KBY : Apa Itu Mogok Nasional Yang Sejati?

Dengan menggunakan PP Pengupahan maka UMK di Provinsi Yogyakarta naik sebesar 11,5 persen. Sehingga menghasilkan angka-angka yang akan ditetapkan oleh Gubernur DIY sebesar: UMK Kota Jogja menjadi Rp 1.452.400, Sleman Rp 1.338.000, Bantul Rp 1.297.700, Kulonprogo Rp 1.268.870, dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.235.700. (sumber: radarjogja.co.id). Angka-angka tersebut jelas tidak mempertimbangkan Kebutuhan...

Sejarawan UGM : Genosida Intelektual Memberangus Ideologi dan Kaum Kiri di Kampus Pasca 1965

Gerakan kontra-revolusi (Tragedi 1965) yang telah memukul mundur kesadaran dan kapasitas rakyat untuk memperjuangkan kehidupan mereka turut menghantam kehidupan Kampus-kampus di Indonesia. Kampus sebagai ruang kebebasan akademik, tak luput dari pusaran kejahatan kemanusiaan. Civitas akademik di Kampus, mulai dari dosen, staf dan mahasiswa, banyak yang dipecat, ditangkap dan tidak diketahui nasibnya....

KBY Dukung Mogok Nasional : Tolak PP Pengupahan, Wujudkan Upah Layak Nasional dan Rebut Demokrasi!

Tanggal 20 ini merupakan batas akhir bagi penetapan Upah Minimum Provinsi/ kabupaten maupun kota di Indonesia. Secara umum Upah Minimum di berbagai kabupaten kota di Indonesia selalu jauh dari layak bagi kaum buruh. Walaupun setiap tahun terjadi kenaikan upah minimum namun daya beli atau upah riil buruh terus turun. Bahkan BPS mengakui bahwa terjadi penurunan daya beli buruh di tahun 2015 ini. Sebenarnya...

KBY Dukung Mogok Nasional Kaum Buruh Indonesia!

KBY DUKUNG MOGOK NASIONAL, TOLAK PP PENGUPAHAN, WUJUDKAN UPAH LAYAK NASIONAL DAN REBUT DEMOKRASI ! Mengapa PP Pengupahan (PP No. 78/2015) ini harus ditolak dan dicabut ? Point pertama adalah mengenai standar baru upah minimum yang berpatokan pada besar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga betul bahwa terjadi kenaikan UMK di kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta. Kenaikan sebesar...

Seruan Mogok Komite Buruh Yogyakarta

PP Pengupahan tidak mensejahterakan kaum buruh Satu pertanyaan penting yang harus dijelakan dan disebarluas ke seluruh 250 juta rakyat Indonesia adalah apakah paket kebijakan ekonomi IV pemerintahan Jokowi-JK akan membantu mendorong kesejahteraan 129 juta kaum buruh di Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka sangat penting bagi kita menjelaskan isi dari dua point masalah di dalam PP Pengupahan...

Statement Komite Buruh Yogyakarta (KBY)

PP Pengupahan yang tidak pro kesejahteraan kaum buruh Upaya pemerintah untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi pengusaha semakin jelas terlihat dalam RPP Pengupahan yang telah disahkan oleh Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. Isi PP Pengupahan tersebut memiliki point-point pasal yang menyangkut peran serikat buruh yang tidak lagi diikutsertakan dalam menentukan besaran pengupahan dan cara...

KARA Menuntut Laksanakan UUPA 1960 Sepenuhnya

Sejak kurang lebih 70 tahun Indonesia merdeka, penyingkiran petani dan ketimpangan akses terhadap tanah terus semakin melebar. Data dari BPS, hampir setiap menit 0,2 Hektar sawah tidak lagi digunakan sebagai area pertanian. Diperkirakan pada tahun 2045, 87% wilayah Indonesia secara demografi akan menjadi wilayah perkotaan, karena area persawahan yang terus menghilang secara tajam. Pada tahun 2012 dilaporkan...

Diskusi “Radikalisasi Gerakan Rakyat Kendeng Utara” dan Pembentukan KARA

Pada tanggal 6 Agustus 2015, KPO PRP Yogyakarta menyelenggarakan diskusi khusus dengan tema “Radikalisasi Gerakan Rakyat Kendeng Utara: Reportase Aksi Blokade Pantura Menolak Pabrik Semen”. Dalam diskusi ini hadir sebagai pembicara kawan Arif dari Aliansi Ahli Waris Pegunungan Kendeng dan Petrus dari SHEPP Pati. Diskusi diawali dengan menjelaskan konsepsi pembangunan dengan pendekatan ekopol. Selama...

Tugas-Tugas Mendesak Gerakan Kita

Sudah berulang kali kaum revolusioner Rusia menyatakan bahwa tugas politik mendesak adalah menumbangkan otokrasi dan merebut kebebasan politik. Ketika kaum revolusioner Rusia pertama kali berdiri pada tahun 1885, dengan Group Emansipasi Buruh, sudah dikatakan seperti itu. Demikian juga ketika kongres pendirian Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia pada 1898. Namun sekarang ditahun 1900 pertanyaan tersebut...

MAP Corner – Klub MKP : Hanya “Kutukan” Minyak? Rohingya Dan Formasi Negara Di Myanmar

Diskusi di MAP Corner, yang digelar pada Kamis, 28 Mei 2015, kali ini cukup menarik, karena pemantik, Hasrul Hanif—Dosen Jurusan Politik Pemerintahan UGM, menguliti kondisi tanah Myanmar melalui pendekatan ekonomi-politik. Berikut ini aku sajikan hasil liputanku terkait dengan jalannya diskusi tersebut. Liputan ini hanya garis besarnya saja. Karena untuk meliput semuanya akan membuat hasil liputan...