MAP Corner – Klub MKP : Sentimen Pribumi Di Tengah Ketimbangan Kelas Sosial

PribumiDiskusi di MAP Corner, yang digelar pada Selasa, 9 Juni 2015, kali ini di ”komandani” oleh Ardi (Sekjen KAMMI) dan Eric Hiariej (Dosen Hubungan Internasional di UGM). Berikut ini adalah liputannya.

Presentasi dari Ardi

Selamat sore. Assalamualaikum Wr. Wb.

Masalah pribumi sampai dengan saat ini belum pernah kita jelaskan. Apa yang dimaksud dengan pribumi?

Kita memang telah memprediksi istilah ini akan menjadi kontroversi, sekaligus akan menjadi bulan-bulanan.

Issue ini sebenarnya kita ambil jauh sebelum pilpres (pemilihan presiden) 2014, dari masalah penguasaan lahan oleh asing, issue masalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sampai dengan kita mengkritisi Presiden dan Wakil Presiden (Pemerintah).

Nah, kalau kita berbicara pribumi, pribumi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi).

Istilah pribumi yang KAMMI ambil bukan dalam konteks etnis, sebenarnya. KAMMI sadar, pasti ini akan diterjemahkan dalam konteks etnis, karena mungkin ada trauma di masa lalu. Issue ini kami angkat untuk mendorong diskusi kolektif.

Ada sebuah persoalan yang cukup membahayakan bangsa kita. Bahwa penguasaan aset antara minoritas dan mayoritas sejak tahun 2013 pada angka 0,1%. Dan itu naik terus, semenjak tahun 2002, 2009 sampai 2013.

Penguasaan aset atau lahan 70% dikuasai oleh asing. Pribumi (penduduk Indonesia) hanya menguasai 0,2%.

Data-data tersebut tidak menggerakkan kita yang ada di bawah.

Agus Salim mengatakan, “Londo Cokelat,” untuk menyebut para komperador-komprador yang bekerja sama dengan penjajah. Yang dimaksudkan Agus Salim ini, sebenarnya tidak lain adalah orang lokal. Nah, yang dimaksud orang lokal ini adalah istilah lain dari “kelas” sebagaimana yang dikatakan oleh Soekarno atau kaum Marhaen.

Ketidakadilan sebenarnya tidak berhenti pada angka-angka seperti itu. Kita harus berpikiran seperti ini, jika nilai tukar Rupiah terhadap dollar menembus hingga Rp. 14.000, itu akan berdampak pada banyaknya PHK, harga-harga akan melambung tinggi. Yang lebih parah lagi, jika pengusaha-pengusaha pribumi tidak mendapatkan order. Pemerintah Indonesia, lebih konyolnya lagi, akan mengimpor barang dari luar negeri. Nah, berapa penguasah Indonesia itu berasal dari etnis Cina. Nah, permasalahan ini, etnis Cina ini kami advokasi. Dan, itu membuktikan kalau kami tidak rasis.

Kami dalam menanggapi perbedaan agama, perbedaan etnis adalah hal yang biasa. Nah, kita ingin menyuarakan semua ini, ketika media dibungkam oleh kekuatan modal. Ketika kasus itu terjadi tidak ada pihak yang menyuarakannya.

Nah, ini berjalan terus, termasuk perusahaan Wilmar, kanapa pajaknya tidak diobrak-abrik? Itu ada sekitar 4 triliun, tetapi itu ada pengusaha dari etnis lain, yang misalnya begitu dihajar oleh media. Mana? Tidak ada pembelaan.

Banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan seperti itu terjadi. Belum lagi, contoh di pelabuhan tadi saya katakan; ilegal-ilegal dihabisi, tetapi ilegal-ilegal etnis tertentu masih berkibar. Itu saya alami sendiri, saya melihat sendiri.

Nah, untuk etnis-etnis inilah kita harus jujur, demi untuk bangsa, demi untuk tanah air, untuk merah-putih. Kepentingan nasional, sebagaimana Prof. Edi Swasono mengatakan, demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 4 dan 5 itu berbicara tentang demokrasi ekonomi.

