisipasi dalam ativitas partai – kecuali mencoblos pada saat pemilihan umum – dan itu merupakan kebijakan sentral dalam melembagakan kepasifan politik.

Diatas konsepsi massa mengambang tersebut terdapat struktur “Negara dalam Negara” dari militer khususnya Angkatan Darat. Juga manipulasi sejarah dibentuk untuk membenarkan dan memperkuat kekuatan Rejim Militer Soeharto. Satu-satunya partai yang bisa bergerak bebas dan juga mendapatkan dukungan dari Rejim Militer Soeharto adalah Golongan Karya (Golkar). Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Golkar sendiri dibangun oleh tentara (khususnya Angkatan Darat) dengan tujuan awalnya untuk menggerogoti kebijakan Soekarno. Walaupun pada saat itu bertopengkan dukungan terhadap kebijakan Soekarno.

Yang ingin dibangun oleh Rejim Militer Soeharto bertentangan sepenuhnya dengan apa yang ingin dibangun saat Soekarno. Membangun bangsa dengan mendorong keterlibatan rakyat dalam organisasi-organisasi rakyat serta mobilisasi politik vs membangun bangsa dengan kepatuhan serta demobilisasi dan deorganisasi rakyat dibawah senjata. Kemandirian politik, ekonomi dan budaya vs ketergantungan terhadap modal internasional. 

Rejim Militer Soeharto menjegal revolusi nasional dan semua tendensi revolusi sosial. Begitu PKI dan kelompok-kelompok pendukung Soekarno berhasil disingkirkan, ia meletakkan dasar-dasar agar kapitalisme ditegakkan kembali di Indonesia.

Sebuah pertemuan antara wakil-wakil dari Indonesia antara lain Adam Malik, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, diadakan untuk berkonsultasi dengan wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan imperialis dengan tujuan untuk mendapatkan dana hutang. John Pilger, seorang wartawan investigasi dari Australia menampilkan fakta ini dalam film dokumenternya The New Rulers of The World. Di tahun 1967, perusahaan Timelife mengadakan sebuah konferensi (Indonesian Investment Conference) di Swiss yang merencanakan pengambilalihan bisnis Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh para pebisnis besar dan terkuat di dunia, misalnya David Rockefeller. Raksasa kapitalisme Barat diwakili oleh perusahaan minyak, bank…General Motors, British Lyeland, ICI, British American Tobacco, Leman Brothers, American Express, Siemens. Di seberang meja dalam konferensi hadir para pemimpin Indonesia yang dikirim Soeharto. Bagi dunia bisnis Barat, hal ini merupakan awalan yang baik menuju globalisasi. Tidak seorangpun berbicara mengenai pembantaian satu juta manusia itu.” Jeffrey Winters dari Univ. Northwestern, AS, menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sebelumnya, ada pejabat-pejabat dari suatu negara bertemu dengan pengusaha seluruh dunia dan menentukan prasyarat untuk masuk ke negara itu. Konferensi itu berlangsung tiga hari. Hari pertama wakil Indonesia tampil memberikan uraiannya. Di hari kedua, mereka membaginya menjadi lima: pertemuan sektoral, pertambangan, jasa makanan, industri ringan, perbankan dan keuangan–Chase Manhattan juga hadir disana. Kemudian mereka menyusun kebijakan yang menguntungkan investor sedunia itu untuk masuk ke setiap sektor. Mereka berkata kepada para pemimpin Indonesia, ‘Inilah yang perlu kami lakukan, ini, ini ini’. Kemudian mereka menyusun infrastruktur hukum untuk kepentingan investasi mereka di Indonesia. Salah satunya adalah pengesahan UU No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, yang bebas pajak bagi modal asing.

Persoalan mendesak yang harus diatasi Rejim Militer Soeharto adalah kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh Malapetaka 1965. Kekacauan tersebut merupakan akibat dari pembantaian terhadap buruh, petani, pegawai, guru, prajurit hingga administrasi sipil yang mendukung Soekarno dan PKI, termasuk di dalamnya adalah buruh-buruh trampil ditambah dengan berbagai kerusuhan anti Tionghoa. Pada akhir tahun 1966 inflasi meningkat hingga 700 persen. Mengendalikan ekonomi, mengurangi tekanan inflasi serta menurunkan harga-harga menjadi tantangan awal bagi Rejim Militer Soeharto.

Investasi dan utang datang berbondongbondong dari negara-negara Imperialis. Yang diikuti dengan syarat-syarat seperti: pengakuan hutang-hutang lama, ganti rugi atas nasionalisasi sebelumnya, pemulihan perkebunan-perkebunan yang sudah dinasionalisasi kepada pemilik sebelumnya, peraturan hukum yang memberikan pemindahan keuntungan dan fasilitas pajak istimewa bagi investasi modal asing. Kebijakan anggaran belaja yang seimbang, yang kemudian memunculkan kebijakan moneter yang tidak menuntungkan investasi dalam negeri: sebagian besar kebutuhan publik tidak lagi mendapat subsidi negara, impor bahan-bahan mentah untuk industri dalam negeri tidak disubsidi lagi serta kredit untuk pengusaha nasional dihentikan. Selain itu pasar lokal dibanjiri dengan barang impor murah sebagai usaha untuk menurunkan harga.

Semua hutang tersebut terdiri dari dua bagian: pertama adalah hutang yang kemudian digunakan untuk mengimport barang-barang konsumsi yang diproduksi oleh negara pemberi hutang. Dengan begitu maka harga beras dan barang konsumsi lainnya terjaga. Bagian yang lain dari hutang tersebut adalah yang digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang sebagian besar adalah jenis infrastruktur yang mengeruk sumber daya alam, tentunya demi kepentingan negara pemberi hutang.

Rejim Militer Soeharto bergantung sepenuhnya dari hutang-hutang negara-negara Imperialis. Sumber daya alam Indonesia semakin cepat dikeruk dan didominasi oleh negara-negara Imperialis. Proses produksi bahan-bahan mentah yang telah dieksploitasi juga dilakukan di luar negeri. Tidak heran Indonesia tidak mampu membangun industri nasional yang kuat.

Sementara itu ketika hutang-hutang yang telah dijadwalkan kembali harus dibayar maka devisa akan dikuras serta inflasi akan kembali muncul. Solusi dalam kerangka kapitalisme adalah dengan mengajukan hutang yang baru. Yang justru semakin memperdalam eksploitasi kelas buruh, rakyat dan sumber daya alam Indonesia.

Siklus tersebut diselamatkan oleh minyak mentah yang sempat mengalami kenaikan harga pada era 1970 dan 80an. Uang hasil kenaikan harga tersebut dapat digunakan untuk membiayai perluasan dalam kontrak pembangunan infrastruktur, mensubsidi kredit murah usaha kecil dan menengah, juga termasuk kredit murah untuk petani yang ingin mengambil manfaat dari revolusi hijau. Secara politik, itu artinya keresahan bisnis kecil dan menengah, serta keresahan petani kecil setidaknya bisa mereda dalam satu dekade.

Walaupun begitu perekonomian Indonesia tetap dikontrol oleh negara-negara Imperialis. Ini karena harga minyak internasional secara bersama-sama ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing dan OPEC. Selain itu, pengeboran minyak dan pengangkutan minyak mentah ke kilang-kilang minyak bergantung pada perusahaan minyak multinasional. Minyak mentah diangkut dan diolah di luar negeri karena kapasitas pengolahan dalam negeri sanagt kecil, sekitar 523 ribu barel per hari.

Pertamina sendiri pada akhirnya runtuh karena menjadi sapi perahan Soeharto, para jenderal dan kroni-kroninya. Ibnu Sutowo, direktur Pertamina, menjadikan Pertamina sebagai kerajaan minyaknya serta sumber utama pendapatan tambahan untuk jenderal-jenderal tentara. Pendapatan tersebut digunakan untuk “dana taktis untuk operasi-operasi militer” ataupun berbagai “proyek” jenderal dan kolonel yang menjelang pensiun. Takabur dengan kerajaan minyaknya, Ibnu Sutowo, mencari pinjaman jangka pendek di pasar kredit internasional, khususnya Pasar Eurodolar dan bank-bank Amerika. Bersamaan dengan turunnya penjualan minyak, Ibnu Sutowo tidak dapat membayar pinjaman jangka pendek tersebut. Pertamina kemudian berada di bawah kendali ketat perbankan internasional.

Pada akhir tahun 1980an penanaman modal asing serta hutang luar negeri banyak menyasar tanah-tanah para petani. Sementara itu aktor perlawanan di Indonesia yaitu mahasiswa akhirnya juga dijatuhi kebijakan “massa mengambang” oleh Rejim Militer Soeharto paska perlawanannya ditahun 1978. Disisi lain juga masuknya pelajaran-pelajaran dari perjuangan internasional dalam menggulingkan rejim otoriter ke Indonesia. 

Kondisi tersebutlah yang menjadi landasan awal perkembangan gerakan radikal setelah hampir dua dasawarsa ditindas oleh Rejim Militer Soeharto. Adalah dari mahasiswa-mahasiswa yang memegang perspektif turun ke rakyat, serta rakyat yang berhasil diorganisir dan dimajukan kesadarannyalah yang menjadi unsur pembentuk Partai Rakyat Demokratik. Mereka tergabung dalam berbagai organisasi massa yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Serikat Tani Nasional (STN) dan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) dan mendeklarasikan sebuah partai bernama Partai Rakyat Demokratik pada 15 April 1996.

Pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan titik awal perkembangan gerakan radikal dimasa itu. Proses pendirian PRD adalah hasil dari proses debat dan perpecahan yang dilandaskan pada penolakan terhadap strategi apapun yang tidak meletakkan mobilisasi massa pada titik sentralnya. Kemunculan PRD menunjukan munculnya organisasi yang mengintervensi aksi buruh dan petani yang sedang bangkit secara spontan dengan mendorong dan membangun aksi sebagai strategi secara nasional. Tujuan utama dari politik mobilisasi massa tersebut adalah menyatukan kekuatan rakyat melawan kediktaktoran dan membuka ruang demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan pertama tentunya dengan kebijakan “massa mengambang” Rejim Militer Soeharto. Demikian juga hal ini berbeda dengan strategi taktik Kelompok Studi, LSM maupun berbagai kelompok oposisi lainnya. Untuk membangun perspektif seperti itu maka perlu dahulu menegaskan sikap dan mengkritik kelompok-kelompok oposisi Rejim Militer Soeharto yang menolak ataupun tidak menggunakan strategi pengorganisiran dan mobilisasi massa. Kritik dilancarkan pada kelompok seperti Petisi 50 yang “tak punya basis massa”, Forum Demokrasi (Fordem) yang tidak “memobilisir massa mengatasnamakan kelompoknya” demikian juga dengan Front Aksi Mahasiswa Indonesia yang tidak menyandarkan dirinya pada buruh dan petani. Hal serupa juga kritik terhadap LSM-LSM yang disatu sisi terlihat mengorganisir massa namun hubungannya dengan kapitalisme (baca: donor) membuatnya berkepentingan untuk memagari perlawanan rakyat. Perjuangan membuka ruang demokrasi mobilisasi massa semakin hari semakin membesar. Terjadi kemarahan rakyat yang besar di Jakarta terutama, terkait dengan pembelaan terhadap Megawati. Demikian juga ratusan ribu rakyat turun ke jalan ketika kampanye pemilu 1997 dengan slogan “Mega-Bintang-Rakyat”. Krisis ekonomi 1998 meledakan mobilisasi massa tersebut dan menjadi akhir dari Soeharto sebagai presiden.

Perjuangan reformasi 1998, merupakan perjuangan luar biasa yang dapat menggulingkan Soeharto dari tampuk kekuasaan. Terutama dilancarkan oleh kaum muda, mahasiswa dengan senjata utamanya yaitu mobilisasi massa, yang dibangun sejak era 1980an. Kepada para pejuang tersebut kita tunjukan rasa hormat. Militansi, heroisme serta rasa rela berkorban mereka tetap harus kita pegang dan jadikan penyemangat bagi perjuangan kedepannya.

