Pada 1 Mei 2024, Gerakan Buruh dan publik Indonesia menerima kabar atau pemberitaan mengejutkan mengenai manuver pimpinan Partai Buruh. Kabar pemberitaan pertama adalah pernyataan dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang menyatakan bahwa Partai Buruh dan KSPI menyatakan mendukung Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan dilantik pada bulan Oktober 2024. Sementara pada pemberitaan yang lain, Presiden organisasi serikat pendiri Partai Buruh KSPSI, Andi Gani Nuwa Wea, ditunjuk menjadi Staf Ahli bidang Ketenagakerjaan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Pemberitaan ini menimbulkan kontroversi dan kekecewaan di kalangan massa dan simpatisan Partai Buruh. Partai Buruh yang pada pemilu 2024 mengusung agenda politik kelas yang mandiri, dianggap tengah menyalahi prinsip politiknya. Bagi massa dan simpatisan yang mendukung Partai Buruh dalam pemilu 2024 kemarin, agenda politik kelas pekerja bisa dilihat sebagai angin segar bagi politik Indonesia, karena untuk pertama kalinya ada partai politik peserta pemilu yang secara sadar memposisikan politik mereka sebagai alat perjuangan kelas pekerja yang merupakan kelas mayoritas dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Pernyataan Presiden Partai Buruh Bung Iqbal sekaligus penetapan Andi Gani sebagai bagian dari kepolisian RI dilihat sebagai momen bagi inkonsistensi gerak politik Partai Buruh.
Dengan langkah tersebut, Partai Buruh dianggap membuat jarak agenda politik kelas pekerja sebagai kekuatan yang membawa aspirasi perubahan nasib kelas pekerja secara konsisten. Sebagian khalayak melihat manuver pimpinan Partai Buruh menjadi tidak berbeda dengan keberadaan partai-partai politik lain yang ada di Indonesia hanya menjadi kendaraan kalangan elitenya. sementara tugas pokok dari Partai Buruh adalah memperjuangkan agenda-agenda kelas pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.
Cukup disayangkan dengan pernyataan Presiden Partai Buruh yang mendukung Prabowo- Gibran dan sepatutnya Partai Buruh dapat menjadi pembeda dengan Partai Politik lainnya serta menjadi pelopor perubahan bagi kelas pekerja yang sejahtera, dengan memposisikan Partai Buruh sebagai Partai alternatif dari kekuatan Kelas Pekerja.
Bagi Komite Politik Nasional, perkembangan dinamika politik pasca pemilu yang menjadi salah satu persoalan saat ini adalah melemahnya barisan oposisi sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintahan yang terpilih. Sebagai suatu unsur di dalam Partai Buruh, kami melihat penting bagi Partai Buruh untuk memiliki posisi yang kritis terhadap kepemimpinan politik yang dihasilkan pada Pemilu 2024. Pembatalan hasil Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu ulang tidak dimungkinkan secara praktikal, karena tidak ada kekuatan apa pun saat ini yang bisa memaksakan hal tersebut kepada oligarki. Artinya, kondisi objektif yang ada saat ini memaksa untuk menerima hasil pemilu 2024, meski terdapat berbagai masalah politis serta teknis dalam penyelenggaraannya. Namun, itu tidak berarti kita tidak bisa mengkritik agenda politik yang diusung oleh kepemimpinan nasional yang ada. Komite Politik Nasional tetap melihat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan banyak membawa perubahan kualitas hidup kelas pekerja. Bahkan sebaliknya, konsolidasi oligarki yang mendukung pemerintahan ini justru berpotensi untuk memperdalam kesulitan hidup dan pengekangan politik yang selama ini dialami oleh kelas pekerja Indonesia.
Kami juga mengakui, sebagai organisasi kelas pekerja yang berada dalam keterbatasan ruang politik dimana kelas kapitalis-oligarki mendominasi, berkompromi dengan negara dan kelompok-kelompok elite menjadi tidak terhindarkan. Dalam hal ini, negosiasi politik antara Partai Buruh dengan kekuatan-kekuatan sosial lain bisa dilakukan sejauh tidak merugikan perjuangan kelas pekerja. Hubungan negosiatif harus lah tetap dijangkarkan pada keuntungan atau manfaat yang bisa didapat oleh perjuangan kelas pekerja. Sejauh mana negosiasi yang berlangsung dan akomodasi yang dicapai dapat memperkuat dan memajukan gerak politik kelas pekerja menjadi lebih baik dan lebih luas. Dalam hal ini, kami tidak melihat bagaimana preseden manuver yang dilakukan oleh pimpinan Partai Buruh memenuhi kriteria programatik politik kelas ini. Dengan pertimbangan ini, kami dari Komite Politik Nasional Partai Buruh menyatakan:
- Mengkritik Tindakan Bung Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh dan Andi Gani sebagai pimpinan ORI/KSPSI yang merupakan bagian dari Partai Buruh yang memberikan kesan akan mendukung penuh terhadap pasangan Prabowo-Gibran beserta partai koalisinya. Kami menilai hal tersebut tidak tepat. Sehingga diperlukan klarifikasi kepada seluruh unsur di internal Partai Buruh
- Prabowo-Gibran dan partai pendukungnya adalah pendukung Omnibus Law yang tidak berpihak pada rakyat pekerja dan merampas hak-hak kelas pekerja.
- Partai Buruh tidak sepantasnya mendukung penuh politisi dan partai pendukung Omnibus Law, Perusak Lingkungan, dan Pelanggar HAM.
- Partai Buruh harus tetap berdiri bersama rakyat pekerja, menjadi pelopor pergerakan kelas pekerja dan meraih simpati publik secara luas untuk memperluas keterlibatan massa kelas pekerja, bukan hanya semata-mata membangun hubungan patronase dengan penguasa, namun mendorong agenda politik kelas pekerja dalam arena politik formal maupun politik non-formal.
- Negosiasi dengan elite berkuasa dimungkinkan hanya jika dapat mengakomodasi agenda-agenda negara kesejahteraan dan perluasan ruang politik rakyat pekerja secara signifikan. Negosiasi yang merugikan atau memukul mundur perjuangan kelas pekerja tidak dapat diterima.
- Bangun demokrasi internal Partai Buruh untuk memastikan konsistensi agenda politik kelas pekerja dalam Partai Buru
Jakarta, 12 Mei 2024
Hormat Kami,
Rivaldi Haryo Seno
Sekretaris Jendral
Comment here