Pernyataan Sikap dan Dukungan Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD) #Ladyfast 2016

Solidaritas Perjuangan Demokrasi
Penyerangan acara LadyFast pada 2 April 2016 menambah rentetan kasus represif, intoleran, seksis, dan upaya pemberangusan ruang demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Acara yang diinisiasi untuk memobilisasi perempuan, mereduksi stigma peran dan kemampuan perempuan dalam masyarakat ini, tidak hanya dihadiri berbagai elemen rakyat namun juga anak-anak. Acara yang diadakan di ruang komunitas...

Siaran Pers Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD)

Rebut Demokrasi
Perlawanan Rakyat untuk Merebut Demokrasi! Yogyakarta – SolidaritasPerjuanganDemokrasi (SPD) yang terdiri dari pelbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, komunitas, organisasi, aktivis, jaringan, individu pro demokrasi, bersatu dalam kekuatan rakyat untuk merebut(kembali) ruangdemokrasi. Melalui kampanye “Rebut Kembali Jogja! Rakyat Bersatu! Rebut Demokrasi!” ini menjadi titik perlawanan...

AMP Jawa Tengah-DIY Memperingati 54 Tahun Trikora yang Ilegal

Aksi AMP Yogyakarta
Sabtu pagi tanggal 19 Desember, mahasiswa, pelajar, masyarakat Papua yang berdomisi di wilayah Jawa Tengah (Jogja, Semarang, Salatiga, Solo, Kulongprogo, Wates, dan beberapa kota di Jawa Tengah) yang dipelopori oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan demonstrasi damai dengan tema “TRIKORA 19 Desember 1961 Ilegal, Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi...

Front Perjuangan Demokrasi Mengecam Tindak Diskriminasi HAM oleh Front Jogja Anti Separatis

Democracy
“Segala gerakan yang dapat mengancam kesejahteraan dan keadilan sosial, menyuburkan kapitalisme, membuat kebebasan demokrasi tersendat, melakukan diskriminasi HAM, serta dapat menimbulkan pertikaian antar ras, etnis, suku hingga agama, maka hukumnya wajib dilawan dan dihapuskan dari muka bumi” – FPD. Aksi Forum Jogja Anti Separatis (FJAS) pada 1 Desember 2015 nampaknya akan membuka...

KBY Dukung Mogok Nasional : Tolak PP Pengupahan, Wujudkan Upah Layak Nasional dan Rebut Demokrasi!

KBY Mogok Nasional
Tanggal 20 ini merupakan batas akhir bagi penetapan Upah Minimum Provinsi/ kabupaten maupun kota di Indonesia. Secara umum Upah Minimum di berbagai kabupaten kota di Indonesia selalu jauh dari layak bagi kaum buruh. Walaupun setiap tahun terjadi kenaikan upah minimum namun daya beli atau upah riil buruh terus turun. Bahkan BPS mengakui bahwa terjadi penurunan daya beli buruh di tahun 2015 ini. Sebenarnya...

Rahasia Bahan Bakar Fosil Dibelakang Dongeng Demokrasi Burma

Rohingnya 2
Kekayaan alam di Asia Tenggara yang belum dimanfaatkan sedang digali, tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan hak asasi manusia. Telah muncul bukti baru bahwa kekerasan sistematis terhadap etnis Rohingya di Burma – “disebut sebagai genosida oleh beberapa ahli” – secara aktif didukung oleh institusi negara. Tapi hubungan kekerasan tersebut dengan ambisi negara untuk dengan cepat...

Kuba : Pelajar Dijamin Demokrasi Revolusioner

Havana – Tukang kritik terus mengatakan bahwa Kuba tidak demokratis, tertutup, represif dan bahwa ide-ide kritis secara umum ditindas. Sebuah penyelidikan terhadap sistem pendidikan dan kaum muda di sekolah-sekolah Kuba memberikan gambaran yang sangat berbeda. Meskipun dipermukaan ruang kelas Kuba terlihat sedikit banyak serupa dengan yang ada di Australia, keduanya sangat berbeda dalam hal pendekatan...

Statement Bersama: Indonesia Darurat Intoleransi, Bangun Persatuan Rakyat untuk Memperjuangkan Demokrasi

Diskusi Senyap UIN Yogyakarta
Dasar Pergerakan Pada era Soekarno tepatnya tahun 1960-1965 Indonesia berada pada titik dengan kualitas partisipasi politik masyarakat yang tinggi, bahkan Indonesia menjadi mercusuar perjuangan rakyat-rakyat di seluruh dunia dalam melawan imperialisme. Kondisi ini ada karena tingginya partisipasi rakyat dalam politik (organisasi, membaca, diskusi, rapat akbar, aksi massa, dan terlibat dalam partai...

UU Pilkada, Demokrasi Elit dan Demokrasi Rakyat

Pilkada Langsung
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang termuat didalam UU Pilkada, walau sudah diketuk palu oleh DPR, telah pula ‘dibekukan’ presiden lewat peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu). Perppu ini masih akan dibahas dalam paripurna DPR Januari mendatang. Seperti sedang beratraksi, presiden yang mengeluarkan Perppu juga adalah presiden yang mengajukan RUU Pilkada tersebut kepada DPR, dimana fraksi...

Demokrasi Rakyat : Sebuah Pengantar untuk Pemilu 2014

Pemilu 2014
Menjelang Pemilu 2014 yang dimulai 9 April mendatang, seluruh rakyat seakan didesak lebih keras untuk memilih wakil-wakil nya masuk ke dalam lembaga perwakilan rakyat. Instrumen “lembaga perwakilan rakyat” sendiri, jika dilihat dari sejarah, adalah bagian dari konsep trias politika (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang menandai berakhirnya kekuasaan monarki (kerajaan) dan berkuasa nya...