Reformasi 1998 bukanlah hasil perjuangan para elit-elit politik yang sekarang berkuasa ataupun menjadi oposisi. Baik itu Megawati, Amin Rais, Sultan dan tentu saja bukan hasil perjuangan dari Prabowo, Wiranto, ARB, Akbar Tanjung, JK, dsb. 

Satu hal yang pasti bahwa capaian reformasi 1998 adalah (proses) munculnya kembali tradisi mobilisasi massa dan organisasi rakyat yang dihancurkan Rejim Militer Soeharto pada tahun 1965. Aksi massa menjadi hal yang umum dilakukan oleh rakyat, bahkan oleh aparat negara seperti prajurit polisi maupun tentara, untuk menuntut hak atau menyuarakan dirinya. Demikian berbagai macam organisasi menjamur dimana-mana. Ribuan kalau bukan puluhan ribu organisasi rakyat bermunculan untuk menjadi alat menuntut hak-haknya. Tentunya termasuk serikat buruh. Demikian pula dalam ranah perjuangan politik, ruang demokrasi tersebut memungkinkan munculnya beberapa kelompok kiri dari berbagai spektrum. Sementara itu geliat bagi perspektif atau bacaan kiri, sosialis, revolusioner, progresif atau bahkan komunis juga berkembang. Ditandai dengan munculnya berbagai macam penerbitan dan buku-buku terkait dengannya. Perkembangan seperti itu sah-sah saja dalam perjuangan membuka ruang demokratik. Sentimen-sentimen anti kediktaktoran, keinginan berorganisasi, menuntut hak-haknya yang dirampas yang dahulu direpresi berkembang dimana-mana. Karakteristiknya adalah kemunculan berbagai macam organisasi dan campur aduk antara bentuk-bentuk perjuangan. Demikian pula mobilisasi massa menjadi senjata yang umum digunakan oleh rakyat untuk menuntut hak-haknya.

Namun Reformasi bukanlah sebuah Revolusi. Reformasi bukanlah sebuah penghancuran tatanan ekonomi politik lama dan pembangunan yang baru. Reformasi adalah perbaikan-perbaikan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial dalam kerangka tatanan ekonomi politik yang lama; kapitalisme. Reformasi adalah konsensi yang diberikan oleh kelompok yang berkuasa sebagai akibat hebatnya perjuangan politik yang terjadi. Yang dapat mengancam keseluruhan struktur kekuasaan dari kelompok atau klas yang berkuasa. Reformasi adalah hasil sampingan dari perjuangan radikal dan revolusioner yang membuat kelompok yang berkuasa, kekuasaannya berada diambang kehancuran. Perubahan mendasar bagi kita adalah Revolusi Sosial yang menghancurkan tatanan lama; kapitalisme dan pembangunan tatanan masyarakat baru yaitu sosialisme. Mencampuradukan antara reformasi dengan revolusi membuat kita tidak mengenali batasan-batasan yang ada dalam reformasi. Disatu sisi dapat menganggap bahwa reformasi adalah jawaban dari seluruh kondisi yang ada. Bahwa reformasi menjadi tujuan akhir dalam perjuangan kita. Dengan demikian membatasi perjuangan hanya pada perbaikan-perbaikan semata ataupun perjuangan dalam kerangka (kapitalisme) yang telah diperbaiki.

Disisi yang lain mencampuradukan reformasi dengan revolusi juga membuat kita dengan mudah meremehkan Reformasi 1998 itu sendiri. Menganggapnya tidak sesuai dengan tujuan besar Sosialisme yang kita perjuangkan. Serta melihatnya terkait erat dengan perkembangan kapitalisme dan menguntungkan hanya bagi kapitalisme maka ditolak sepenuh-penuhnya. Menganggap bahwa kita dapat langsung membangun sosialisme tanpa harus mengurusi apapun yang terkait dengan borjuis serta tatanan kapitalisme.

Reformasi 1998 terkait erat dengan baik kepentingan mendesak dari klas buruh maupun kepentingan jangka panjang klas buruh atas sosialisme. Ketika kita secara serius memperjuangkan sosialisme dan berusaha meyakinkan klas buruh akan tujuan-tujuan Sosialisme. Ditengah kondisi dimana bukan saja ide-ide sosialis tidak dapat berkembang, bahkan ide-ide kerakyatan ataupun solidaritas juga tidak dapat berkembang. Kita akan memahami betul bahwa pembukaan ruang demokrasi akan memudahkan propaganda akan ide-ide sosialisme. Memudahkan kaum sosialis untuk melancarkan perjuangan politik dan ideologi bersama klas buruh melawan borjuasi. Klas buruh lebih menderita dan mengalami berbagai macam kesulitan dalam tatanan kapitalisme yang terkungkung dalam kondisi terbelakang. Seperti tatanan kapitalisme yang dijalankan oleh Rejim Militer dengan represi, politik “massa mengambang”, depolitisasi, deorganisasi serta deideologisasi. Dengan demikian maka semakin tuntas perjuangan demokrasi maka akan semakin memperkuat perjuangan akhir klas buruh untuk melawan borjuasi untuk sosialisme. Kesadaran yang berkembang saat Reformasi 1998 mencerminkan pembangkangan, bertujuan untuk merebut kembali sesuatu yang telah dirampas. Wujud tindakannya lebih marah, lebih menyerang dan lebih militant serta konsisten dengan kebutuhan untuk berkonfrontasi di jalanan. Di dalam gerakan radikal yang menuntut pembukaan ruang demokrasi itu sendiri sejatinya terdiri dari berbagai kecenderungan ideologi. Sebagai contoh borjuis radikal dan kaum sosialis sama-sama memiliki kepentingan dalam perjuangan membuka ruang demokrasi. Dalam perjuangan menuntut pembukaan ruang demokrasi berbagai kecenderungan tersebut bercampur aduk menjadi satu.

Perbedaan antara berbagai kecenderungan ideologis didalam gerakan radikal itu sendiri tidak dapat diklarifikasi lebih jelas dibawah Rejim Militer Soeharto. Hal ini terutama karena represi yang dialami oleh gerakan radikal. Hanya beberapa saat setelah deklarasinya, PRD sudah harus bergerak bawah tanah menghindari perburuan Rejim Militer Soeharto. Proses klarifikasi ideologi tersebut terjadi justru paska penggulingan Soeharto di 1998. Yang mengambil bentuk berbagai perpecahan dan pengelompokan ulang. Para borjuis radikal yang melihat bahwa tugas utamanya adalah sebatas membuka ruang demokrasi, menghancurkan rejim militer soeharto melihat bahwa perjuangan sudah selesai ditahun 1998. “Perjuangan” dilanjutkan kemudian dengan masuk kedalam partai-partai borjuis untuk perebutan kekuasaan didalam demokrasi liberal. Berbagai pengelompokan ulang dan perpecahan tersebut dipermukaan bisa saja terlihat karena persoalan-persoalan organisasional. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa ini persoalan tahan atau tidak tahan hidup menderita menjadi aktivis. Namun bagi kaum revolusioner, persoalan-persoalan organisasional memiliki landasannya dalam perspektif politik dan ideologi. Perspektif tersebut antara lain mengenai hubungan dengan borjuasi nasional, jalan mencapai sosialisme, pandangan terhadap persoalan perempuan dan perspektif terhadap partai revolusioner itu sendiri. Kejelasan perspektif dan ideologi itu sendiri sangat penting bagi mereka yang menyatakan diri sebagai sebuah partai revolusioner. Yang hanya bisa menjadi lebih jelas dengan propaganda dan perdebatan. Demikian pula perspektif, ideologi serta tradisi yang ingin dibangunlah yang harus menjadi landasan kemungkinan persatuan antara kelompokkelompok revolusioner kedepannya.

