Perjuangan Kelas Buruh Harus Mendukung Pembebasan Nasional Papua

amp-1-des-16Ditangkapnya 306 massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 1 Desember 2015 yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri semakin menunjukkan betapa semunya demokrasi borjuis di bawah rezim kapitalis Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Demonstrasi AMP yang dilakukan secara damai dan sudah diawali surat pemberitahuan malah dijawab dengan pukulan, pentungan, penembakan gas air mata, dan penangkapan. Alasan kepolisian atas tindakan itu karena AMP mengusung separtisme hanyalah dalih untuk melindungi kepentingan Imperialis. Karena ini berbanding terbalik dengan pembiaran bahkan perlindungan mereka terhadap demonstrasi dan seminar-seminar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal HTI terang-terangan menyatakan anti-demokrasi, anti republik, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini masuk akal sebab AMP pada khususnya dan gerakan pembebasan nasional Papua Barat dengan tegas menuntut ditutupnya Freeport dan ini membahayakan kepentingan Imperialisme dan antek-anteknya di Indonesia. Sedangkan HTI dengan fundamentalisme agamanya justru melayani kepentingan Imperialisme melalui pecah belah terhadap masyarakat di atas garis sektarian agama.

Dukungan simpati dan solidaritas dari berbagai organisasi terhadap AMP dan kecaman terhadap represi aparat kepolisian merupakan hal positif. Sayangnya banyak organisasi tersebut mereduksi isu yang diusung AMP menjadi sekadar perayaan identitas budaya Papua. Ini tentu saja berbeda jauh dengan seruan aksi AMP yang  mengangkat isu perjuangan pembebasan nasional Papua, tuntutan menentukan nasib sendiri, dan hak untuk merdeka.

Tidak ada penjelasan atas reduksi tersebut. Pertama, bisa jadi ini untuk menyiasati legalitas. Namun hak untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya sudah diatur dalam hukum dan perundang-undangan. Apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 (UUD 45) juga menyatakan, “Bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.” Kedua, bisa jadi memang mereka hanya sebatas mendukung kebebasan berpendapat di muka umum namun tidak mendukung pembebasan nasional Papua Barat.

Keberatan atau bahkan penentangan terhadap pembebasan nasional Papua Barat setidaknya bisa dibagi ke dalam beberapa perspektif. Pertama, ada perspektif nasionalis yang memandang bukan saja masuknya Papua Barat (saat itu disebut Irian Barat) sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia dan rakyat di Papua Barat termasuk bangsa Indonesia sebagai bagian dari buah perjuangan melawan Imperialisme Belanda namun juga memandang lepasnya Papua Barat hanya akan menguntungkan Imperialisme Barat khususnya Imperialis AS.

Pandangan nasionalis anti kemerdekaan Papua Barat adalah pandangan keliru. Sebab rakyat Papua Barat tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan negara-bangsa Indonesia. Tidak ada Jong Papua Barat dalam Kongres Pemuda I dan II. Tidak ada perwakilan dari pemuda Papua Barat dalam deklarasi Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tidak ada pula delegasi dari rakyat Papua Barat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Termasuk dalam rapat-rapat membahas wilayah negara Indonesia dimana daerah Papua Barat diklaim teritori Indonesia dengan dasar daerah tersebut juga daerah koloni Hindia Belanda.

Apalagi kenyataannya, kemerdekaan Papua Barat sudah diproklamasikan sejak tahun 1 Desember 1961 lewat kepeloporan kaum intelektual Papua seperti N. Jouwe, M.W. Kaisepo, P. Torei,  M.B. Ramandey, A.S. Onim, N. Tanggahma, F. Poana dan Abdullah Arfan. Namun ini ditentang oleh rezim bonapartis Soekarno yang kemudian mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 dan operasi Mandala di bawah pimpinan Letnan Jenderal (Letjen) Soeharto untuk merebut Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia. Tuduhan proklamasi kemerdekaan Papua Barat sebagai suatu negara boneka tidak pantas dilontarkan oleh suatu rezim yang menempuh kemerdekaannya dengan berkolaborasi dengan rezim fasis kolonial Jepang.  Apalagi semasa Soekarno berkolaborasi dengan Jepang, Papua Barat dijadikan daerah penyuplai minyak mentah. Kalau Papua Barat diberi kemerdekaan lepas dari Belanda lantas disebut sebagai negara boneka maka Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta yang berkolaborasi dengan Jepang dengan BPUPKI dan PPKI di bawah pengawasan dan mandat Jepang lantas disebut negara apa?

Papua Dari Penjajahan ke Penjajahan

Pandangan Kedua, yaitu pandangan yang menganggap lepasnya atau merdekanya Papua Barat hanya akan menguntungkan Imperialisme juga hal yang salah. Rakyat Papua Barat justru selama ini menjadi korban penjajahan dari masa ke masa. Kerajaan Sriwijaya (yang berdiri dari abad ketujuh hingga abad ke-13) dari Sumatra yang awalnya berhubungan dengan Papua Barat dengan berdagang membeli sandal dan burung Cendrawasih kemudian akhirnya malah memperbudak orang-orang Papua Barat. Begitu pula Kerajaan Majapahit (yang berdiri dari tahun 1293 hingga 1527) yang berbasis di Jawa juga meluaskan wilayah jajahannya sampai bagian barat Papua Barat. Kitab Nagarakertagama mencantumkan Wwanin atau Onin sebagai teritorinya di timur. Onin kini dikenal merupakan semenanjung di daerah Kabupaten Fakfak, bagian barat Semenanjung Bomberai, dan selatan daerah Kepala Burung Papua Barat.

Kolonialisme Spanyol kemudian pada 13 Juni 1545 di bawah pimpinan Ortiz de Retez yang bertugas atas daerah San Juan, kemudian bertolak dari pelabuhan Tidore dan berlayar ke pantai utara pulau Papua serta terus ke mulut Sungai Mamberamo dan mengklaim daerah tersebut untuk Kerajaan Spanyol. Istilah Nugini berasal dari sebutannya “Nueva Guinea” karena rakyat Papua dianggapnya mirip para penduduk Guinea di Afrika Barat.

Kolonialisme Spanyol dan Portugis di daerah yang kemudian dikenal sebagai Indonesia kemudian digeser oleh kolonialisme Belanda. Kerajaan-kerajaan, kaum feodal, dan bangsawan lokal disana tidak dimusnahkan sepenuhnya. Sebaliknya kekuasaan mereka ditundukkan dan diakui sepanjang melayani kepentingan kolonialisme Belanda.

Oleh karena itu pada tahun 1660 Belanda mengakui kekuasaan Sultan Tidore terhadap Nugini. Secara de facto ini membuat Papua menjadi kekuasaan Belanda karena Belanda juga menguasai Tidore secara de facto. Berikutnya pada abad ke-19, pulau Papua secara keseluruhan kemudian menjadi ajang rebutan negara-negara Imperialis. Setidaknya Belanda, Britania, Jerman, dan Australia membagi-bagi pulau Papua ke teritori mereka masing-masing. Australia mencoba mengklaim beberapa bagian timur Papua sementara Britania mengklaim Papua tenggara (yang kemudian dikenal sebagai Teritori Papua) sedangkan Jerman kemudian mengklaim timur laut Papua (yang kemudian dikenal sebagai Teritori New Guinea atau Nugini. Pasca Perang Dunia I (PD I) dengan kalahnya Jerman, Papua secara resmi dibagi di bagian barat untuk diklaim rezim kolonial Hindia Belanda dan di bagian timur (yang kemudian dikenal sebagai Papua Nugini) dikuasai Britania (dengan perantaraan Australia yang merupakan salah satu koloni Britania sekaligus negara anggota Dominion dan Persemakmuran Britania). Tahun 1930an perusahaan-perusahaan tambang dari Belanda, AS, dan Jepang mulai mengeksplorasi daerah-daerah kaya minyak di Papua. Sampai Jepang menginvasi dan menduduki Papua Barat serta pulau-pulau di sekitarnya di tahun 1942. Selama Perang Dunia II (PD II) Papua diduduki oleh sekutu. Namun kemudian daerah ini direbut kembali oleh pasuan-pasukan Sekutu, yang kemudian mengembalikan kekuasaan Belanda disana.

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mengakhiri periode Revolusi Nasional 1945-1949 selain merupakan kapitulasi besar-besaran terhadap Imperialisme juga menyisakan persoalan status Papua Barat. Pihak Indonesia menyatakan bahwasanya Indonesia berhak mengklaim Papua Barat karena menurutnya Indonesia adalah negara pewaris terhadap seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Sementara pihak Belanda di sisi lain menyatakan, Papua Barat bukan bagian dari Indonesia karena Papua Barat secara etnis dan geografis berbeda dengan Indonesia, selalu berada di bawah pemerintahan terpisah, rakyat Papua tidak terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia, serta Rakyat Papua Barat tidak ingin berada di bawah kendali Indonesia.

Kedua klaim ini sama-sama tidak melibatkan rakyat Papua Barat. Klaim Indonesia bahwasanya Indonesia punya hubungan erat dengan Papua karena banyak aktivis Indonesia yang dibuang ke kamp Boven Digul di Merauke adalah klaim yang tidak memadai. Karena sekali lagi rakyat Papua tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan bangsa Indonesia maupun revolusi nasional. Sedangkan klaim Belanda meskipun mengandung kebenaran terkait perbedaan etnis dan geografis namun merupakan kedok untuk menyembunyikan kepentingan Imperialisnya.

Menurut Arend Lipjhart, Belanda punya kepentingan untuk mengamankan sumber daya-sumber daya ekonomi menguntungkan di Papua Barat. Selain itu Papua Barat bisa dijadikan pangkalan angkatan laut Belanda yang strategis. Ditambah potensi Papua Barat sebagai sasaran pemidahan surplus populasi di Belanda maupun orang-orang Eurasia yang pindah sejak pecahnya revolusi nasional di Indonesia. Selain juga Belanda ingin mempertahankan keberadaan regional di Asia serta mengamankan kepentingan-kepentingan ekonomi di Indonesia.

KMB yang tidak berhasil mencapai kesepakatan kedua pihak terkait Papua Barat kemudian memutuskan status quo Papua Barat dipertahankan dan akan dilanjutkan dalam perundingan bilateral antara Belanda dan Indonesia satu tahun pasca transfer kedaulatan. Upaya-upaya yang berlangsung antara tahun 1950 hingga 1952 ini tidak membuahkan hasil. Rezim Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kemudian beralih pada manuver militer untuk merebut Papua Barat. Pertama pada tahun 1952, kedua pada tahun 1953 ke Kaimana, dan ketiga di tahun 1954. Semua manuver militer ini gagal.

Sementara itu Dewan Nasional Papua berdiri pada tahun 1961 dan bendera Bintang Kejora, identitas kebangsaan Papua Barat, dikibarkan pada 1 Desember. Rezim Soekarno kemudian mendeklarasikan manuver militer terakhirnya untuk merebut Papua dengan nama: Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora). Imperialis AS yang melihat rezim Soekarno didukung persenjataan dan kendaraan perang oleh Uni Soviet semakin khawatir Indonesia masuk ke dalam pengaruh komunisme dan Blok Timur. AS yang sebelumnya merespon agresi militer Belanda dengan mengancam menghentikan bantuan Marshall Plan, kemudian kembali menekan Belanda agar berunding menyerahkan Papua ke Indonesia. Inilah yang kemudian menghasilkan New York Agreement atau Perjanjian New York tanpa melibatkan rakyat Papua bahkan tanpa melibatkan Dewan  Nasional Papua. Meskipun demikian salah satu hasil New York Agreement memandatkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di tahun 1969 untuk menentukan apakah rakyat Papua bergabung ke Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara merdeka.

Kesalahan PKI

Tindakan Partai Komunis Indonesia (PKI) turut mendukung klaim Soekarno atas Papua Barat sebenarnya merupakan kesalahan. Karena selain didorong sentimen nasionalisme (kaum pejuang kelas seharusnya menyandarkan diri pada semangat internasionalisme revolusioner. Bukan pada nasionalisme) juga didorong oleh kesalahan taktik revolusi dua tahap ala Menshevik yang menundukkan kepentingan kelas buruh sekaligus kepeloporan yang seharusnya diembannya diserahkan di bawah kelas borjuasi nasional yang dipersonifikasikan oleh Soekarno.

Ruang politik yang diberikan rezim bonapartis Soekarno sebagai konsesi terhadap dukungan PKI memang menyumbangkan salah satu faktor penting yang memungkinkan PKI menjadi partai komunis terbesar kedunia setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Tiongkok namun kebijakan-kebijakan PKI terikat tangan dan kakinya ke Soekarno.

Bahkan dalam salah satu manuvernya untuk menekan Belanda agar menyerahkan  wilayah Papua Barat ke Indonesia, Soekarno menggunakan kekuatan buruh yang mayoritas di bawah pengaruh PKI, dan menyerukan mereka untuk menasionalisasi seluruh aset Belanda pada tahun 1957. Kelas buruh di Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) kemudian melakukan aksi pemogokan massa serta menduduki perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, toko-toko, dan pabrik-pabrik Belanda di Indonesia. Awalnya kelas buruh yang mengobarkan pemogokan ini kemudian menduduki dan mengambil alih aset-aset asing bahkan nasionalisasi yang menyasar untuk membawa aset-aset tersebut dibawah kontrol demokratiknya. Namun ini dengan cepat dikecam oleh Aidit dan para pimpinan PKI sebagai tindakan anarko-sindikalis yang kekiri-kirian sembari menekankan bahwa tahapan sekarang adalah tahapan revolusi demokratis-nasional bukan tahapan sosialisme sembari menekankan bahwa musuh revolusi nasional Indonesia adalah Belanda, bukan Inggris dan AS (!). Akhirnya aset-aset tersebut  kemudian malah diambil alih oleh militer dan memperkuat kaum kapitalis birokrat yang kemudian juga digunakan untuk mendanai semua kegiatan reaksioner melawan kaum kiri di Indonesia serta melapangkan jalan untuk menindas Papua Barat dan menggadaikannya ke Imperialisme.

Papua sebagai Tumbal Kontra-Revolusi untuk Imperialisme

Selang beberapa tahun kemudian pecahlah peristiwa Gerakan 30 September (G30S yang kemudian digunakan dalih oleh Angkatan Darat (AD) di bawah pimpinan Soeharto untuk kemudian mengobarkan pembantaian terhadap kaum komunis dan gerakan kiri di Indonesia sekaligus kudeta merangkak untuk merebut kekuasaan dari rezim Soekarno. Soeharto kemudian mendirikan kediktatoran militer Orde Baru dan memulihkan semua dominasi Imperialis terhadap Indonesia. Meskipun kali ini bukan untuk melayani Imperialisme Belanda melainkan Imperialisme AS. Soeharto kemudian mengadakan pertemuan dengan mengutus  Adam Malik, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai wakil-wakil rezim pemerintah Orde Baru, untuk berkonsultasi dengan wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan imperialis demi mendapatkan kucuran hutang. John Pilger, seorang jurnalis investigasi dari Australia mengangkat hal ini melalui film dokumenternya berjudul “The New Rulers of The World” atau Para Penguasa Baru Dunia.

Di tahun 1967, perusahaan Timelife mengadakan sebuah konferensi (Indonesian Investment Conference) di Swiss yang merencanakan pengambilalihan bisnis Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh para pebisnis besar dan terkuat di dunia, misalnya David Rockefeller. Raksasa kapitalisme Barat diwakili oleh perusahaan minyak, bank…General Motors, British Lyeland, ICI, British American Tobacco, Leman Brothers, American Express, Siemens. Di seberang meja dalam konferensi hadir para pemimpin Indonesia yang dikirim Soeharto. Bagi dunia bisnis Barat, hal ini merupakan awalan yang baik menuju globalisasi. Tidak seorangpun berbicara mengenai pembantaian satu juta manusia itu.”

Jeffrey Winters dari Universitas Northwestern, AS, menyatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya para pejabat suatu negara bertemu dengan pengusaha seluruh dunia dimana para pengusaha tersebutlah yang kemudian menentukan prasyarat untuk masuk ke negara itu. Konferensi tersebut berjalan selama tiga hari berturut-turut. Hari pertama wakil Indonesia tampil memberikan uraiannya. Di hari kedua, mereka membaginya menjadi lima:pertemuan sektoral, pertambangan, jasa makanan, industri ringan, perbankan dan keuangan–Chase Manhattan juga hadir disana. Kemudian mereka menyusun kebijakan yang menguntungkan investor sedunia itu untuk masuk ke setiap sektor. Mereka berkata kepada para pemimpin Indonesia, ‘Inilah yang perlu kami lakukan, ini, ini ini’. Kemudian mereka menyusun infrastruktur hukum untuk kepentingan investasi mereka di Indonesia.

Melalui proses demikianlah, pada tahun 1967 Indonesia kemudian menandatangani kontrak dengan Freeport untuk menanamkan kapital serta mengeksploitasi sumber daya alam di Papua. Ini kemudian diiringi dengan perumusan dan pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang tidak hanya membuka jalan dan membeberkan karpet merah bagi eksploitasi Imperialisme di Papua Barat namun di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dua tahun sebelum Pepera harus dijalankan, yaitu tahun 1969, rezim Indonesia sudah menggadaikan Papua ke Imperialisme.

Bahkan di bawah rezim kediktatoran militer Orde Baru pimpinan Soeharto, proses Pepera yang dijalankan dimanipulasi dengan tangan besi. Perjanjian New York memandatkan bahwasanya semua laki-laki dan perempuan di Papua yang bukan berkebangsaan asing berhak untuk berpartisipasi dalam Pepera. Namun Jenderal Ssarwo Edhi Wibowo, salah satu tangan kanan Soeharto, malah menyeleksi dan memberikan hak suara pada 1.025 orang Melanesia dari total 800.000 orang Papua Barat. Dari hasil suara orang-orang yang diseleksi ini, semuanya memilih masuk ke bawah pemerintah Indonesia. Menurut Hugh Lunn, seorang wartawan dari Reuters, orang-orang yang telah dipilih tersebut sebelumnya telah diancam dengan kekerasan agar tidak memilih Papua Barat merdeka. Ribuan orang pribumi Papua juga tewas dibunuh militer Indonesia sebagai bagian intimidasi agar Papua Barat bergabung ke Indonesia. Fakta ini diperkuat dengan bukti bocoran kabel diplomatik saat ini menunjukkan bahwa para diplomat Amerika curiga bahwa Indonesia tidak mungkin menang lewat pemungutan suara yang adil dan curiga bahwa pemungutan suara tidak dijalankan secara bebas namun AS membiarkan hal ini bukan hanya sebagai upaya mendekatkan Indonesia ke kubu Barat namun juga mengamankan kepentingan eksploitasinya di Papua Barat.

Hingga kini, sebagaimana keterangan Arkilaus Baho, aktivis Pembebasan Papua, setidaknya ada tiga kekuatan kapital internasional yang bermain di Papua. Mulai dari grup Rockefeller yang menguasai Freeport dan mendominasi kekayaan alam berupa emas dan tembaga di Papua. Kemudian British Council yang menguasai bisnis minyak dan gas bumi. Selanjutnya kelompok pemodal yang relatif baru adalah grup Binladen dari Timur Tengah yang menguasai bisnis perkebunan. “Tiga pemodal ini menghabisi suprastruktur di Papua,” tekannya.

Perusahaan-perusahaan kapitalis yang dilindungi dan dilayani militerisme serta rezim borjuis di Indonesia ini bukan hanya mengakibatkan eksploitasi terhadap kekayaan alam dan buruh di Papua namun juga penindasan terhadap pribumi Papua dan perusakan lingkungan di Papua. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Jefri Wenda, Ketua Umum AMP, bahwasanya perusahaan-perusahaan kapitalis seperti Freeport adalah dalang segala kejahatan terhadap rakyat Papua. “Kami melihat banyak sekali yah tanah-tanah masyarakat yang digusur habis-habisan, lalu limbah tailing yang dibuang sehingga masyarakat yang disekitar situ mengalami banyak penyakit sehingga hidupnya tidak layak. Sehingga kami melihat freeport yang dalang kejahatan ini harus ditutup,” tegasnya.

Pernyataan ini diperkuat kesaksian John Nakiaya, Bendahara Lembaga Masyarakat Adat Kamoro. Ia mengungkapkan “Hutan bakau hancur kami terpaksa mengonsumsi biota di hutan bakau yang sudah dicemari limbah perusahaan. Ikan juga sudah berubah bentuk ada yang kepalanya besar tapi badannya kecil…” Pria ini menyatakan rakyat Papua tahu itu sudah teracuni tapi mereka tidak punya pilihan lain. Ia menambahkan, “Ibu hamil minum itu sekarang jadi banyak ibu hamil keguguran dan anaknya cacat.” Fakta yang diungkapkannya juga menyorot ini berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan, tidak hanya manusia namun juga alam dan satwa. “Tailing ganas membuat sungai dan pesisir pantai mengalami kedangkalan bahkan ikan paus bisa sampai di pinggir kampung, Padahal sungai itu sarana transportasi,” jelasnya.

Semakin jelaslah selama puluhan tahun sampai sekarang Papua Barat terus ditindas dan dihisap oleh Militerisme dan rezim kapitalis Indonesia yang mengabdi kepada Imperialisme AS beserta sekutu-sekutunya. Oleh karena itu justru perjuangan pembebasan nasional Papua untuk mewujudkan kemerdekaannya merupakan perjuangan melepaskan diri dari belenggu Imperialisme.

Oleh karena itu perjuangan kelas buruh di Indonesia yang perlu didasari internasionalisme dan solidaritas antara rakyat tertindas sedunia perlu mendukung perjuangan pembebasan nasional Papua Barat.  Pertama, sebagai benteng pertahanan militerisme paling kuat sejak bubarnya Orde Baru, tidak ada demokrasi di Papua, bahkan sekedar demokrasi dalam batasan-batasan demokrasi kapitalisme tidak ada di sana. Secara riil tidak ada kebebasan berpendapat dan berserikat di Papua Barat. Karena itu kemerdekaan bagi Papua Barat akan memberikan kemungkinan bagi tumbuhnya demokrasi yang akan memudahkan untuk menuju sosialisme. Kedua, sebagai salah satu urat nadi Imperialisme sekaligus militerisme dan rezim borjuis pelayanannya, kemerdekaan Papua Barat tidak hanya akan memutus rantai penindasan namun juga akan melemahkan Imperialis dan pemerintahan borjuis Indonesia. Ketiga, kemerdekaan bagi rakyat yang tertindas kebangsaannya akan mempercepat pembelahan masyarakat di atas garis kelas. Dengan demikian pembentukan kelas buruh dan rakyat pekerja di Papua yang memisahkan diri dari borjuasi nasional serta kapitalis birokrat Papua akan semakin mempererat internasionalisme revolusioner dan solidaritas antar kelas buruh sedunia. Sebagaimana jauh-jauh hari dikatakan Lenin:

Kaum proletariat harus melawan pengekangan paksa bangsa-bangsa yang tertindas di dalam batas-batas bangsa tertentu, dan inilah makna perjuangan untuk hak penentuan nasib sendiri. Kaum proletariat harus menuntut hak politik untuk memisahkan diri bagi negeri-negeri jajahan dan bagi bangsa-bangsa yang ditindas oleh bangsanya “sendiri”. Jika kaum proletariat tidak melakukan hal itu, internasionalisme proletariat akan menjadi ungkapan yang tidak bermakna; saling percaya dan solidaritas klas antar buruh dari bangsa-bangsa yang menindas dan tertindas akan menjadi mustahil…Kaum Sosialis dari bangsa-bangsa yang tertindas, di sisi yang lain, secara khusus harus berjuang untuk dan mempertahankan persatuan absolut (juga secara organisasional) antara buruh dari bangsa yang tertindas dengan buruh dari bangsa yang menindas. Tanpa persatuan semacam itu akan menjadi mustahil untuk mempertahankan kebijakan proletariat yang independen dan solidaritas klas dengan proletariat dari negeri-negeri lain di hadapan semua akal-akalan, pengkhianatan dan tipu daya borjuasi

 

Perjuangan Melawan Imperialisme Tak Terpisahkan dari Perjuangan Menghancurkan Kapitalisme

Tentu saja perjuangan rakyat Papua untuk menghapuskan penindasan tidak akan berhenti pada pembebasan nasional dan kemerdekaan Papua Barat. Selama masyarakat kelas masih berdiri, selama masih ada kapitalisme, maka selama itu penindasan dan bahkan rasisme akan selalu ada. Kita bisa melihat meskipun rakyat Afrika Selatan berhasil membebaskan diri dari rezim apartheid namun kelas buruh dan rakyat pekerja disana tetap dihisap kapitalisme. Kita bisa melihat meskipun rakyat Jamaika dan Liberia berhasil memerdekakan diri dari perbudakan namun mereka tetap dimiskinkan kapitalisme. Terkait ini baiknya kita mengutip kata-kata James Connolly, seorang sosialis sekaligus pejuang pembebasan nasional Irlandia melawan Imperialisme Britania:

If you remove the English army tomorrow and hoist the green flag over Dublin Castle, unless you set about the organisation of a Socialist Republic your efforts will have been in vain. England would still rule you. She would rule you through her capitalists, through her landlords, through her financiers, through the whole array of commercial and individualist institutions she has planted in this country…

Artinya:

Jika engkau menyingkirkan tentara Inggris besok dan mengibarkan bendera hijau di atas Kastil Dublin, maka bila kau tidak mendirikan suatu Republik Sosialis maka semua jerih payahmu akan sia-sia. Inggris masih akan menguasaimu. Ia akan menguasaimu lewat kapitalis-kapitalisnya, lewat tuan tanah-tuan tanahnya, lewat pemodal-pemodalnya, lewat seluruh institusi komersial dan individualis yang ditanamkannya di negeri ini…

Tanpa bermaksud menggurui kalimat ini bisa digubah konteksnya sesuai Papua Barat.

Jika engkau menyingkirkan tentara pelayan Imperialis besok dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di atas tanah Papua Barat, maka bila kau tidak mendirikan suatu Republik Sosialis maka semua jerih payahmu akan sia-sia. Imperialis masih akan menguasaimu. Ia akan menguasaimu lewat kapitalis-kapitalisnya, lewat tuan tanah-tuan tanahnya, lewat pemodal-pemodalnya, lewat seluruh institusi komersial dan individualis yang ditanamkannya di negeri ini…

Sebagaimana dikatakan Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat “Infiltrasi AS dalam misi ekonomi politik AS dan sekutunya yang begitu kuat di Indonesia hingga ke West Papua, menjadi peringatan bahwa ketegasan perlawanan harus diarahkan secara sadar dalam praktek sosialisme demokratik….Papua Merdeka, secara politik diperjuangkan oleh rakyat West Papua, tetapi lebih penting dari itu rakyat Papua Barat harus terus berjuang bagi kedaulatan bangsa Papua, sebuah kedaulatan tanpa kolonialisme Indonesia, tanpa kapitalisme global, dengan membentuk pemeritahan Sosialisme demokratik sebagai senjata perlawanan merebut pembebasan nasional.

Mari kita bersama-sama bergandengan tangan berjuang mengalahkan kapitalisme dan imperialisme serta menghapuskan sistem yang menindas ini. Kemerdekaan akan menang melawan penjajahan, pembebasan akan menang melawan penindasan, dan sosialisme akan menang melawan kapitalisme.

 

ditulis oleh Leon Kastayudha, kader KPO PRP
pernah dimuat dalam Arah Juang edisi 7, Mei-Juni 2016

SUMBER:

Kogoya, Rinto. 5 Oktober 2014. Persoalan Pokok Rakyat Papua dan Jalan Keluarnya (online). (http://ampjogja.blogspot.com/2014/10/persoalan-pokok-rakyat-papua-dan-jalan-keluarnya .html diakses 25 Desember 2015).

Free Papua Movement. 2015. Wikipedia The Free Encylopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Papua_Movement

Majapahit Overseas Empire. 2015. Digital Atlas of Indonesian History. (online). (http://www.indonesianhistory.info/map/majapahit.html diakses pada 25 Desember 2015).

Onin Peninsula. 2015. Geographic Names. (Online). (http://www.geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-3726581&fid=2418&c=indonesia diakses pada 25 Desember 2015).

Slama, Martin dan Munro, Jenny. 2015. From ‘Stone Age’ to ‘Real Time’ Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities. Canberra: Australian National University Press.

Lijphart, Arend. 2015. Trauma of Decolonization: The Dutch and West New Guinea. New Haven: Yale University Press.

Pilger, John. The New Rulers of The World.

Breaking Free From Betrayal. 1998. New Internationalist.

Simpson, Brad. (Ed.) 2004. Indonesia’s 1969 Takeover of West Papua Not by “Free Choice”.

Hugo Chaves dan West Papua. 2013. Suara Papua.

Sejarah Pembebasan Nasional dan Munculnya Entitas Kebangsaan Abad 19 – 20.

Lenin, Vladimir Ilyich. 1916. Revolusi Sosialis dan Hak Sebuah Bangsa untuk Menentukan Nasib Sendiri. Marxist Internet Archives seksi Indonesia. (https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1916/1916-hakpenentuannasibsendiri.htm, diakses pada 15 Januari 2016).

Ariane, Zely. 2011. Koran Pembebasan. Perjuangan Buruh Freeport dan Penjajahan di Tanah Papua. (http://koranpembebasan.org/2011/10/perjuangan-buruh-freeport-dan-penjajahan-di-tanah-papua/, diakses pada 15 Agustus 2015).

2,871 total views, 1 views today

Share this post:

Recent Posts

Ayo Berlangganan Koran Arah Juang

Leave a Comment