Galang Persatuan Rakyat Mengawal Kinerja Kerja Pemerintah Flores Timur

Belum selesai tindasan oleh imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat kini rakyat Indonesia harus menghadapi sebuah wabah yg sangat mematikan, wabah yang menyerang seluruh rakyat di dunia dengan begitu cepat.

Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukan pada awal bulan Maret 2020 perkembangan COVID-19 menunjukan kenaikan terus menerus. Hal ini tidak terlepas dari kecerobohan pemerintahan kita yg menggap remeh akan wabah ini. Bahkan pejabat-pejabat pemerintah banyak yang “melawak” dengan berbagai statmen mereka tentang Covid 19. Sebuah sikap pemerintah dan kapasitas pejabat yang sedari awal menunjukan inkompetensi dan anti ilmu pengetahuan. Persiapan yang seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan rakyat justru digunakan untuk berbagai sikap yang sangat terbelakang yang dikemudian hari semakin merugikan kebijakan penanganan dan rakyat itu sendiri.

Bahkan pemerintahan Jokowi justru sempat mengeluarkan kebijakan yang sangat aneh dengan mencoba mengambil keuntungan ditengah Pandemi melalui kebijakan mendorong sektor pariwisata. Hal tersebut bahkan disokong dengan insentif dan berbagai dukungan lainnya termasuk membayar influencer untuk promosi pariwisata Indonesia. Padahal saat itu berbagai negara sedang membatasi lalu lintas manusia karena kawatir dengan penyebaran Covid19.

Pemerintahan Joko Widodo menetapkan anggaran sebesar Rp 405 triliun untuk penanganan COVID-19. Dari total anggaran tersebut sebagian dialokasikan untuk bantuan langsung terhadap rakyat. Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 200 ribu untuk 10 juta keluarga atau naik dari sebelumnya 9,2 juta keluarga (KPM). Terutama komponen PKH Ibu Hamil, anak usia dini, lansia dan disabilitas yang mengalami kenaikan jumlah penerima. Kemudian melalui kartu sembako yang juga senilai Rp 200 perbulan untuk 20juta keluarga dengan syarat terdaftar sebagai keluarga prasejahtera. Demikian juga insentif tarif listrik untuk 450 volt dan 900 volt (tarif50persen) untuk tiga bulan.

Perlu diketahui program-program bansos seperti PKH bukanlah khusus bantuan untuk korban Covid 19. Program tersebut adalah program bansos rutin pemerintah, hanya kebetulan saat pandemic Covid 19 ini saja kemudian program ini semakin diangkat. Termasuk dengan peningkatan jumlah penerima.Sementara program kartu prakerja yang dicanangkan sebesar Rp 20 triliun pada pelaksanaannya justru lebih banyak menguntungkan industri teknologi pembayaran keuangan dan perusahaan online, manajemen pelatihan yang banyak tidak kredibel. Hal tersebut akibat kebijakan inklusifitas keuangan dan dukungan pemerintah terhadap industri rintisan, tetapi ironisnya dengan mengorbankan hak rakyat atas akses pekerjaan yang adil.

Pemerintah Indonesia mampu membiayai program bantuan sosial tersebut tidak lain setelah mendapatkan suntikan dari Bank Dunia dalam dua gelombang. Bantuan senilai total USD 700 atau senilai Rp 10,5 Triliun. Dana sebesar itu ternyata sudah disetujui sejak lama termasuk untuk progam Kelurga Harapan (PKH) yang kemudian jangkauannya diperluas menjadi 10 juta PKH. Dari total USD 700 juta tersebut, sebesar USD 300 juta diperuntukan bagi Pinjaman Kebijakan Pembangunan Reformasi Keuangan di Indonesia.

Sebelumnya Indonesia juga telah mengakses pendanaan sebesar USD 250 juta atau sekitar Rp 3,66 triliun dari Bank Dunia untuk program tanggap darurat Covid 19 di Indonesia terutama untuk dukungan kesehatan seperti pengadaan APD, peningkatan kapasitas pencegahan, pengujian hingga perawatan dan berbagai hal lain. Pendanaan tersebut bersamaan dengan pendanaan yang keluar dari Asian Infrastructure and Investment Bank sebesar USD250 dan pembiayaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar Rp USD 200 juta.Kemiskinan dan Kemerosotan Hidup Rakyat Bukan Perhatian Bagi Pemerintah Sehingga sebenarnya kita melihat bagaimana kebijakan terhadap rakyat selama masa darurat Covid 19 sangat terbatas bahkan bisa dibilang sangat minimalis jika melihat kapasitas pendanaan yang ternyata bisa diakses oleh pemerintah.

Di kabupaten Flores Timur sendiri, di respon oleh pemerintahan di bawah pimpinan Antonius Hubertus G. Hadjon, dengan menggelontorkan dana 14 M untuk penanggan covid-19. Dana ini bersumber dari penghematan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), anggaran pembatalan kegiatan dan biaya perjalanan dinas SKPD, dan rasionalisasi anggaran di bagian Kesekwanan DPRD Flotim.    

Namun dari sekian dana yg cukup banayk di gelorkan untuk penanganan covid ini seoalah tidak berdampak bagi masyarakat di Flores Timur, begitupun dana 1M yg di gelontorkan oleh pemerintah kabupaten Flores Timur untuk bantuan kepada mahasiswa asal Flotim yang berada di luar Flotim.

Dana yang sebenarnya di prioritaskan untuk semua mahasiswa yang berada di luar flotim pada kenyataannya tidak semua mahasiswa flotim yang berada di luar flotim menerimanya.

Di sisih lain biaya rapid test yg begitu mahal, harga komoditi yang anjlok yang tidak beringan dengan naiknya harga kebutuhan pokok tentunya menjadi pukulan tersendiri bagi klas buruh,kaum tani, pemuda, serta rakyat tertindas di sektor lainnya.. Tengah penderitaan rakyat yang begitu parah, pemerintahan di Flores Timur malah sibuk membangun pencitraan di media sosial dengan membuat chanel youtubenya yang sejatinya tidak menjawab problem masyarakat di Flores Timur.

Di tengah penderitaan rakyat flotim yg berlipat ganda, pemerintah Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Viktor bung tilu laiskodat malah mengeluarkan pernyataan yang justru meluaki rakyat di NTT Hal ini bisa kita lihat pernyataan gubernur NTT yg mengatakan bahwa penekanan angka kemiskinan di NTT dengan melarang warga NTT punya anak banyak.tentu Pernyataan seperti ini membuktikan cara berfikir yang sangat terbelakang di tunjukan oleh seorang gubernur. bukannya sibuk mengurus wabah ini gubernur NTT malah sibuk melanggengkan perampasan dan monopoli tanah, hala ini bisa kita lihat perampasan tanah di pubabu TTS dan manggarai timur.

Dari sekian persoalan di atas cukup membuktikan pada kita bahwa pemerintahan kita lebih sibuk melayani kepentingan klas borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar ketimbang memperhatikan nyawa rakyat. Sehingga aliansi pemuda progresif flotim dengan ini menyatakan sikap,

  1. Selamatkan kaum tani Flores timur dengan naikan harga komoditi,dan Selamatkan kaum nelayan Flores timur.
  2. berikan kesejahteraan pada guru honor dan para tenaga medis Flores timur.
  3. Transparansikan dana APBD 14 miliar untuk penanganan covid19 dan dana bantuan terhadap mahasiswa yg terdampak pandemi.
  4. Tuntaskan janji kampanye paket BREUN terkait dengan infrastruktur jalan, air bersih dan selamatkan pemuda Flores timur.
  5. Tolak tambang dan pabrik semen di Manggarai timur
  6. Tolak omnibus law
  7. Gratiskan biaya pendidikan di tengah pandemi.
  8. Berikan jaminan keselamataan bagi buru migrain Flores timur.
  9. hentikan perampasan Dan monopoli tanah, serta Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi Nasional.
  10. Gratiskan biaya rapid test
  11. Kembalikan anggaran dana desa Dan Dana alokasi dana desa

Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur

 149 total views,  2 views today

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment