Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri) dan Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri) sebagai tersangka dalam kasus penyadapan. Penetapan itu diumumkan pada 3 November 2026, tetapi pemeriksaan dan penjemputan sejumlah perwira tinggi sudah berlangsung sejak 1 November, setelah seorang petugas Polri membuat laporan pada 30 Oktober. Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi TIK Polri di masa Listyo, menyusul sebagai tersangka keempat (Tirto). Mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE, dengan ancaman sampai 10 tahun penjara, karena menyadap di luar prosedur sepanjang 2025 hingga 2026 lalu menghapus jejaknya (Detik, Tempo). Listyo masih bisa bernegosiasi tiga jam lamanya sebelum dibawa ke Bareskrim. Ia baru sebulan menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Sehari setelah menjadi tersangka, Prabowo memberhentikannya dan menunjuk seorang jenderal tentara, Letjen TNI Ariyo Windutomo, sebagai pelaksana tugas penggantinya.
Mereka kedapatan menyadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha. Daftar 43 nama yang tersebar luas di media sosial memuat menteri seperti Sjafrie Sjamsoeddin dan Erick Thohir, pimpinan kelompok reaksioner seperti Hercules, Rizieq Shihab dan Bahar bin Smith, pimpinan NGO seperti Usman Hamid, Muhammad Isnur dan Asfinawati, pengusaha seperti James Riady, Hary Tanoe, Jusuf Kalla dan Chairul Tanjung, juga Megawati, Dasco dan Said Iqbal. Nama Jokowi tidak ada (Monitor Indonesia, 4 November 2026). Akbar Faizal menyebut setidaknya 6.000 nomor disadap, tanpa satu pun keluarga Jokowi (Radar Jember, 6 November 2026). Jokowi sendiri pada 2023 pernah menyatakan bahwa ia mendapat informasi intelijen dari BIN, BAIS maupun Polri mengenai jeroan partai politik.
Polisi mengatakan penyadapan dilakukan dengan Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem ini menyadap panggilan lewat operator, SMS dan titik lokasi, berikut metadata komunikasi seperti nomor telepon, waktu, durasi dan pola komunikasi. Slamet Uliandi disangka memberi persetujuan atas penyadapan yang dijalankan Eko Hadi dan Ahrie Sonta dari Monitoring Center Bareskrim (Kompas, 8 November 2026). Alat-alat sadap itu ditaruh di rumah-rumah pribadi pejabat kepolisian setelah Listyo dicopot sebagai Kapolri. Kepolisian memiliki alat yang jauh lebih canggih dari itu, misalnya Helios Android dan Tactical Web Intelligence buatan Wintego, perusahaan Israel. Dokumen pengadaan menunjukkan pembelian sistem zero-click pada 2017 dan 2018 (Warta Ekonomi), yaitu perangkat yang mengambil alih telepon tanpa disentuh pemiliknya lalu membuka pesan, surel, foto, kontak dan lokasi. Afu.id menyebut mereknya Predator (4 November 2026). ICW mencatat pembelian IMSI Catcher dan Cellebrite, perangkat forensik digital untuk menyedot isi telepon (Kompas, 8 November 2026).
Alat-alat itu sudah lama dipakai terhadap gerakan rakyat. Polanya sama: seseorang mengkritik elit dan kebijakan, lalu akun WhatsApp miliknya diambil alih dan menyebarkan pesan “provokasi”. Itu pintu masuk kepolisian untuk mengkriminalisasi, seperti yang menimpa Ravio Patra dan Ananda Badudu. Cellebrite dipakai menyedot percakapan para aktivis yang ditangkap dalam demonstrasi besar, termasuk mereka yang ditangkap dalam Perlawanan Agustus 2025 dan telepon genggamnya disita paksa. Alat yang hari ini dipakai jenderal untuk mengintai jenderal adalah alat yang selama ini dipakai untuk mengintai rakyat.
Pasca penangkapan para jenderal polisi, rezim bergerak cepat. Sebanyak 20.980 prajurit TNI Angkatan Laut dikerahkan ke Jakarta. Istana menyebut penyidikan mengarah pada makar. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih lahan perusahaan milik seorang pengusaha nikel. Lalu aksi-aksi massa selama dua tahun pemerintahan Prabowo mulai dituduh digerakkan Listyo. Rangkaian tersebut akan kami baca untuk menjawab pertanyaan penting bagi gerakan kita: bagaimana kelas buruh memanfaatkan retakan di antara para penguasa tanpa jatuh menjadi pendukung salah satu kubu, termasuk pendukung klaim “bersih-bersih”?
Kasus ini adalah retakan di dalam kelas penguasa yang membelah aparat bersenjatanya sendiri untuk berebut akses ekonomi dan politik.
Kapitalis bersenjata, sebagaimana kami uraikan di edisi 217 dan 218 serta tulisan sebelumnya tentang Prabowo, adalah faksi kelas borjuis yang membedakan diri lewat kepemilikan dan penggunaan senjata sebagai modal politik. Ia aparat represi bagi seluruh kelas kapitalis. Ia juga faksi dengan kepentingan akumulasi sendiri. Aparat bukan hanya alat yang dipakai faksi sipil. Ia pemain dengan kepentingan bisnis dan jabatan sendiri. Karena itu Listyo bukan alat siapa pun.
Namun, pemain tidaklah bertarung sendirian. Mereka membentuk aliansi-aliansi. Listyo adalah mantan ajudan Jokowi dan dilantik Jokowi sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 (CNN Indonesia, Tribunnews). Hermawan (Indonesia at Melbourne, 14 Juli 2026) menyebut faksi Jokowi sebagai pesaing utama Prabowo di antara para elit, dengan kepolisian sebagai aparat utamanya. Di kubu itu juga berdiri Gibran di kursi Wakil Presiden dan PSI, partai keluarga Jokowi. Di seberangnya, Prabowo memegang TNI, Kementerian Pertahanan dan Gerindra. Sjafrie dan Dasco adalah tangan kanannya. Perang ini terjadi antara faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Keduanya menguasai institusi penting untuk saling mengunci.
Selama dua tahun rezim Prabowo dan Gibran, satuan-satuan bersenjata terlibat dalam perebutan akses ekonomi dengan memanfaatkan kanal birokrasi dan hukum. Jejaknya bisa ditelusuri dari polisi yang menguntit Jampidsus, benturan terbuka dalam Perlawanan Agustus 2025, penetapan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka, sampai balasan berupa penangkapan Listyo dan gerbongnya. Pada 1 Oktober 2026 Prabowo mengganti Listyo dengan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri (Setkab). Segera setelah Suyudi diangkat, pembersihan dilakukan. Dalam sebulan ia lima kali memutasi perwira. Mutasi kelima, lewat surat telegram tertanggal 2 November, sehari sebelum Listyo diumumkan sebagai tersangka, merotasi 264 perwira tinggi dan menengah (Kompas, 6 November 2026). Sampai 9 November, lewat tujuh surat telegram sejak 1 Oktober, Suyudi sudah merotasi 596 perwira tinggi dan menengah. Mutasi terakhir menarik dua komisaris jenderal, Syahardiantono dan Yuda Gustawan, dari Kantor Staf Presiden (FokusRiau, 10 November 2026).
Para elit sipil segera mengambil tempat. Habiburokhman dari Gerindra meminta Listyo dijerat pasal makar (Viva, 9 November 2026). Pada 7 November Kapolri Suyudi menyambangi dua mantan Kapolri, Surojo Bimantoro dan Roesmanhadi. Sehari kemudian, didampingi Sjafrie Sjamsoeddin, Suyudi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Prabowo menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco membenarkan penyadapan ikut dibahas (Kompas, 9 November 2026). Megawati mengingatkan bahwa ia sudah lama meminta Listyo diganti (Suara.com). Jokowi hanya berkata agar semua mengikuti proses hukum (CNN Indonesia, 5 November 2026). Tiga tokoh PSI di kabinet, Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Giring Ganesha (Wakil Menteri Kebudayaan) dan Isyana Bagoes Oka (Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), melepas jabatan mereka di partai itu. Juru bicara PDI-P Guntur Romli menyebut kapal Jokowi mulai tenggelam (FIN, 10 November 2026). Di parlemen, para elit bergerak mengonsolidasikan kekuatan untuk menyingkirkan Gibran.
Jadi kedua kubu sama-sama berisi politisi sipil, pengusaha dan jenderal. Yang mereka perebutkan sama: kendali atas aparat bersenjata dan akses akumulasi yang dibuka oleh kendali itu. Di masa Jokowi perebutan semacam ini diredam dengan membagi jatah jabatan dan akses ekonomi kepada semua faksi. Di bawah Prabowo polanya berganti menjadi penguasaan langsung.
Kepolisian dan tentara pernah satu tubuh. Polri diintegrasikan ke dalam ABRI pada 1962 (UU 13/1961 dan Keppres 225/Plt/1962) dan baru dipisahkan pada 1 April 1999 (Inpres 2/1999). Selama itu Angkatan Darat yang mendominasi institusi kepolisian. Baru setelah Reformasi 1998 Polri bisa relatif mandiri dan membangun bisnis serta jaringannya sendiri. Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi membesarkannya. Perebutan hari ini lahir dari dua hal itu: sejarah panjang dominasi Angkatan Darat atas kepolisian dan pertarungan kubu Prabowo dengan kubu Jokowi dan Gibran.
Dalam pertarungan itu TNI, terutama Angkatan Darat, adalah yang terkuat. Kekuatannya bukan hanya senjata. Sejak berdiri pada 5 Oktober 1945 tentara membangun diri sebagai kekuatan politik, ideologis dan organisasional. Pada 1957 ia mengambil alih pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda dan menjadi pemilik modal. Malapetaka 1965 menghancurkan PKI dan seluruh gerakan rakyat yang terorganisasi, satu-satunya kekuatan alternatif di luar tentara. Rezim Militer Orde Baru lalu berkuasa 32 tahun. Reformasi 1998 tidak membongkar komando teritorial maupun bisnis tentara. Karena kekuatan alternatif itu sudah dihancurkan, elit sipil tidak pernah punya sandaran sendiri. Mereka selalu bersandar pada tentara.
Yang tidak berubah dari semua itu adalah fakta bahwa para elit bersaing di antara mereka dan bersatu padu menindas gerakan rakyat. Kubu mana pun yang menang akan bersandar pada senjata yang sama untuk meredam mogok, merampas tanah dan menyadap organisasi rakyat. Apa pun nasib Listyo, semua faksi berkepentingan menekan aksi massa. Kasus ini memberi mereka dalih baru: makar. Dalam kasus penangkapan Listyo, makna makar diperlebar sampai mencakup demonstrasi yang berpotensi melumpuhkan pemerintahan. Suyudi dan jajarannya berusaha menghubungkan Listyo dengan gerakan buruh dan mobilisasi demonstrasi dua tahun terakhir.
Faksi-faksi penguasa sudah lama saling mengintai dengan aparat intelijen dan pasukan. Pada Maret 1983, menjelang Sidang Umum MPR, Prabowo yang saat itu Komandan Detasemen 81 menyatakan “seluruh ruangan kita sudah disadap” oleh kubu Benny Moerdani, sebagaimana dicatat Hendro Subroto dalam biografi Sintong Panjaitan (2009, dikutip Tirto). Empat dekade kemudian Prabowo menjadi Presiden dan kembali menjadi sasaran sadapan.
Pada 2001 aparat bersenjata yang memutuskan nasib perebutan di antara elit sipil. Virdika Rizky Utama dalam Menjerat Gus Dur (halaman 302 hingga 308) mencatat bahwa pada 22 Juli 2001 Letjen Ryamizard Ryacudu memimpin apel 2.100 pasukan gabungan Kostrad, Paskhas, Kodam Jaya, Marinir dan Kopassus, lengkap dengan 30 panser dan 25 tank. Gus Dur memerintahkan Fraksi TNI/Polri menarik dukungan atas percepatan Sidang Istimewa MPR. Dekrit yang ia umumkan ditolak pimpinan TNI dan Polri. Gus Dur jatuh. Di atas kertas ia dijatuhkan karena “tidak menjalankan UU” dan “tidak konsisten menegakkan hukum”. Pembelahan elit dan siasat di belakangnya selalu bersembunyi di balik alasan konstitusional, sedangkan fakta sebenarnya tidak pernah diungkap ke publik.
Waktu itu TNI dan Polri berdiri di satu sisi. Pada 2026 keduanya terbelah mengikuti garis kubu.
Dari mana kubu yang menang mendapatkan sumber kapitalnya? Dari Koperasi Desa Merah Putih bersama Agrinas Pangan, MBG, Danantara dan Satgas PKH bersama Agrinas Palma. Kata “Agrinas” sudah menjadi semacam sandi untuk operasi bisnis tentara. Perebutan akses ekonomi antara kedua kubu terlihat paling terang di Satgas PKH.
Cara kerja Satgas PKH berdiri di atas dua institusi: Kejaksaan Agung lewat bagian Pidana Khusus dan Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin adalah Ketua Tim Pengarahnya (Independen dan Suara.com, Juni 2026). Mereka diberi mandat “menertibkan” lahan industri ekstraktif yang dianggap melanggar hukum. Yang ditertibkan dikenai denda dan lahannya dirampas. Hermawan menyebut Satgas ini alat koersif untuk mendisiplinkan bisnis ekstraktif. Satgas mengklaim 5,88 juta hektare kawasan hutan dikuasai kembali dari lebih dari 300 badan usaha dan perseorangan. Dari jumlah itu 4,12 juta hektare, sekitar 70 persen, diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Independen, 10 Juni 2026 dan Suara.com, 11 Juni 2026). Alurnya melewati Satgas PKH, Kementerian Keuangan, Danantara lalu Agrinas (Riau Aktual, 13 Mei 2026). Direktur Utama Agrinas adalah Letjen (Purn) Agus Sutomo (Tempo). Juru bicara Satgas, Barita Simanjuntak, menjadi komisaris Agrinas sejak Maret 2026 (Sawit Indonesia).
Lahan jutaan hektare berpindah dari ratusan pengusaha ke satu perusahaan yang dipimpin purnawirawan jenderal. Marx menyebut gerak ini sebagai sentralisasi kapital, yaitu satu kapitalis membunuh banyak kapitalis (Kapital Jilid I, Bab 32). Di Indonesia hari ini pembunuhnya memakai seragam. Sentralisasi itu tidak berjalan lewat persaingan pasar. Ia berjalan lewat satgas, jaksa dan tentara, untuk mengonsentrasikan pundi-pundi modal ke tubuh kapitalis bersenjata di kubu Prabowo.
