Politik dan Kiri di Malaysia

Bersih 5

Pada hari Selasa (7 Februari 2017), KPO PRP Yogyakarta menyelenggarakan diskusi khusus dengan pembicara kawan Joseph dari Sosialis Alternatif-CWI Malaysia. Diskusi tersebut mengangkat tema “Politik dan Kiri di Malaysia”. Diskusi ini merupakan bagian dari prinsip internasionalisme KPO PRP, bahwa kelas buruh dimanapun, Malaysia maupun Indonesia, memiliki musuh yang sama, yaitu kelas borjuis. Dengan demikian perjuangan pembebasan kelas buruh untuk mencapai sosialisme harus dengan persatuan secara internasional melawan kapitalisme.

Diskusi diawali dengan penjelasan mengenai situasi umum kelas berkuasa di Malaysia. Setidaknya sejak 2 tahun lalu Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak didera isu korupsi yang dikenal dengan “Korupsi 1 MDB”. Akibat dari kasus korupsi tersebut adalah runtuhnya popularitas Najib beserta partainya UMNO (United Malays National Organisation) yang tergabung dalam Barisan Nasional (BN). Popularitas Najib turun hingga tinggal 23 persen saja. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai kebijakannya seperti pemotongan anggaran belanja, pemotongan subsidi, penerapan pajak pelayanan pemerintah sebesar 6 persen dari harga barang (GST), kenaikan biaya pendidikan hingga 60 persen, dsb yang kesemuanya membebani rakyat sementara menjaga kestabilan akumulasi modal. .

Skandal “Korupsi 1 MDB” tersebut juga memunculkan perpecahan diantara kelas berkuasa di Malaysia. Petinggi-petinggi UMNO meradang karena kecerobohan skandal korupsi Najib yang mengancam Rejim BN-UMNO.

“Jika kita mendiskusikan mengenai rejim UMNO-BN, maka orang Indonesia bisa membayangkan seperti rejim Golkar di era Orde Baru”, menurut Joseph. BN adalah sebuah aliansi dari partai Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC) dan UMNO itu sendiri. BN sudah berkuasa di Malaysia sejak kemerdekaan Malaysia. Dengan sistem pemilihan umum yang tidak transparan dan otomatis menjamin kemenangan BN. Barisan Nasional adalah sebuah partai yang sudah terlembaga secara mantab dengan retorika kanan yang mengutamakan pribumi-Melayu. Partai ini bermuka dua dengan menjual nasionalis ke rakyat sementara menjual sumber daya alam ke korporasi.

BN sering terbantu oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS), padahal PAS sendiri adalah oposisi pemerintah dan tidak berada di dalam BN. Ini karena PAS adalah sebuah partai Islamsentris, dengan kebijakan pro syariahnya. Diperkuat dalam Konstitusi Malaysia yang mengidentifikasi bahwa bangsa Melayu adalah orang berketurunan, berbahasa dan beradat Melayu dan pasti beragama Islam. Ini bertemu dengan BN yang menggunakan retorika pribumi-Melayu. “Keduanya menjadi semacam duo serigala perpolitikan Malaysia” menurut Joseph.

Diperkirakan dalam pemilihan umum (PRU) ke 14, PAS akan menjadi semacam kaki tangan/ proxy bagi BN. PAS melemahkan kekompakan oposisi dan menjadi hubungan simbiosis mutualisme dengan BN. Belakangan ini PAS dan BN tarik ulur untuk meloloskan agenda PAS untuk menerapkan hukum hudud di daerah Kelantan. Termasuk secara umum tarik ulur untuk memenangkan agenda PAS dalam menguatkan undang-undang syariah. Ini berbeda dengan umumnya kelompok oposisi yang mendapatkan suara dari penduduk perkotaan karena dorongannya untuk membawa agenda-agenda demokrasi. Hal tersebut yang menyebabkan aliansi kelompok oposisi bernama Pakatan Rakyat yang berdiri sejak tahun 2008, dibubarkan pada tahun 2015 kemarin.

PAS sendiri memang memfokuskan konsolidasi kekuatannya di daerah Kelantan. Namun itu tidak berarti demi kepentingan rakyat. Bagi PAS yang utama adalah untuk mendapatkan keuntungan dari korporasi. Yaitu dengan cara menjual hutan lindung kepada korporasi untuk pembalakan. Hal ini mengakibatkan tersingkirnya masyarakat adat dan banjir hebat yang melanda Kelantan setiap musim hujan.

PAS memiliki gerakan akar rumput dengan pendekatan mobilisasi massa menggunakan agama. Pada saat yang bersamaan PAS juga terus menyokong para pemilik modal. Demikian juga dengan UMNO-BN, yang walau menggunakan retorika pribumi-Melayu namun mereka tidak pandang bulu bekerjasama dengan pemilik modal dari etnis manapun yang penting memberikan keuntungan.

PAS memiliki afiliasi internasional dengan al-Ikhwan al-muslimin, sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia.

Di kubu oposisi sekarang ini terdapat beberapa partai lain seperti Democratic Action Party (DAP), Partai Keadilan Rakyat (PKR), dan Partai Amanah Negara (AMANAH). Spektrum politik dari kelompok oposisi ini beragam dari tengah ke kiri, dari pan-islamis sampai sosial demokrat. Kebanyakan dari mereka berbeda dalam persoalan penerapan demokrasi saja dan masih dikendalikan oleh korporasi.

Selama gonjang-ganjing korupsi 1 MDB, Mahathir Mohammad, yang dahulu berkuasa lewat UMNO mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia ikut dalam demonstrasi BERSIH dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menunggangi oposisi dan membentuk partai baru. Partai tersebut bernama Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa partai ini berhaluan kanan konservatif.

AMANAH merupakan partai baru yang didirikan pada tahun 2015 lalu. Partai ini konon merupakan partai Islam modern yang membawa ide-ide ala Erdogan dan demokrasi, dari agendanya jelas partai ini mendukung pasar bebas dan islam liberal. AMANAH didirikan dengan “membeli” sebuah partai non aktif namun sudah terdaftar secara legal yaitu Parti Pekerja-pekerja Malaysia. AMANAH ini memunculkan kemungkinan untuk coba mengambil pandangan-pandangan yang dimiliki oleh PAS namun lebih moderat.

PKR, DAP, AMANAH dan PPBM beraliansi dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan didirikan pada tahun 2015 setelah Pakatan Rakyat dibubarkan. PPBM sendiri walau berhaluan kanan konservatif bergabung dengan Pakatan Harapan karena sama-sama menentang Rejim Najib.

Sementara itu PSM merupakan partai yang sudah legal secara hukum. Mereka membawa agenda sosialisme, meneruskan perjuangan Partai Rakyat Malaysia (PRM) yang termoderasi dan tersedot ke dalam PKR. Mereka aktif dan memiliki akar rumput terutama di buruh perkebunan, supir-supir truk serta pemuda dan pelajar. Mereka aktif menyuarakan hak-hak buruh juga rakyat seperti dalam kasus masyarakat adat di Kelantan serta menentang modal-kapitalisme.

Dalam aktivitasnya, PSM layak mendapatkan apresiasi. Sebagai partai politik yang sah dan dan tidak segan bersama dan berjuang dengan buruh dan rakyat. Mereka juga memiliki koran sebagai media propagandanya.

Namun terdapat kritik pada pendekatan politik dan taktik-taktik yang diambilnya. Seperti pada PRU 12 dan PRU 13 mereka bertanding dibawah bendera PKR yang tergabung dalam Pakatan Rakyat ketimbang bertanding dibawah panji-panji PSM sendiri. Posisi PSM yang pro-rakyat dan pro-buruh justru bisa ditunggangi oleh partai-partai borjuis untuk keuntungan mereka.

Di PRU yang akan datang, PSM dengan suara yang cukup signifikan sepertinya belum juga belajar. PSM tidak tegas menolak masuk ke PH. PSM belum secara tegas menyatakan posisinya yang independen, sebagai corong alternatif bagi buruh dan rakyat melawan kelas penguasa dan pemodal. Sepertinya ada dahaga untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Di kubu kiri, selain PSM, terdapat juga Sosialis Alternatif (SA) Malaysia. Kemunculan SA Malaysia ini terkait dengan PSM juga. Sekitar satu dekade lalu seksi internasional Committee for a Workers International (CWI) mencoba melakukan diskusi perspektif dengan PSM namun tidak mendapat titik temu. Oleh karena itu kemudian didirikanlah Sosialist Alternatif yang membawa sosialisme sebagai solusi dari kapitalisme. Serta mengedepankan perjuangan, solidaritas dan menitik beratkan pada pembangunan organisasi mandiri kelas buruh, pengkonsolidasian kader sembari mendistribusikan koran sebagai alat propaganda dan melakukan intervensi di berbagai protes.

Paling tidak kelebihan iklim politik Malaysia adalah tidak ada fobia terhadap kiri ataupun sosialisme tapi pada komunisme saja.

Dalam satu tahun belakangan ini terdapat beberapa kali demonstrasi yang cukup besar di Malaysia. Pertama adalah Malaysian Official 1 (MO1), demonstrasi yang menuntut turunkan Najib. Setelah otoritas AS membongkar skandal korupsi Najib. Kemudian juga ada Bersih 5 pada bulan November kemarin. Tuntutan utama Bersih 5 adalah reformasi dengan pemilihan umum yang bersih, pemerintah yang bersih, perkuat demokrasi parlemen, hak untuk mengeluarkan pendapat serta pemberdayaan Sabah dan Sarawak.

Juga terdapat serikat-serikat buruh yang beberapa kali melakukan protes. Tahun lalu mereka mengadakan Workers Walk yaitu protes ke Putrajaya, ibukota pemerintahan, untuk menuntut hak-hak buruh. Mereka menolak pemberangusan serikat, menuntut diperkuatnya posisi serikat untuk melakukan negosiasi, hak buruh migran serta buruh kontrak.

Selain itu mulai bermunculan kelompok-kelompok pemuda yang terlibat dalam protes terhadap korupsi Najib ataupun aksi Bersih. Salah satu manifestasinya dapat terlihat dari seorang artis anarkis yang membuat poster bergambar Najib ataupun tokoh-tokoh politik busuk lainnya seperti badut. Namun kelompok-kelompok ini terlibat secara sporadis dan tidak terorganisir dengan baik.

Dalam menghadapi berbagai perlawanan tersebut Rejim Najib melakukan penangkapan terhadap 14 anggota oposisi yang terlibat dalam Bersih 5. Disisi yang lain diciptakan kelompok kaos Merah yang membawa isu rasis dan menolak Bersih.

Setelah aksi Bersih 5 berakhir, Najib mencoba membawa isu Rohingya. Dia bekerjasama dengan presiden PAS, Hadi Awang, untuk menarik simpati kaum Melayu dan Muslim. Ini sebenarnya adalah tarik ulur hubungan BN dan PAS. Setelah PAS coba membangun koalisinya sendiri sebagai kekuatan ketiga pada pertengahan tahun 2016.

Ulah Najib tersebut mendapat tentangan dari Persatuan Pemodal Malaysia. Karena ulahnya Myanmar mengancam untuk memulangkan 100 ribu buruh migran asal Myanmar dari Malaysia. Sementara buruh-buruh migran tersebut adalah sumber buruh murah bagi para pemilik modal di Malaysia.

Najib juga coba mengalihkan perhatian dan membersihkan namanya dari skandal korupsi dengan menangkapi pelaku-pelaku korupsi, selain dirinya tentunya.

———-

Dengan gonjang ganjing politik di Malaysia sekarang ini ditambah dengan situasi internasional yang bergerak ke ultra kanan akibat dari krisis ekonomi maka kemungkinan isu rasialis dan populisme kanan akan masuk ke PRU Malaysia kedepannya. Keberadaan PPBM akan bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mendirikan BN jilid dua. Pemerintah juga tidak dapat memberikan solusi selain tetap mempertahankan kapitalisme.

Reformasi 1998 di Indonesia gaungnya masih terasa kuat dalam gerakan Bersih di Malaysia. Namun kita juga harus belajar bahwa kelas penguasa akan membatasi kesadaran pada reformasi saja. Dan kita sudah belajar bahwa reformasi tidak dapat menjadi solusi dari penyakit kapitalisme.

Sebuah kesempatan bagus bagi kaum kiri untuk bisa melakukan intervensi sejak awal. Untuk mengedepankan alternatif yang jelas dan berlandaskan kepentingan kelas buruh, kaum muda dan rakyat

Langkah jangka panjang adalah mengkampanyekan pendirian partai revolusioner untuk membawa kelas buruh mengambil alih kekuasaan dalam menuntaskan revolusi demokratis dan membawa revolusi sosialis. (imk)

 1,685 total views,  3 views today

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment