Ratusan Mahasiswa Maybrat Menggelar Aksi Menutut Pertanggungjawaban Pemerintah dan Tolak Otonomi Khusus.

Sekitar tiga ratus orang yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Maybrat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD kabupaten Maybrat pada Rabu (22/7). Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintahan untuk memenuhi sarana dan prasana pendidikan. 

“Kami mendesak pemerintah untuk segera melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menuntut pemerintah memberikan bantuan studi bagi semua mahasiswa Maybrat” ujar Petrus Kosamah kordinator umum aksi. Lanjut Petrus “Kami juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat segera dicopot, karena telah menipu mahasiswa Maybrat”. Seperti diketahui bahwa Kepala Dinas P&P pada tanggal 8 april 2020 berjanji akan memberikan insentif kepada mahasiswa saat pendemi Covid-19 namun sampai sekarang belum ada realisasi.

Sementara itu, Musel Safkaur Sekretaris Korlap menyatakan “kami masyarakat Maybrat menolak Otonomi Khusus diperpanjang sebab, selama 20 tahun pemberlakuan OTSUS tidak mampu merubah nasib orang Papua, terbukti sampai hari ini kami (orang asli Papua) paling miskin di Indonesia.“ Lanjut Musel “OTSUS sudah gagal, ikuti kemauan Rakyat Papua, apabila rakyat menolak maka itu harus didengar. Jakarta jangan paksakan kehendak mereka.”  

Aksi yang  berlangsung selama 2 Jam itu akhirnya direspon oleh Bupati dan Ketua  DPRD kabupaten Maybrat dan sekaligus menerima aspirasi mahasiswa.

———————————————————–

Tuntutan Aksi:

1. Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Bupati Kabupaten Maybrat untuk segera mencopot jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat.
2. Segera bangung asrama Maybrat permanen di seluruh Indonesia.
3. Berikan bantuan studi akhir bagi seluruh mahasiswa/ i Maybrat di seluruh Indonesia.
4. Segera terapkan peraturan daerah tetang pembatasan wilayah pemerintahan kabupaten Maybrat.
5. Segera lengkapi sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah SD, SMP dan SMA Kabupaten Maybrat.
6. Bangun pasar sentral bagi mama-mama Papua di Maybrat.
7. Segera bangun infrastruktur jalan di wilayah Mare, Aifat Timur, Aifat Selatan, Ayamaru Jaya, Ayamaru Utara Tengah, Aifat Utara dan Aitinyo Raya.
8. Segera fungsikan Rumah Sakit Pratama Maybrat.
9. Usir PT Wanang Galang Utama di Aifat Timur, Tutup PT Bangun Kayu Irian.
10. Tolak Otsus Jilid II
11. Segera benahi gardu induk di Fratafen.
12. Tolak pembangunan pos-pos militer di wilayah Aifat Selatan, Aifat Timur dan Mare.
13. Mendesak dengan tegas pemerintah Kabupaten Maybrat terlebih khusus PNS OAP segera berikan SK Dinas bagi semua pejabat.
14. Mendesak DPR menetapkan basic price kabupaten Maybrat.
15. Tolak transmigrasi di Kabupaten Maybrat.
16. Segera implementasikan UU No 6 Tahun 2014 dan Kepmendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Kampung.
17. Mendesak KPK, BPK dan Kapolda untuk mengaudit anggaran 2018, 19, 20 termasuk Dana Covid.
18. Kami mendesak dengan tegas kepada DPRD Kabupaten Maybrat segera membentuk tim pansos untuk mengaudit anggaran Covid-19.
19. Hentikan segara bentuk nepotisme, copot kepala inspektorat dan kepala bidang pengeluaran keuangan kabupaten Maybrat.
20. Mendesak pemerintah mengembalikan kantor-kantor yang di luar untuk kembali ke Ibukota Kabupaten.
21. Mendesak pemerintah Kabupaten Maybrat segera untuk membentuk lembaga independen bagi mahasiswa/ i Maybrat di seluruh Indonesia.

Kumurkek 22 juli 2020

Petrus Kosamah

Kordinator Umum Aksi (mm)