Agrinas tidak menggarap sendiri sebagian besar kebun itu. Ia menyerahkannya kepada mitra lewat kerja sama operasi (KSO) lalu memungut bagian: 40 persen dari kebun tanpa pabrik, 45 persen dari kebun berpabrik dan 20 persen dari kebun yang dikelola koperasi (liputan IndonesiaLeaks, Pulitzer Center, Juni 2026). Contohnya kebun sitaan PT Globalindo Alam Perkasa di Kotawaringin Timur, sekitar 12 ribu hektare beserta pabriknya. Kebun itu dikerjasamakan dengan Pondok Pesantren Al Aisyah Bondowoso dan dijalankan PT MNA dari Jakarta (Radar Sampit, September 2025). Liputan Mongabay mencatat Agrinas meminta 30 sampai 40 persen pendapatan kebun tanpa mengganti manajemen lama, sementara nasib buruhnya tidak jelas (8 Desember 2025). Kebun sitaan itu tidak kembali menjadi hutan dan tidak jatuh ke tangan petani atau buruh kebun. Ia menjadi sumber rente bagi perusahaan yang dipimpin para purnawirawan. Buka seluruh kontrak KSO, nama mitranya dan pendapatan Agrinas dari kebun sitaan.
Kubu lawan membalas dengan aparat yang mereka pegang. Pada 11 Juli 2026 Polri menetapkan Febrie Adriansyah, Jampidsus sekaligus pejabat Satgas PKH, sebagai tersangka korupsi (Kontan). Lalu giliran kubu Prabowo. Sehari setelah Listyo dijadikan tersangka, usai rapat pimpinan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung yang dipimpin Sjafrie, Satgas PKH memutuskan menertibkan “secara tegas, menyeluruh dan terkoordinasi” penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan yang terafiliasi atau berada dalam pengendalian “Sdr. AK” serta menelusuri jaringan perusahaannya di seluruh Indonesia (CNN Indonesia). AK adalah Arif Kurniawan. Sehari kemudian penyidik Jampidsus menggeledah enam lokasi di Jakarta, termasuk kantor PT Dua Delapan Resources di kawasan SCBD. Mereka menyita uang tunai 11,2 miliar rupiah dan 595 juta rupiah berikut dokumen, telepon, laptop dan rekaman CCTV. Kejaksaan menyidik enam perusahaan tambangnya, lima di antaranya memegang izin seluas 4.198 hektare (Monitor Indonesia). Bloomberg menyebut Dua Delapan Resources menguasai 33 persen perdagangan bijih nikel di Indonesia, dengan setidaknya 20 konsesi seluas lebih dari 71 ribu hektare.
Ekspansi bisnis itu, sampai penguasaan tambang-tambang ilegal, dibeking Listyo Sigit (Suara.com, 9 November 2026; Inilah.com). Kedekatan keduanya terjalin sejak 2013, ketika Listyo bertugas di Polda Sulawesi Tenggara (Monitor Indonesia). Salah satu sumber menyatakan satu dari tiga anak Listyo turut menjadi penerima manfaat dari tambang tersebut (Afu.id, dikutip Monitor Indonesia, 10 November 2026). Juru bicara Satgas sendiri membenarkan adanya verifikasi kaitan Arif dengan seorang jenderal polisi bintang empat (Owrite, 5 November 2026). Menyingkirkan pesaing ekonomi yang sama-sama memegang bedil dan instrumen “penegakan hukum” adalah kemenangan telak bagi faksi Prabowo. Yang diserang adalah basis ekonomi kubu yang baru saja kehilangan jenderalnya.
Versi resmi menyebut Prabowo baru tahu dirinya disadap dari laporan Kapolri Suyudi (Detik, 3 November 2026). Tempo mengungkap sebaliknya: Prabowo sudah lama tahu dan sempat memberi peringatan halus kepada Listyo lewat orang kepercayaannya (Tempo, 8 November 2026). Penyadapan berjalan sejak 2025. Selama itu Prabowo masih mengangkat Listyo menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Penindakan baru datang setelah Polri berada di tangan Kapolri baru. Tidak ada “penegakan hukum” murni di benak mereka. Yang ada adalah kalkulasi kekuatan. Tujuannya bukan menghilangkan “elit-elit oportunis” seperti yang diklaim Kompolnas Partai Buruh, apalagi memastikan tidak ada lagi penyadapan terhadap jurnalis dan aktivis. Trotsky, ketika menerbitkan perjanjian rahasia pemerintah Tsar dan pemerintahan koalisi borjuis pada November 1917, menyebut diplomasi rahasia sebagai perangkat minoritas pemilik modal yang terpaksa menipu mayoritas demi menundukkannya pada kepentingannya (nota kepada para duta besar Sekutu, 21 November 1917, marxists.org). Isi sadapan adalah rahasia elit dari jenis itu. Keputusan yang dibuat di ruang-ruang tertutup oleh para jenderal dan pejabat itulah yang kemudian ditanggung buruh dan rakyat: upah, harga, tanah dan represi.
Sementara para elit saling membongkar, pasukan sudah digerakkan. Pengerahan TNI AL diperintahkan lewat STR/96/2026 tertanggal 2 November, sehari sebelum penetapan tersangka diumumkan. Sebanyak 20.980 prajurit ditempatkan di bawah kendali operasi Kodam Jaya secara bertahap: 2.100 pada 2 November, 5.740 pada 3 dan 4 November serta 13.140 siaga (Suara.com, 4 November). Alasannya “menjaga stabilitas keamanan”. Kapuspen TNI menyebutnya hal biasa.
Lalu datang kata makar. Pada 3 November Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada indikasi makar dan perkara ini semata-mata penyadapan (Tirto). Sehari kemudian, di Banda Aceh, ia menyatakan penyidik menemukan unsur-unsur yang mengarah pada makar menurut Pasal 191 dan 193 KUHP, yaitu keinginan melumpuhkan Prabowo agar tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan (Kompas dan Detik, 4 November 2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra mengatakan hal yang sama. Polri membentuk tim khusus untuk mendalaminya (Detik, 10 November 2026). Dalam satu malam perkara penyadapan berubah menjadi perkara makar.
Apakah benar Listyo dan Geng Solo hendak memobilisasi kudeta? Hitung-hitungan politik dari tindakan yang bisa dilihat publik menunjukkan tidak mungkin. Lalu untuk apa lebih dari 20 ribu tentara dikerahkan? Jawaban yang paling masuk akal adalah antisipasi demonstrasi yang lahir dari keresahan sosial terhadap rezim. Pengerahan militer dalam aksi-aksi beberapa waktu terakhir terus meningkat dan makin terang-terangan.
Di sinilah tuduhan makar berbalik arah kepada massa. Polri menyatakan sedang mendalami hubungan Listyo dengan sejumlah demonstrasi selama dua tahun terakhir dan menyatakan bahwa makar tidak harus berupa aksi langsung menggulingkan presiden, cukup penciptaan kondisi agar pemerintahan lumpuh. Afu.id menulis Listyo membentuk ormas eks narapidana terorisme dan buruh yang siap unjuk kekuatan (4 November 2026). Listyo memang Ketua Dewan Penasihat KSPSI sampai dicopot pada 6 November (Kompas). Dari situ ditarik cerita bahwa aksi-aksi selama dua tahun pemerintahan Prabowo, termasuk Perlawanan Agustus 2025, digerakkan Listyo. Kalau makar berarti “menciptakan kondisi agar pemerintahan lumpuh”, mogok umum dan pendudukan kawasan strategis bisa dituduh makar. Serangan kelas penguasa tidak hanya menyasar elit yang hendak disingkirkan. Ia menyasar gerakan rakyat.
Tuduhan ini lagu lama. Setiap kali aksi massa membesar, muncul isu bahwa aksi itu didukung salah satu faksi elit politik. Saat Reformasi Dikorupsi 2019, Jokowi bersama para pendukungnya menuduh gerakan kaum muda ditunggangi kelompok reaksioner seperti HTI, FUI atau FPI. Pada 20 Juli 2025, di Kongres PSI di Solo, Prabowo menyebut demonstrasi Indonesia Gelap dibiayai koruptor (CNN Indonesia). Pada 1 September 2025, di tengah Perlawanan Agustus, ia menyebut ada mafia yang bermain di balik demonstrasi (Sindonews). Pada Juni 2026 Aliansi BEM Bersatu menuding PDI-P mendalangi aksi mahasiswa 12 Juni yang menolak MBG. Partai-partai koalisi pemerintah menyambut tudingan itu (Suara.com, 20 Juni 2026; IDN Times). Pada September 2026, ditanya tentang aksi 27 Agustus, Prabowo menunjuk koruptor dan mafia narkoba (iNews, 17 September 2026). Sekarang namanya Listyo. Nama dalangnya berganti mengikuti siapa lawan penguasa pada saat itu. Fungsinya selalu sama: menghapus sebab aksi, yaitu harga yang naik, PHK, kesenjangan sosial, perampasan tanah ataupun militerisme, lalu menyiapkan pembenaran untuk represi.
Bahwa para elit mencoba masuk ke dalam gerakan massa itu benar. Faksi yang tersingkir selalu mencari massa untuk dipakai menawar. Faksi yang berkuasa melakukan hal yang sama. Rezim yang menuduh aksi rakyat ditunggangi Listyo adalah rezim yang pada 7 November mengumpulkan pimpinan serikat buruh di Monas untuk “menjaga Presiden Prabowo”. Bagi penguasa, massa yang digerakkan untuk mereka adalah “rakyat”. Massa yang bergerak melawan mereka adalah “makar”.
Arah Juang sudah beberapa kali menjawab tuduhan itu. Saat Reformasi Dikorupsi kami menulis bahwa dalam perjuangan kaum muda, buruh dan rakyat tertindas, berbagai faksi kelas penguasa akan selalu berusaha mengambil keuntungan dan mengooptasinya, seperti pada Reformasi 1998 ketika mahasiswa dan rakyat berdarah-darah tetapi hasilnya diambil Megawati, Amien Rais dan orang-orang seperti mereka. Kami juga menulis bahwa sibuk membuktikan gerakan itu “murni” hanya menghambat perkembangan kesadaran massa (Arah Juang edisi 69). Dalam Perlawanan Agustus 2025 kami mengulanginya: tuntutan yang moderat justru membuka pintu bagi para elit untuk menunggangi (selebaran Perserikatan Sosialis dan OKMS, 3 September 2025). Lenin dalam Dua Taktik Sosial-Demokrasi dalam Revolusi Demokratik (1905) memberikan landasannya, sebagaimana kami ulas di Arah Juang edisi 65. Intervensi elit politik dalam perjuangan demokrasi akan selalu terjadi. Borjuasi ikut bergerak demi kepentingannya sendiri. Lenin menyebut dukungan kaum borjuasi ini tidak konsisten, mementingkan diri dan pengecut. Secara massal ia pasti berbalik ke kontra-revolusi (Bab 12). Itu bukan alasan bagi buruh untuk meninggalkan perjuangan demokratik. Lenin menulis sebaliknya: revolusi baru mencapai sapuannya yang sesungguhnya ketika borjuasi mundur darinya dan massa tani tampil sebagai kaum revolusioner aktif bersama proletariat (Bab 12). Hasil perjuangan bergantung pada satu hal: apakah kelas buruh memainkan peran pembantu borjuasi, yang kuat dalam gempurannya tetapi impoten secara politik, atau peran pemimpin revolusi rakyat (Kata Pengantar).
Jawaban atas tuduhan “ditunggangi” bukan mundur dari jalanan dan bukan sibuk membuktikan diri “murni”. Jawabannya adalah gerakan yang independen, dengan organisasi, dana dan kepemimpinannya sendiri serta tuntutan yang dirumuskan lebih tegas daripada yang sanggup ditanggung faksi elit mana pun. Listyo tidak akan menuntut pembubaran komando teritorial. PDI-P tidak akan menuntut penyitaan aset bisnis militer dan polisi. Semakin tegas tuntutan itu, semakin sulit gerakan ditunggangi dan semakin kosong tuduhan dalang.
Penangkapan Listyo direspons beragam, tetapi muaranya sama: “momentum penegakan hukum” dan dukungan kepada rezim. Ada tiga posisi yang beredar di gerakan dan ketiganya perlu dijawab.
Posisi pertama datang dari kelompok NGO. YLBHI mengecam penyadapan itu dan mendesak enam hal: (1) pengusutan pidana menyeluruh atas seluruh rantai perintah, pelaksanaan, penggunaan hasil dan dugaan penghilangan bukti; (2) pengamanan dan audit forensik independen; (3) perlindungan saksi, pelapor dan korban; (4) pemeriksaan Komnas HAM dan pengawasan publik; (5) percepatan UU Penyadapan dengan partisipasi publik; (6) reforma struktural Polri dan pengawasan lintas lembaga intelijen. YLBHI menulis bahwa keberadaan UU hanyalah syarat formal, sedangkan penghormatan prinsip HAM adalah syarat substantif. Koalisi Reformasi Polri menyebut kasus ini buah kegagalan Presiden dan DPR mereforma kepolisian, lalu mengajukan empat desakan: revisi KUHAP baru, prioritas RUU Penyadapan, penataan ulang kewenangan Polri dan penghentian militerisasi urusan sipil.
Beberapa tuntutan itu harus didukung. Audit forensik independen penting untuk membuka seluruh informasi yang disadap. Pengusutan atas seluruh rantai perintah harus didorong untuk menunjukkan bagaimana komunikasi antarelit di ruang-ruang tertutup berakibat pada rakyat dan gerakannya. Begitu juga pengawasan atas semua lembaga intelijen, bukan hanya Polri, serta penolakan militerisasi ruang sipil. Tetapi tuntutan-tuntutan itu tidak disertai dorongan gerakan, sehingga jatuh pada menitipkan nasib kepada yang dituntut. Presiden dan DPR disebut gagal, lalu diminta mengevaluasi diri. Ini mirip langkah para akademisi UI yang menyampaikan butir-butir reformasi kepada Fraksi ABRI pada 1998. Pola usang ini berakhir pada pengulangan reforma elit pasca 1998: pemisahan Polri dari TNI, Buku Biru Polri, tim-tim independen, KUHAP baru. Struktur masalahnya tidak berubah.
Rilis-rilis itu juga gagal mengenali konflik kepentingan di antara para penguasa yang bersaing, dengan menyebutnya “penyalahgunaan kewenangan” dan “konsentrasi kewenangan”. Konsekuensinya adalah mengidealkan polisi sebagai pelindung warga yang netral. Padahal dua tahun terakhir dengan gamblang mengekspos peran satuan-satuan bersenjata sebagai pemain. Soal UU Penyadapan, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan lewat putusannya tahun 2010 bahwa penyadapan harus diatur dengan UU, tetapi UU itu belum juga lahir. Kalaupun lahir, yang melaksanakannya adalah aparat yang sama.
Posisi kedua datang dari Komite Politik Nasional (Kompolnas) Partai Buruh, yang memercayai teori negara sebagai arena pertarungan berbagai kelompok kepentingan dan mendukung “kapitalisme negara” rezim Prabowo lewat kolaborasi kelas. Pernyataan mereka pada 5 November berjudul “Rakyat Bukan Tumbal Perebutan Kekuasaan Elit Oligarki”, tetapi isinya berdiri di kubu Prabowo. Pemerintahan Prabowo, tulis mereka, “tengah berupaya memperkuat kendali institusional untuk menjalankan agenda kapitalisme negara” dan mendapat perlawanan dari kekuatan status quo yang “tidak menerima posisi tergeser, lalu melakukan serangan balik”. Lawan-lawan itu mereka cap “elemen-elemen oportunis”, “para pemburu rente dan makelar politik”. Tumbal siapa untuk siapa tidak mereka sebut.
Tuntutan keempat Kompolnas berbunyi “Bersihkan pemerintahan dari elemen oportunis dan pemburu rente” dan menyerahkan pembersihan itu kepada Presiden. Pernyataan itu tidak menyebut pengerahan TNI AL, tidak menyebut perluasan makar dan tidak menyebut Satgas PKH, proyek terpenting rezim ini untuk memusatkan modal ke tubuh kapitalis bersenjata, padahal operasinya berjalan beriringan dengan penyingkiran Listyo. Jaringan bisnis kepolisian mereka sebut “status quo”. Jaringan bisnis militer mereka sebut “agenda negara”. Padahal pada kertas posisinya September lalu Kompolnas masih mengakui jaringan bisnis militer dan kepolisian sebagai “musuh objektif”. Mereka juga menulis bahwa rakyat berada “di luar arena”, lalu meminta gerakan rakyat “ikut mengelola” dan ikut mengendalikan aparat. Marx dan Lenin mengajarkan sebaliknya: mesin tentara dan polisi tidak dikendalikan, ia dipatahkan.
Dua hari kemudian sikap itu turun ke jalan. Pada 7 November KSPI, FSPMI, SBSI dan Partai Buruh menggelar deklarasi “Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto” di Monas. Said Iqbal menyatakan buruh akan menjaga pemerintahan Prabowo sampai 2029 dan siap digerakkan bila terjadi kerusuhan (Jawa Pos, 8 November 2026). Para elit birokrasi serikat buruh sudah membagi diri mengikuti kubu para jenderal: KSPSI dengan Listyo di dewan penasihatnya, KSPI dan Partai Buruh dengan Prabowo.
Kompolnas tidak menyembunyikan garisnya. Mereka sendiri menyebutnya kolaborasi kelas dan melengkapinya dengan syarat: klausul menarik diri dan peringatan soal “perselingkuhan” kekuasaan. Syarat itu tidak mengubah apa pun. Kolaborasi kelas berarti menundukkan kepentingan buruh pada kepentingan satu faksi elit, dalam hal ini kubu para jenderal yang sedang menang. Tidak ada syarat yang bisa menjadikannya politik kelas buruh. Kami menolaknya secara prinsip, bukan karena pelaksanaannya buruk. Yang dibutuhkan buruh adalah kemandirian kelas: organisasi, program dan mobilisasinya sendiri, terpisah dari kedua kubu.
Posisi ketiga datang dari suara massa di media sosial: ini konflik elit dan masuk ke dalamnya akan meminggirkan masalah rakyat yang ada di depan mata seperti karhutla, MBG dan militerisasi yang meluas. Posisi ini benar bahwa gerakan tidak boleh memilih Listyo atau Prabowo. Ia salah ketika menyimpulkan bahwa retakan itu bisa diabaikan. Pernyataan Istana sendiri menunjukkan penyadapan menyasar aktivis dan jurnalis. Perluasan makar mengancam mogok. Pengerahan 20.980 prajurit terjadi di kota tempat massa berunjuk rasa. Aksi-aksi rakyat sendiri sedang dituduh sebagai gerakan Listyo. Itu semua masalah rakyat yang ada di depan mata.
Tuduhan “ditunggangi” itu sudah terlihat di Yogyakarta. Pada 10 November Aliansi Jogja Memanggil berdemonstrasi di Titik Nol Kilometer dan Malioboro dengan sembilan tuntutan, di antaranya kenaikan upah minimum. Malam harinya polisi memukul mundur massa dan menangkap 157 orang. Kapolri Suyudi datang ke Gedung DPRD DIY bersama Dasco. Ia menyatakan polisi akan menyelidiki apakah aksi itu murni penyampaian pendapat atau punya tujuan lain serta apakah ia terhubung dengan aksi di daerah lain (Viva, 11 November 2026). Artinya rakyat sudah terkena dampaknya dan tidak ada jalan lain selain bersikap dan bergerak. Bukan bergerak untuk melunak seperti serikat-serikat buruh di bawah Partai Buruh di Jakarta yang menyatakan sikap “menjaga Prabowo”. Rakyat harus mempertegas posisinya di antara dua faksi yang saling sikut.
Bagaimana kami menjawab ini?
Dalam karyanya tentang komunisme sayap kiri, Bab VIII, Lenin menyebut keliru menolak di muka setiap pemanfaatan konflik kepentingan di antara musuh, sekalipun sementara. Pada akhir Agustus 1917, dalam surat kepada Komite Sentral, ia menulis bahwa kaum Bolshevik melawan Kornilov tetapi tidak mendukung Kerensky, mengubah bentuk perjuangan melawan Kerensky dan menunjukkan kepada rakyat kelemahan serta kegamangannya.
Dua hal dari rujukan itu sering terlewat. Pertama, “memanfaatkan” tidak berarti masuk ke dalam pertarungan musuh. Ia berarti memperluas ruang gerak massa: menuntut keterbukaan, menyebarkan bukti yang terbongkar karena mereka saling bongkar dan mengorganisasi tuntutan yang lahir dari retakan itu. Kedua, analogi dengan Kornilov terbatas. Kaum Bolshevik punya soviet dan partai yang kuat. Di Indonesia belum. Karena itu, sebagaimana kami tulis di edisi 217 dan 218, memanfaatkan retakan menuntut tiga syarat: (1) organisasi mandiri yang kuat; (2) pembongkaran kepemimpinan reaksioner di hadapan basisnya sendiri; (3) kemandirian propaganda dan agitasi kita. Tanpa itu, gerakan hanya menjadi penonton, tumbal pasif dari represi atau lebih buruk lagi, penyokong yang dimanfaatkan.
Maka kami menyatakan dengan terang: penindakan terhadap penyadapan ini bukan langkah “bersih-bersih”. Mendukung Prabowo secara buta sama saja memberikan inisiatif kelas kepada satu faksi bersenjata. Mendukung Listyo, apalagi. Demokrasi di bawah kapitalisme adalah demokrasi untuk pemilik modal dan aparat yang melindunginya, termasuk ketika penyadapan dilakukan dalam batas “koridor hukum yang sah”. Alih-alih mengabaikan atau menitipkan nasib, gerakan rakyat harus merumuskan tuntutan yang berpijak pada asimetri kelas: privasi bagi rakyat, keterbukaan bagi penguasa.
Langkah yang tepat adalah memenangkan tuntutan yang menjawab situasi konkret, memenuhi kebutuhan mendesak meski parsial, terlihat mungkin dimenangkan dan membantu massa membongkar ilusi. Tuntutan demokratik dari kalangan NGO patut didukung dengan syarat gerakan menjaga independensinya dari kedua faksi yang bertarung. Kami mengusulkan:
- Hentikan penyadapan dan pengawasan sewenang-wenang oleh aparat terhadap serikat, organisasi rakyat, jurnalis dan aktivis, siapa pun yang memerintahkannya. Mereka yang sudah disadap harus diberi tahu dan menerima isi sadapan tentang diri mereka.
- Komunikasi dan keputusan para pejabat dan jenderal bukan urusan privat. Rapat, notulen, rekaman, perintah dan pesan wajib diarsipkan dan dibuka dengan tenggat, termasuk yang lewat ponsel pribadi bila dipakai untuk urusan jabatan. Percakapan pribadi korban sadapan seperti aktivis dan jurnalis harus dilindungi dari penyebaran.
- Tarik 20.980 prajurit dari Jakarta dan buka dasar STR/96/2026. Rakyat berhak tahu untuk menghadapi siapa pasukan itu disiapkan.
- Buka bukti “makar” yang dituduhkan. Hentikan tuduhan “ditunggangi” terhadap aksi massa. Hentikan kriminalisasi dan represi terhadap mogok, aksi buruh dan aksi rakyat. Polisi dan tentara dilarang mengurusi pemogokan dan demonstrasi.
- Audit forensik independen dan pengusutan seluruh rantai perintah kami dukung sejauh hasilnya dibuka ke publik dan tidak menjadi alat tawar antarelit.
- Empat tuntutan antimiliterisme: bubarkan komando teritorial, sita aset bisnis militer, adili para jenderal pelanggar HAM dan kembalikan militer ke barak. Empat tuntutan itu yang memukul kubu terkuat dan menjaga kita agar tidak jatuh pada sikap memilih yang lebih lemah. Tidak ada faksi elit yang bisa menunggangi tuntutan ini.
Di bawah kapitalisme tuntutan ini tidak diberikan kelas borjuis dengan cuma-cuma. Ia harus ditekan dengan gerakan rakyat yang terorganisasi. Untuk itu bentuk komite-komite perlawanan dari serikat, organisasi rakyat, korban dan jurnalis sekarang juga, untuk mendokumentasikan represi, mendampingi korban secara hukum dan menyelidiki secara mandiri. Komite-komite itu pula yang menyiapkan gerakan menghadapi represi gabungan TNI dan Polri yang lebih masif, yang akan dibenarkan dengan tuduhan makar.
Selama dua kubu penguasa saling mengintai, ruang gerak buruh dan rakyat bisa melebar. Itu hanya terjadi jika organisasi kita sendiri yang mengisinya. Kalau tidak, retakan ini akan ditutup lagi lewat kesepakatan di antara mereka dan korbannya kita.
Bangun komite perlawanan di setiap serikat dan kampung. Tolak memilih kubu. Persatukan perjuangan buruh dan rakyat di bawah panji kita sendiri.
ditulis oleh Riang Karunianidi, anggota Resistance dan kader Perserikatan Sosialis
Comment here