Tentang Partai Revolusioner

Hanya klas buruh lah yang mampu menuntaskan perjuangan demokrasi dan tentunya perjuangan untuk Sosialisme. Namun ini bukan berarti bahwa semua buruh menyadari bahwa kepentingan mendasarnya adalah untuk menghancurkan kapitalisme. Tidak seperti borjuasi yang melancarkan penghancuran feodalisme disaat mereka telah mengembangkan relatif cukup kekuatan ekonomi, ideologi serta pengalaman, klas buruh adalah klas yang paling rendah didalam kapitalisme. Disisi yang lain sosialisme tidak mungkin dibangun tanpa sebuah tindakan sadar dari klas buruh dan rakyat. Karena Sosialisme akan menggantikan sistem kapitalisme yang menindas dengan sebuah ekonomi yang terencana. Dan membutuhkan restrukturisasi secara sadar dari hubungan sosial untuk menghilangkan pembagian masyarakat kedalam klas-klas. Maka perjuangan klas buruh untuk sosialisme memiliki karakter kesadaran. 

Disinilah letak arti penting dari Partai Revolusioner, untuk memasok kesadaran sosialis sehingga kaum buruh dan rakyat siap dan teguh dalam menuntaskan perjuangan menghancurkan kapitalisme. Sebuah partai yang terdiri dari individu-individu terbaik, paling berkomitmen, militant dan sadar akan perjuangan sosialisme. Dimana kepemimpinannya dalam perjuangan diterima oleh klas buruh dan rakyat bukan saja karena dukungan terus menerusnya terhadap perjuangan rakyat. Namun yang pertama dan terutama karena ketepatan perspektifnya yang dijelaskan secara sistematis dan terus menerus.

Bagi kaum revolusioner. Partai Revolusioner tidak bisa dinegasikan. Partai Revolusioner adalah bentuk paling tinggi dari organisasi poliitik klas buruh dalam perjuangan klas. Oleh karena itu propaganda kaum revolusioner terkait erat dengan bagaimana mendukung gerakan buruh dan rakyat, meyakinkan mereka akan ketepatan perspektif kita, memenangkan keyakinan mereka terhadap tujuan-tujuan sosialisme dan menghimpun serta mengorganisasikan kaum buruh dan rakyat yang paling maju dalam satu Partai Revolusioner.

Mengecilkan peran dari Partai Revolusioner tidak bisa tidak hanya berarti menguatkan pengaruh borjuasi diantara klas buruh dan rakyat. Terlepas bahwa mungkin kita tidak berniat melakukan hal itu dan memiliki niat baik untuk membangun partai revolusioner. Karena didalam masyarakat kapitalis, ideologi yang dominan adalah ideologi dari klas borjuasi. Ideologi tersebut terus menerus dicekoki kedalam pikiran klas buruh setiap hari, setiap saat. Melalui media massa, agama, pendidikan dan juga norma-norma keseharian. Dengan demikian maka politik yang berkembang adalah politik dalam kerangka borjuasi, atau politik untuk memperbaiki kondisi yang diakibatkan oleh kapitalisme tanpa menghilangkan kapitalismenya itu sendiri.

Pada saat ini untuk membangun tradisi partai revolusioner kita tidak bisa menutup mata terhadap tradisi hiperaktivisme yang ada. Ataupun terhadap besarnya prasangka (sadar atau tidak sadar) untuk menyisihkan propaganda, partai revolusioner ataupun sosialisme. Tidak bisa tidak kita harus banyak mengkritik serta banyak menjelaskan apa tradisi revolusioner yang mau kita bangun. Akhir kata, ide-ide besar jalan pembebasan sejati dari klas buruh dan rakyat Indonesia, Sosialisme, harus dinaikan ke tempat seharusnya. Dengan alat untuk memperjuangkannya sebuah partai revolusioner. Apapun yang kurang dari itu tidak akan membawa kita kepada Sosialisme.

Referensi :

John Pilger, “The New Rulers of The World”, 2001, johnpilger.com/videos/the-new-rulers-of-the-world

Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht, Sejarah Alternatif Indonesia, Djaman Baroe: tanpa kota, 2011

Max Lane, Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto, Reform Institute: Jakarta, 2007

Max Lane, Malapetaka di Indonesia, Djaman Baroe: tanpa kota, 2012

ditulis oleh Alif Pramuja, Anggota Lingkar Studi Kerakyatan dan Dipo Negoro, Kader KPO PRP.

Tulisan ini juga diterbitkan dalam Arah Juang edisi 22, III-IV Mei 2017, dengan judul yang sama

 643 total views,  2 views today

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment