d2

KBY DUKUNG MOGOK NASIONAL, TOLAK PP PENGUPAHAN, WUJUDKAN UPAH LAYAK NASIONAL DAN REBUT DEMOKRASI ! Mengapa PP Pengupahan (PP No. 78/2015) ini harus ditolak dan dicabut ? Point pertama adalah mengen

Negara Penjajah Indonesia Melalui Militerisme-nya Telah dan Masih Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua. SEGERA! Berikan Hak Penentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Pa

Bangkitkan Internasionalisme dan Persatuan Sosialis Revolusioner Krisis kapitalisme semakin menyebarluas dan merembet ke berbagai sektor dan dimensi. Dari masa ke masa, selalu kelas buruh dan rakya

Samarinda- Pada hari Rabu (08/07/2020), Aliansi Unmul Gawat Darurat (UGD) melakukan aksi massa di depan gerbang Universitas Mulawarman (UNMUL) Jalan M. Yamin. Aksi dengan tema “Membangun Gerakan M