Prabowo-Gibran membawa program populis pada masa kampanye, serta dukungan penuh dari oligarki dan partai arus utama, sehingga berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden pada awal tahun 2024 lalu.
Terpilihnya Prabowo-Gibran menjadi pasangan presiden dan wakil presiden menjadi babak baru dari penderitaan rakyat indonesia secara struktural. Hal demikian terbukti dengan berbagai permasalahan secara struktural yang dialami oleh rakyat terus terjadi selama satu tahun pertama dibawah rezim Prabowo-Gibran.
Aliansi GEBRAK menilai bahwa sejak awal kepemimpinan rezim Prabowo-Gibran sudah menunjukkan watak aslinya. Bagaimana tidak, kebijakan anti rakyat sejak awal kepemimpinannya, dengan menaikkan PPN menjadi 12% yang mendapat penolakan oleh Gerakan rakyat pada penghujung tahun 2024. Tidak berhenti di sana, pada awal tahun 2025, Rezim Prabowo-Gibran kembali mengeluarkan kebijakan melalui Inpres no 1 tahun 2025. Kebijakan tersebut mendorong efisiensi anggaran pada beberapa kementerian yang cukup vital, seperti kementrian pendidikan, kesehatan dsb. Hal demikian juga mendapat penolakan dari gerakan rakyat di berbagai daerah di indonesia.
Selain itu, aliansi GEBRAK juga menilai bahwa Rezim saat ini sudah semakin menunjukkan dengan jelas watak asli sesuai dengan latar belakangnya. Hal tersebut terkonfirmasi setelah pengesahan RUU TNI menjadi UU TNI, meski mendapat penolakan secara massif oleh elemen rakyat dari berbagai kalangan, namun tetap saja disahkan. Kebijakan ini kemudian menjadi payung hukum untuk melegalkan bisnis militer, memberikan peluang bagi militer untuk masuk ruang-ruang sipil, hingga memberikan ruang bagi militer untuk mengambil alih program strategis nasional hingga mengawal proyek strategis nasional.
Program populis semu yang di gembar-gemborkan dapat menjadi jalan untuk mensejahterakan rakyat, justru yang terjadi malah sebaliknya. Contohnya saja pembukaan 19 juta lapangan kerja, namun PHK massal pada buruh justru massif terjadi dan masih menghantui buruh hingga sekarang. Kepastian kerja dan kepastian upah masih menjadi deretan masalah yang muncul bagi buruh saat ini. Selain itu, ketimpangan kepemilikan tanah serta membuka potensi maraknya konflik Agraria dan kerusakan lingkungan juga menjadi rentetan masalah yang kemudian timbul, imbas dari program strategis nasional ketahanan pangan. pembukaan lahan dengan perampasan tanah rakyat dan penggundulan hutan tentu tidak dapat terelakkan lagi.
Salah satu program populis seperti yang selalu digaungkan serta dianggap memberi dampak langsung pada masyarakat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan salah satu program yang cukup banyak menelan anggaran. Program ini justru memberikan dampak buruk pada kesehatan siswa, bagaimana tidak keracunan terjadi pada siswa akibat mengkonsumsi MBG yang menelan korban hingga ribuan orang siswa. Dikutip dari tempo.com – JPPI menyatakan jika di total hingga hari ini, jumlah korban keracunan akibat mengkonsumsi MBG berjumlah 13.168 orang.
Rezim anti demokrasi: represifitas sebagai respon terhadap gerakan rakyat.
Imbas dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang sewenang-wenang mengutak-atik kebijakan yang penuh kontroversial dan selalu merugikan rakyat, pejabat negara yang arogan serta mempertontonkan gaya hidup yang glamour di tengah perekonomian rakyat kian melemah, serta berbagai permasalahan struktural yang semakin menggunung di alami oleh rakyat. Hal itu tentu membuat rakyat menjadi muak dan marah sehingga memilih untuk bergerak melakukan perlawanan-perlawanan.
Namun, bagaimana respon Prabowo-Gibran? Alih-alih memberikan respon untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, Rezim Prabowo-Gibran dengan tanpa rasa malu kemudian menggiring opini bahwa gerakan rakyat di tunggangi oleh pihak asing, gerakan yang melanggar hukum dan harus di tindak tegas, hingga pada tuduhan bahwa gerakan rakyat merupakan tindakan teror hingga makar.
Selain dari menggiring opini dalam menyudutkan gerakan rakyat, Rezim Prabowo-Gibran juga dengan sangat jelas menunjukkan watak anti demokrasinya, hal demikian dapat dilihat dari tindakan aparat kepolisian dalam merespon gerakan rakyat berupa tindakan represif yang brutal, kriminalisasi, penangkapan hingga memburu massa aksi, dan hal tersebut masih berlangsung hingga sekarang.
Hingga saat ini, setidaknya 998 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 265 anak di bawah umur. Mereka dikenakan pasal-pasal terkait penghasutan, pengeroyokan, pembakaran, melawan petugas, penganiayaan, pencurian, dan perusakan barang yang diatur dalam KUHP; penyebaran informasi provokatif melalui media sosial dalam UU ITE; serta kepemilikan senjata tajam, bom molotov, dan petasan dalam UU Darurat 12/1951.
Hal ini tentu sebagai upaya untuk menebar rasa takut (fear mongering) kepada gerakan rakyat sekaligus memberikan peringatan, bahwa rezim Prabowo-Gibran dengan instrumen negara yang ada saat ini memiliki kekuatan yang powerfull, sehingga sewaktu-waktu tidak akan segan-segan untuk terus menggembosi gerakan rakyat dengan tindakan yang represif hingga pada tindakan kriminalisasi, dan tidak menutup kemungkinan tindakan penghilangan aktivis seperti zaman orde baru akan terjadi.
Berbagai rentetan masalah di atas, merupakan sebagian kecil dari kompleksnya masalah yang terjadi selama 1 tahun pertama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran. Permasalahan yang dihadapi rakyat juga seperti kenaikan pajak, kenaikan harga kebutuhan pokok, upah murah, PHK massal, perampasan tanah, biaya kuliah mahal, beserta masalah lainnya yang memotret tingkat kemiskinan dan ketimpangan struktural yang semakin parah adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh rakyat. Selama 1 tahun rezim Prabowo-Gibran hampir tidak ada hal baik yang diterima oleh rakyat indonesia, penderitaan rakyat masih terus berlanjut.
Aliansi GEBRAK menilai bahwa elit gencar melakukan konsolidasi guna mempertahankan kekuasaannya, maka dari itu gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan mahasiswa dan gerakan pro demokrasi lainnya juga sudah seharusnya mengkonsolidasikan diri untuk menentukan visi politik jangka panjang guna memperkuat persatuan untuk memperhebat perlawanan guna memukul penguasa yang menindas.
Melalui kertas pernyataan sikap ini, aliansi GEBRAK menyampaikan tuntutan mendesak rakyat untuk segera dilaksanakan oleh Rezim Pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Bebaskan semua tahanan politik yang ditangkap karena memperjuangkan hak mereka tanpa syarat
2. Laksanakan reforma agraria sejati untuk merestrukturisasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
3. Bangun industrialisasi yang kuat di bawah kontrol rakyat.
4. Ciptakan lapangan kerja formal dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Turunkan harga kebutuhan pokok.
6. Evaluasi menyeluruh Program MBG yang telah menyebabkan ribuan siswa keracunan, dan hentikan sementara hingga ada jaminan keamanan pangan.
7. Sediakan teknologi, modal, pengetahuan, dan pasar untuk petani.
8. Berlakukan upah minimum bagi pejabat negara yang setara dengan upah buruh.
9. Berlakukan pajak progresif bagi orang kaya dan pejabat negara.
10. Sita aset koruptor untuk kesejahteraan rakyat.
11. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan dari tk-perguruan tinggi tanpa syarat.
12. Wujudkan demokrasi sejati seluas-luasnya.
13. Kembalikan TNI ke Barak dan hapus komando teritorial.
14. Hentikan represifitas dan tindakan brutal aparat terhadap gerakan rakyat.
Organisasi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK):
Konfederasi KASBI, KPBI, SGBN, KSN, SINDIKASI, Jarkom SP Perbankan, KPA, SEMPRO, KPR, FPBI, SMI, LMID, FIJAR, LBH Jakarta, YLBHI, FSBMM, FSPM, FKI, SPAI, WALHI, GreenPeace, Trend Asia, Aliansi Jurnalis Independen, KONTRAS, BEM STIH Jentera, SPK, Rumah Amartya, Pembebasan, LIPS, Perempuan Mahardhika, KSPTMKI, DFW, PKBI, Perserikatan Sosialis, Organisasi Kaum Muda Sosialis, PPR.
Narahubung
Sunarno – KASBI| Dewi Kartika – KPA| Ricky – SEMPRO| Martin – KPR| Isnur – YLBHI
Comment here