Struktur ekonomi Indonesia lima tahun terakhir memperdalam jurang ketimpangan. Rasio gini stagnan 0,37–0,38, tetapi indikator itu tidak merekam konsentrasi kekayaan sesungguhnya. BPS (2025) mencatat 40% rakyat terbawah hanya menikmati 18,65% pengeluaran nasional, sementara 20% teratas menguasai ±45%. Oxfam (2023–2024) memperlihatkan 1% populasi menguasai lebih dari 40% kekayaan, dan 10% teratas mengendalikan lebih dari 70% aset produktif.
Ketimpangan ini terang-benderang antara upah dan biaya hidup. Rerata upah buruh Rp3,09–3,33 juta per bulan, tumbuh cuma 1,7–1,9% per tahun. Sementara itu, harga beras dan bahan pokok melonjak di atas 10%, inflasi pangan 4,25%, dan biaya energi serta transportasi ikut naik. Daya beli riil buruh terus tergerus. Kita tak akan lupa seorang siswa di NTT bunuh diri karena tak ingin membebani orangtuanya membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000—sebuah potret lapisan terbawah yang kini umum.
Di kutub sebaliknya, elit kekuasaan menumpuk fasilitas. Pada 2025, anggota DPR menerima tambahan tunjangan perumahan Rp50 juta/bulan, dengan total pendapatan mendekati atau melampaui Rp100 juta—lebih dari 30 kali rata-rata upah buruh.
Ketimpangan ini hasil kebijakan sistematis yang menyengsarakan rakyat. Program ambisius seperti MBG menyedot anggaran besar, memaksa pemangkasan di sektor fundamental. Rakyat dipaksa menanggung beban lewat PPN yang terus naik, penambahan PBB hingga 1000% di sejumlah wilayah, serta pengetatan subsidi energi atas nama “efisiensi”. Kondisi diperparah oleh meluasnya kerja tidak tetap, kontrak jangka pendek, outsourcing, dan magang massal—jutaan pekerja hidup tanpa kepastian dan jaminan sosial yang memadai.
Kontradiksi ini memuncak dalam Perlawanan Agustus 2025. Rezim merespons dengan pembunuhan, kekerasan, dan penangkapan 5.444 orang. Belum lagi penyiraman air keras oleh TNI terhadap aktivis pro-demokrasi Andrie Yunus—serangan terstruktur yang masih hangat di ingatan.
Situasi ini tak lepas dari figur dengan rekam jejak pelanggaran HAM berat. Prabowo Subianto, terlibat dalam operasi “Tim Mawar” yang menculik dan menghilangkan aktivis 1997–1998, kini memimpin negara dengan menghidupkan kembali militerisme ala mertuanya, Soeharto. Institusi militer kembali menjadi alat paling efisien menjaga stabilitas di tengah krisis.
Sejak dilantik, militer berekspansi masif ke ruang sipil: revisi UU TNI, penambahan komando teritorial (kini 21 Kodam), pengerahan besar-besaran dalam proyek strategis nasional, sampai mobilisasi tentara ke desa lewat program Koperasi Merah Putih. Skema ini identik dengan Soeharto: memastikan kontrol, memantau aktivitas rakyat, dan siap menjalankan fungsi ketertiban. Tidak mengherankan, tujuh bulan lebih setelah UU TNI disahkan, Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional.
Di panggung internasional, kekuasaan ini tunduk pada agenda imperialisme. Meski secara formal Indonesia menyatakan dukungan kemerdekaan Palestina, kerja sama ekonomi-militer dengan Israel terus berjalan: Indonesia masih mengimpor senjata non-pistol/revolver dari Israel, sekaligus mengekspor minyak/lemak nabati, alas kaki, dan mesin listrik ke negara penjajah itu. Kerja sama pertahanan dengan AS kian intens. April 2026, Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani kerja sama pertahanan level tertinggi (MDCP) dengan Menteri Perang AS, fokus pada modernisasi alutsista. Ini menciptakan ketergantungan jangka panjang suku cadang, pemeliharaan, dan pelatihan—cara klasik AS memperluas pengaruh tanpa pangkalan permanen.
Imperialisme AS bekerja sistematis menundukkan negara yang “nakal”. Dalam beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan penculikan Maduro di Venezuela, blokade energi total terhadap Kuba yang memicu pemadaman listrik massal 20 jam sehari, dan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Khomenei. Eskalasi Iran-AS-Israel yang berujung penutupan Selat Hormuz mengancam krisis dunia serius. Timur Tengah memasok sepertiga minyak dunia; lonjakan harga energi akan langsung memicu inflasi. April 2026, industri tekstil sudah naik 40%, petrokimia dan plastik 45%, makanan-minuman 50%, transportasi dan logistik 33%, serta berbagai industri lain yang bergantung komponen impor. Ini baru permulaan, dan krisis akan terus meningkat akibat konflik tak berkesudahan buatan imperialisme.
Dalam situasi begini, negara akan mengalihkan anggaran untuk stabilitas dan keamanan, sementara kebutuhan dasar rakyat kian dipinggirkan. Prabowo sudah menyiapkan panggungnya: kabinet 48 kementerian—terbanyak pasca-reformasi—sebuah konsolidasi politik agar tidak ada oposisi berarti.
Sejumlah figur yang pernah berada dalam barisan rakyat juga dirapatkan ke kekuasaan: Boediman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Agus Jabo (Wakil Menteri Sosial), Ilhamsyah/Boeing (Komisaris Pelindo). Melalui represi dan konsesi, rezim berusaha memecah dan mematikan gerakan rakyat. Puncaknya, May Day 2025 dijadikan panggung penyembahan: Prabowo dan Partai Buruh bergembira bersama, dengan Said Iqbal menegaskan “90 persen buruh Indonesia mendukung Pak Prabowo.” Tahun ini, May Day Fiesta jilid dua kembali digelar—hari yang lahir dari darah dan amarah buruh internasional kini menjadi alat legitimasi militerisme.
Menghadapi tekanan ekonomi dan penyempitan demokrasi, tak ada lagi jalan tengah. Ini politik kita melawan politik mereka, mayoritas melawan minoritas: kelas pekerja, perempuan tertindas, petani miskin, mahasiswa, pelajar, dan rakyat miskin kota melawan elit ekonomi-politik. Setiap kompromi hanya berujung kooptasi dan pelemahan. Kekuatan rakyat yang benar-benar independen, yang menarik garis tegas terhadap imperialisme dan militerisme, adalah satu-satunya jalan.
Tuntutan Mei Berlawan: Untuk Demokrasi, Perdamaian dan Kesejahteraan
- Anti Militerisme
- Bubarkan Komando Teritorial
- Sita aset-aset bisnis militer
- Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM
- Lawan campur tangan militer; Kembalikan militer ke barak
- Tarik seluruh militer organik dan non-organik di Papua Barat
- Solusi Perang dan Krisis
- Nasionalisasi aset-aset dan industri migas serta strategis lainnya. Bangun industiralisasi nasional dibawah kontrol buruh dan rakyat
- Redistribusi kekayaan nasional:
- Hapus Hak Istimewa dan Potong Gaji Pejabat Negara, Perwira Tinggi, Pejabat Lembaga Non-kementerian, Komisaris dan Direktur BUMN hingga Setara Upah Buruh rata-rata!
- Potong Anggaran Lembaga, Kementerian serta Jabatan yang Tidak Mensejahterakan Rakyat, antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BIN, DPR, MPR, dsb
- Hapuskan Anggaran serta Bubarkan Lembaga, Kementerian serta Jabatan yang tidak berguna, seperti Badan Pembina Ideologi Pancasila, Jabatan Wakil Menteri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, dsb.
- Hentikan Proyek-proyek serta Kebijakan Tidak Berguna seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pembangunan Ibu Kota Baru dsb.
- Hentikan pemotongan pajak, subsidi, insentif, bailout, stimulus, dsb bagi perusahaan besar, perbankan serta konglomerat! Naikan pajak progresif bagi perusahaan besar, perbankan serta konglomerat! Sita Seluruh Harta Koruptor serta Konglomerat Pengemplang Pajak.
- Gunakan Semuanya untuk Pendidikan dan Kesehatan gratis, upah layak serta subsidi rakyat!
- Solidaritas Internasional
- Kemenangan Untuk Rakyat Kuba, Venezuela, Palestina dan Iran! Hancurkan Imperialisme dan Militerisme!
- Indonesia Hentikan Kerjasama Dengan Imperialis dan ZIonis!
- Indonesia Keluar Dari Board of Peace! Keluar Dari Perjanjian Perdagangan Timbal Balik! Keluar Dari Major Defense Cooperation Partnership!
- Ganyang Antek-antek Imperialis!
Selebaran untuk Mei Berlawan dibuat oleh Perserikatan Sosialis dan Organisasi Kaum Muda Sosialis
Comment here