Kamis 07/09/2017, di halaman Gedung Olahraga (GOR) 27 Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, lebih dari 50 mahasiswa melancarkan aksi penolakan terhadap militerisme dan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Aksi tersebut merupakan bentuk protes mereka terhadap birokrat universitas yang telah melibatkan militer untuk mengisi salah satu agenda kegiatan dalam rangkaian acara PRASASTI (Persembahan Rangkaian Safari Almamater dan Akselerasi Adaptasi Universitas Mulawarman) atau pada tahun-tahun sebelumnya yang dikenal dengan PAMB (Proses Adaptasi Mahasiswa Baru). Mayoritas massa aksi yang terliat adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Unmul dan beberapa oraganisasi lainnya seperti Lingkar Studi Kerakyatan (LSK), Embrio Perempuan Merdeka (EMPEKA), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda, HMI Komisariat Fisip Unmul, dan Kongres Politik Organisasi-Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP).
“Aksi ini merupakan penolakan terhadap keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil khususnya pada ruang pendidikan seperti yang tengah dialami mahasiswa Unmul saat ini; dan juga aksi pencerdasan terhadap mahasiswa yang apatis terhadap kondisi sosial politik yang terjadi saat ini. Aksi penolakan militerisme ini bukan berarti menolak keterlibatan individu didalamnya namun lebih kepada lembaga militer yang selalu mencampuri urusan masyarakat sipil khususnya mahasiswa dalam ranah pendidikan”. Ini disampaikan oleh salah seorang peserta aksi dalam orasinya. Disamping itu juga aksi ini mengkampanyekan bahaya militerisme terhadap masyarakat luas.
Massa juga menilai , militerisme memiliki sejarah yang buruk di negeri ini. “Dapat kita temui dalam sejarah kelam masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dimana pemberangusan demokrasi yang terjadi dalam berbagai gerakan rakyat seperti pelanggaran HAM pada tahun 1964-1965 kemudian represifitas serta aksi penculikan terhadap puluhan aktivis pada tahun 1998 dan masih banyak lagi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak militer yang sampai saat ini tak terselesaikan. Militer hadir bukan untuk melindungi rakyat namun militer hadir untuk mejaga modal kooporasi yang hadir untuk mengeksploitasi baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia.” Ungkap salah satu orator aksi.
“Kawan-kawan, keterlibatan militer dalam dunia pendidikan, sebenarnya adalah untuk mengontrol dan memastikan agar gerakan mahasiswa tidak mengganggu stabilitas investasi. Kawan-kawan, kita tengah menghadapi situasi krisis ekonomi yang mendalam. Untuk menjawab situasi tersebut, pemerintahan Jokowi-JK, memperbanyak utang. Selain itu, rezim Jokowi-JK juga menggalakan investasi di sektor pembangunan infrastruktur. Apa yang juga tidak boleh kita lupa, bahwa untuk menjaga stabilitas investasi tersebut, pemerintah perlu memperkuat keamanannya. Secara berturut-turut militer adalah kementerian yang paling mendapatkan anggaran terbesar dari dana APBN. Pendidikan menduduki peringkat terendah dari yakni hanya 43,6 T, tidak sampai setengah dari anggaran yang dialokasikan untuk keamanan yakni 108,7 T. Namun, apa yang kita hadapi selama ini, justru rakyat yang haknya dirampas oleh perusahaan, disitu ada militer berada sebagai musuhnya. Sebagai pelayan dari pemilik modal. Semenjak politik rasisme menguat, pemerintah gencar menggalakan slogan-slogan kebangsaan. Pemerintah membuat seolah-olah ada bahaya paham-paham diluar Pancasila yang dianggap mengancam keamanan negara. Atas alasan ini, militer kembali mendapatkan ruang untuk bicara tentang kebangsaan. Namun Militer tentu akan mengajarkan tentang kecintaan yang buta terhadap suatu bangsa. Militer tidak pernah menjelaskan bahwa Abu Rizal Bakri, sebagai salah seorang bangsa Indonesia, berbeda dengan korban lumpur lapindo, yang kehilangan sumber kehidupannya. Militer tidak pernah menjelaskan bahwa Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa disamakan dengan para petani di Muara Jawa, yang tanahnya dirampas oleh perusahaan milik Menteri Kemaritiman tersebut. Militer tidak akan menjelaskan bagaimana mereka membunuhi rakyat Papua yang tengah memperjuangkan Hak untuk Menentukan Nasibnya sendiri. Kawan-kawan, sudah jelas, tidak ada alasan bagi birokrat universitas, untuk mengizinkan militer masuk kedalam kampus dan memberikan materi tentang kebangsaan. Satu-satunya alasan yang pasti adalah, karena birokrat kampus adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebohongan yang ditebar oleh militer dan untuk melayani perintah investor serta memastikan agar gerakan mahasiswa tidak mengganggu stabilitas investasi.” Jelas salah seorang massa aksi yang datang bersolidaritas.
Tidak hanya penolakan militerisme, aksi ini juga menyerukan tuntutan penghapusan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang setiap tahun menjadi persoalan. Massa aksi menilai UKT merupakan salah satu contoh dimana pemerintah melepaskan tanggung jawabnya kepada pendidkan. “Pendidikan telah menjadi barang dagangan. Pemerintah berusaha lepas tangan dengan menerapkan sistem UKT. Ini bisa dilihat dari harapan pemerintah agar ada subsidi silang dalam sistem UKT yang diterapkan, dapat mendorong si-kaya mebiayai si-miskin, meskipun dalam implementasinya dinilai semakin menunjukkan ketidak konistenannya. Pada seleksi masuk mandiri, pihak universitas secara sepihak menetapkan standar golongan yang sama sekali tidak sesuai dengan yang semestinya. Mereka yang menempuh ujian melalui seleksi mandiri, tidak akan mendapatkan kesempatan masuk dalam golongan pertama dan kedua. Ini mengakibatkan beberapa mahasiswa yang menempuh jalur mandiri, terpaksa untuk tidak berkuliah karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang begitu tinggi.” Teriak salah satu orator dengan nada marah.
Semenjak UKT diterapkan di Perguruan Tinggi Negeri, gelombang penolakan terus berlangsung. Hampir setiap tahun gerakan mahasiswa di Indonesia mempermasalahkan penggolongan UKT yang belum tepat dan adil dan transparan. Tidak sedikit mahasiswa yang gagal berkuliah, karena mahalnya biaya pendidikan. Hal inilah yang sering disorot oleh mahasiswa setiap tahunnya. Namun, disatu sisi yang kita butuhkan bukanlah penggolongan-penggolongan dengan berbagai kebijakan tambal sulam lainnya. Yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kelas buruh dan rakyat Indonesia adalah pendidikan gratis untuk semua tingkatan. Disisi yang lain gerakan mahasiswa yang dibangun seringkali memisahkan diri dari persoalan rakyat dan dibangun dengan sekedar menyelesaikan kasus, sampai sekarang gerakan itu tidak menemukan peningkatan yang signifikan. (ek)
Comment here