Bagaimana kekuatan ekonomi hanya terkumpul hanya pada sekian persen orang, hanya 5%-10%. Selama ini kita hanya mengedepankan demokrasi politik, tetapi tidak mengedepankan demokrasi ekonomi.

Bagi saya, sebagai orang yang awam hukum, selain demokrasi politik ada demokrasi ekonomi, sebagaimana di negara-negara Eropa Timur. Tapi ini hanya omong kosong saja, tidak pernah menjadi kenyataan ke bawah.

Terus apa yang KAMMI lakukan? KAMMI perah memaksa agar para importir menyerap 10% produk lokal. Dan, kita ini, peranan kita ini di lapangan, sangat luar biasa. Karena semua teori-teori, semua undang-undang menjadi suci di atas menara gading atau hanya di atas kertas. Bagaimana kita mengamankan komoditi menjadi hak petani, hak demokrasi ekonomi, bukan hanya sekedar hak untuk menentukan pemimpin. Nah, ini tidak pernah disuarakan, walau pun disuarakan, tetapi kurang nendang.

Saya (Ardi—Sekjen KAMMI) besar dari pengusaha Cina. Ini harus diteruskan. Ini akan membuka siapa yang nasionalis dan siapa yang menjadi pengkhianat bangsa. Kita ingin mendorong pengusaha-pengusaha pribumi diperlakukan adil. Kita ketahui 99% kekayaan dikuasai oleh 1% pengusaha.

Secara issue ini tidak ada yang menendang kalau kita bicara kelas. Dan kami terima kasih gitu terhadap pemerintah sekarang, karena tidak menutup mata terhadap itu semuanya. Bagi kami, apabila pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan, itu sudah selesai. Kalau pasal 33 itu tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya mereka harus berhadapan dengan rakyat.

Nah, kita ini (KAMMI) hanya membakar. Kita tidak pernah mengatakan Jokowi (Joko Widodo—Presiden RI) gagal. Tidak! Ini yang perlu digaris bawahi.

Ya. Itu sedikit dari saya. Ya. Omongan saya tidak cukup akademis, tidak ilmiah. Justru, di sini saya berharap mendapatkan suasana akademis dan ilmiah.

Presentasi dari Eric Hiariej

Yang pertama, anda lihat sejarah Indonesia–Saya beda dengan anda kira-kira hanya 2 tahun. Kalau kita mengikuti sejarah Indonesia, “Pribumi” itu menjadi issue.. Saya tidak mengatakannya sensitif. Ini yang penting. Penting, karena selalu memainkan kontroversi, penting karena selalu melahirkan banyak orang yang marah, penting karena berkaitan dengan konflik. Dan, karena salah satu topik diskusi kita, penting karena itu selalu dikaitkan dengan masalah kesenjangan.

Nah, sejarah kita, itu kira-kira, ada kesenjangan-kesenjangan hegemonik. Tapi kira-kira, sejarah yang resmi, yang official—yang official itu belum tentu datang dari pemerintah ya.. yang official itu bisa jadi yang kita perbincangkan sehari-hari dan anda percayai—yang kita percayai itu adalah pribumi itu adalah kelompok yang kalah dalam percaturan ekonomi, sehingga kalau anda berbicara tentang kesenjangan ekonomi, anda bicara tentang ketimpangan sosial. Pasti pribumi berada di posisi yang rugi.

Mungkin anda masih ingat sejarah, Belanda yang kaya berkolaborasi dengan orang-orang dari Timur Asing dan Timur Tengah. Atau ada pribumi yang berkolaborasi dengan pihak-pihak itu.

Nah, itu bisa menjadi masalah, kalau anda perhatikan secara serius, kesenjangan ekonomi, distribusi ekonomi yang tidak merata. Persoalannya menjadi serius, kategori pribumi dan non-pribumi.

Kalau saya ingin sedikit berlebih-lebihan, sejak tahun 1967. Kenapa saya pilih tahun 1967? Karena tahun 1967 itu adalah tahun dimana rezim Orde Baru melakukan konsolidasi ekonomi, menerapkan sistem ekonomi, yang kita kenal dengan neoliberalisme. Anda berurusan dengan kesenjangan sosial yang lebih historis dan struktural.

Dalam bahasa, yang mungkin sangat disederhanakan, anda berurusan dengan “kalau anda ingin membicarakan pembangunan ekonomi, anda harus berurusan dengan apa yang dinamakan dengan kesenjangan.” Harus ada orang miskin untuk membangun negeri ini. Kenapa harus ada orang miskin? Bagaimana anda akan memproduksi pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan surplus value kalau tidak ada orang untuk diekspoitasi?

Setelah Presiden Soeharto, ke-5 Presiden berikutnya sama saja. Kalau anda perhatikan ide dasarnya itu tidak berubah. Ide dasarnya itu, perlu adanya kesenjangan sosial. Secara politik, kesenjangan sosial yang bisa diterima. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi itu terjadi di seluruh dunia.

Saya lihat, pertumbuhan ekonomi dunia dalam 100 tahun terakhir meningkat kemiskinannya. Kenapa? Ya. Karena memang harus begitu. Nah, artinya persoalannya itu di sana.

Dalam konteks ini, walau pun nanti kita menemukan apa yang dinamakan pribumi, pribumi dalam hal ini menjadi objek sialnya saja. Salah sendiri mereka mau jadi pribumi. Kalau tidak pribumi, mungkin yang lain. Mungkin, kalau anda tidak memakai konteks Indonesia, konteks daerah.

Saya kebetulan baru pulang dari Banjarmasin, dari Musi-Banyuasin. Begitu namanya ya? Musi-Banyuasin. Berarti ada banyu tawar-nya (kelakar). Ceritanya sama saja, semua perusahaan yang datang ke sana, orang setempat tidak dapat apa-apa.

Kalau muncul semangat perjuangan putra daerah, itu kan pribumi dalam bentuk yang lain. Anda dapat menemukan di Ambon sana, sama saja. Ini yang datang orang jauh semua, kita orang Ambon mau dikemanain.

Secara official anda dapat melihat kesenjangan itu identik atau berbanding lurus atau perbedaan struktural. Tetapi bukan di situ bersoalannya. Karena kalau di situ persoalannya, bisa berabe urusannya. Persoalannya lebih serius. Persoalannya anda berurusan dengan sistem ekonomi, yang memang mesti senjang. Kalau tidak bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi? Anda tahu sendiri, kita membuka diri terhadap investasi. Dengan bangga kita mengatakan, “silahkan investasi, karena buruh kami murah.” Silahkan investasi, kalau serikat buruh kami protes gampang disikat. Serikat buruh masih lemah.” Ini persoalannya.

Nah, karena itu, sebetulnya membicarakan pribumi akan menjadi masalah apabila tidak mengaitkannya dengan cerita struktural yang seperti ini. Ini bisa bermasalah.

Kalau berbicara pribumi, sebenarnya berbicara pengusaha kecil dan menengah yang menempati, misalnya kota di sepanjang pantai utara. Misalnya, pengusaha rokok yang tidak terkenal, kalau anda membeli kalau anda sedang tidak punya uang. Atau pengusaha Batik yang sekarang jadi terkenal, karena anda, saat ini, ingin hal-hal yang orisinal, Jadi, anda pergi cari Batik bukan dari perusahaan besar. Ketika anda mengkonsumsi hal-hal yang natural-orisinil anda mengalami pembebasan kultural, dengan menggunakan Batik. Nah, dia beruntung dengan sok kulturalnya anda. Dia jadi kaya. Anda juga bisa bicara dengan banyak sekali pedagang kecil di Sumatera.

Pada poinnya kan begini, pribumi adalah pihak yang disengsarakan. Anda bisa lihat sendiri, bagaimana Pak Harto, yang dia belajar di Fisipol UGM Jurusan MKP (kelakar). Jadi, caranya dia gampang saja. “Anda betul,” dia (Soeharto) bilang begitu.

Anda tahu ekonomi kita tergantung pada 2 saja? Yang pertama, tergantung modal asing, dan yang ke-2 modal asing itukan butuh elite komprador. Elite komprador itu kira-kira, elite ekonomi di dalam negeri (pengusaha) yang mempunyai uang cukup, mempunyai pengalaman usaha yang.. ya.. lumayanlah. Nama-nama elite komprador inilah yang dipakai oleh modal asing, kalau tidak di pakai nanti kita disangka masih kolonial. Yang mereka butuhkan [elite komprador] hanya 2 saja. Yang pertama, Angkatan Darat (AD). Yang ke-2, ya.. saudara-saudara kita yang keturunan Cina.

Mereka butuh Soeharto sebagai proteksi. Dan Soeharto tahu mereka akan tetap mendukung Soeharto tetapi memainkan kartu pribumi. Dan, dia (Soeharto) bermain di dua sisi, seperti di Amerika Serikat. Dan Soeharto bertahun-tahun bisa memainkan itu, memainkan “awas ada pribumi!”

Anda tahu, pribumi yang diciptakannya itu siapa? Nah, bukan pedagang kecil-menengah di pesisir pantai pulau jawa, tetapi sebagian besar pengusaha dadakan, yang bisa jadi itu anak pejabat, dia itu bisa jadi orang yang beruntung karena kenal dengan salah-satu menteri, lalu mereka berusaha menjadi pengusaha pribumi dengan cara mengerjakan proyek pemerintah. Misalnya, pemerintah mau bikin jalan, bayangkan dulu belum ada jalan dari UGM sampai ke Kaliurang. Nah, bikin jalan. Kan pemerintah bikin tender ya, dan mereka melibatkan orang pemerintah. Pemerintah itu siapa? Orang itu adalah orang yang ber-KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pemerintah. Melalui metode ini rezim membagi-bagikan proyek, dan membentuk petronase. Dengan hanya membagikan petronase rezim bisa kuat. Pada patronase inilah, yang oleh rezim orde baru disebut dengan istilah pribumi.

Jadi, banyak sekali pengusaha-pengusaha pribumi dalam kacamata rezim orde baru, yang sekarang jadi pemimpin partai, yang sekarang menguasai berbagai Partai Besar, yang sekarang tidak jadi apa-apa, namun apabila anda ingin jadi Presiden anda perlu untuk mengontaknya terus-menerus. Nah, orang-orang inikan dibesarkan oleh 2 saja: 1. Pertamina, dan yang ke-2 Sekneg (Sekretariat Negara). Mengapa Pertamina? Karena Pertamina adalah terminal uang orde baru. Kita mengalami boom minyak, harga minyaknya naik pesat, dan uangnya pergi ke Pertamina. Dan, dari sana kemudian Pertamina ada banyak proyek, dari Krakatau Steel sampai Merapi Steel (kelakar). Mereka—Pertamina—bikin banyak proyek.

Namun, ketika mereka mengalami krisis minyak, mereka kehilangan giginya. Semua kegiatan-proyek pemerintah pindah ke yang namanya Sekneg. Menterinya bekas [barang bekas-pen.] teman kita, oh.. masih teman kita he..he..he.. bahkan bekas, eh, salah lagi, mantan Rektor kita (UGM) he..he..he.. salah (kelakar).

Jadi, Sekneg ini lama sekali jadi GODFATHER. Nah, banyak sekali pengusaha yang dilahirkan dari Sekneg ini, salah satunya adalah Fahmi Idris. Orang kuat di Sekneg pada waktu itu 2 saja. Yakni: 1. Ginanjar Kartasasmita, dan 2. Sudarmono.

Nah, ceritanya bisa panjang ya.. Saya hanya mau bilang itu yang namanya pribumi. Dalam sejarah istilah pribumi bisa dipersoalkan, yang kedua anda lihat penguasa itu dengan mudah memainkannya untuk kepentingan kekuasaannya. Rezim orde baru sangat canggih dalam memainkan hal itu.

Oleh karena itulah anda harus berhati-hati dalam menggunakan istilah pribumi. Tapi kalau anda tetap ingin menggunakannya, anda bisa menggunakannya dengan 2 cara. Yang pertama, dengan konteks kesenjangan sosial dalam sejarah yang sangat panjang, mungkin orang yang sial, orang yang tidak pernah di bela oleh siapapun. Misalnya, pedagang kecil di Pantai Utara sampai saat satu abad tidak pernah baik nasibnya.

Kita sebenarnya pernah mau memiliki kelas menengah, namun gagal, karena: 1. Datangnya klonialisme. Kolonialisme sebenarnya yang mengambil alih fungsi kelas menengah seperti di Eropa, yang pada waktu itu diperankan oleh pedagang-pedagang kecil di pulau jawa. Yang ketiban sialnya keturunan Timur Asing dan Timur Tengah. Artinya, kalau pakai istilah pribumi kita harus hati-hati.

Yang ke-2: Anda tahu, mungkin kita semua tahu, saya kira istilah pribumi itu mengalami perubahan serius sejak konflik atau kerusuhan anti Cina di Semarang dan di Solo. Dan kemudian ada banyak kerusuhan di awal tahun 1990an yang terjadi, di banyak sekali daerah tapal kuda (Situ Bondo, Jember, Pasuruan, Lumajang).

Nah, kalau anda ingat, pada waktu itu, yang terjadi tidak hanya daerah tapal kuta, tapi di Tasikmalaya misalnya. Pasa saat itu pribumi punya konotasi baru, dia tidak lagi punya konotasi ekonomi. Tapi ada konotasi kultural yang sangat berbahaya. Karena, dulu pendiri Syarikat Islam, HOS Cokroaminoto, dia menggunakan kata yang sama. Tapi dia menggunakan untuk mempertahankan kelas bawah. Dan dia sadar itu dia lakukan. Tetapi, anda bisa elihat, hal yang terjadi di daerah tapal kuda itu anti Cina, itu pribumi, atau kerusuhan 1998, atau pun harus pasang label pribumi, itu kultural, itu semacam purifikasi (pembersihan) etnik. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena anda mengindentifikasikan mana yang pribumi dan mana yang bukan pribumi.

Yang ke-2, kalau urusannya purifikasi etnik. Kalau, misalnya anda dianggap etnik yang terkontaminasi, anda tidak punya hak untuk hidup. Tidak punya hak untuk hidup itu implikasinya bisa bermacam-macam: 1. Anda dinistakan saja, anda di bully. Atau yang ke-2, anda out (keluar) saja. Atau yang ke-3: lebih serius lagi.

Sampai sekarang gitu menjadi hal yang problematik. Dan, menurut saya, kita belum tahu caranya bagaimana kita mengurusi itu. Penyelesaian kita akan sangat, sangat artifisial (tidak alami atau dibuat-buat).

Coba anda lihat dalam kehidupan sehari-hari, coba anda lihat diri anda sendiri, anda punya sentimen pribumi yang kuat enggak? Yang sebenarnya sentimen yang tidak jelas. Nama saya kan tidak pribumi sama sekali. Sejak kapan orang Indonesia ada yang namanya Eric Hiariej? Ga ada! Mana bisa saya mengatakan pribumi. Ini adalah persoalan yang serius.

Yang menjadi pertanyaan adalah, teman KAMMI ini kenapa tiba-tiba ngomong pribumi?

Sesuatau yang jika anda ngomong, anda tahu itu kontroversial. Pertama, bagi saya, kita mungkin berurusan dengan orang yang protes. Dan protes itu barang langka pada saat ini. Mana ada media massa yang protes? Kampus besar yang namanya UGM (Universitas Gadjah Mada) ini lebih melempem lagi. Mana protesnya? Tidak ada!

Saya hidup cukup lama, walaupun hanya berbeda umur saya dengan anda hanya 2 tahun (kelakar). Di Indonesia baru kali ini berurusan dengan masyarakat sipil, terutama media dan kampus yang tiba-tiba jadi jinak sekali, yang berusaha mencari jawab yang sama sekali tidak mereka lakukan. Ada yang protes coba? UGM? Enggak!

UGM hanya mencari jawab mengapa semua itu, dan bisa diterima. Media massa? Media besar? Kompas? Tempo melakukan itu? Tidak! Lalu siapa yang akan protes? Padahal kalau anda yang hidup di masyarakat yang sudah cukup tua dari saya tahu ketika itu kan, anda sering salah pilih kata untuk berontak. Dan seringkali rezim atau kekuatan dominan menyerang adalah pilihan kata anda, bukan hal yang anda lawan. Anda tidak melihat yang sedang mereka persoalkan itu apa? Kan kita berurusan dengna pemerintah yang tidak adil? Kan urusan dasarnya itu?

Raja hutan itu, sekarang siapa? Wilmar dan Sinar Mas. Anda tahu, saya yakin anda bisa semaput (jawa: pingsan) saking besarnya, saya sampai tidak hafal.

Jadi, mereka itu punya tanah menjadi dua kategori: Yang ke-1: Tanah yang telah mereka tanami kelapa sawit, dan yang ke-2: Tanah yang bernama Land Bank. Tanah Land Bank ini artinya, dia punya (memiliki) tanah tapi didiamkan saja. Kalau anda orang Sumatera, banyak anda lihat banyak tanah yang tidak terurus, sementara pemerintah kita kehabisan lahan. Nah, itu Land Bank. Memang tidak diapa-apakan, tidak ditanami apa-apa. Mereka akan jual kalau harganya sudah naik. Siapa yang berurusan dengan yang kayak gini?

Itu baru di sektor yang namanya perkebunan kelapa sawit, kita belum pergi yang namanya oil dan gas. Pertamina itu ada yang namanya condesat. Condesat itu gas cair. Itu sangat mahal. Sumbernya sama, di Sumatera bagian selatan. Anda punya Pertamina yang mengalirkan sehari itu bisa 6000 (enam ribu) barel. Wah, luar biasa. Banyak ya..

Pipa oil dan gas itu sebesar 4 kali lebih besar dari kaki orang dewasa yang gemuk. Pengamanannya lebih bagus, walau pun, tadi saya bilang, menggunakan istilah pribumi agak susah, karena kalau anda pergi ke perusahaan minyak isinya orang pribumi semua. Kalau anda pergi ke Freeport isinya orang Indonesia (pribumi) semua juga.

Pertama, mungkin anda berurusan dengan orang protes. Lihat substansi protesnya, anda setuju enggak? Pertanyaan-pertanyaan mendasarnya ialah, anda berurusan dengan pemerintah yang pro terhadap investasi asing. Atau pemerintah yang pro terhadap pemain kuat. Pemerintah hanya mengurusi bagaimana rakyat mendukung mereka.

Kalau upah buruh regional anda perhatikan enggak? Tidak ada! Tidak ada perubahan yang serius.

Nah, kalau anda melihatnya dari sudut pandang orang yang protes, mungkin orang akan mempunyai pandangan yang berbeda ketika mendengar istilah pribumi yang digunakan oleh suatu gerakan. Dalam bahasa susahnya, mungkin ada aspek genuine (asli/tulen) yang perlu diangkat di sana, “jangan anda membuang air bekas mandi bayi dengan bayinya. bayinya dipegang, terus yang mandiin bayi ini yang kita buang” (kelakar).

Masalahnya sebenarnya adalah: 1. Masyarakat sipil yang miskin protes. 2. Terjadinya moralisasi politik. Anda tahu dalam politik itu anda mempunyai kepentingan apa mari kita perjuangakan dan itu dapat dinalar. Namun, anda tahu politik kita adalah politik yang tidak bisa dinalar.

Semua kebijakan yang anda gunakan untuk memilih Presiden itu atribut moral. Politik yang mengalami moralisasi contohnya itu Hitler. Kan dia menolak Yahudi dengan cara membangun moral. Ketika kita menggunakan isitilah pribumi sebenarnya kita sedang menggunakan argumen moral.

Nah, kita kan berurusan dengan investasi asing, soal orang asli dan orang tidak asli. Bagaimana cara membuktikannya?

Moralitas politik dapat melahirkan politik yang sangat fasis. Gimana cara anda menilai orang baik dan buruk?

Kita memakai standarisasi moral? Nah, itu yang bahaya! Bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini yang baik dan itu yang buruk?

Anda bisa melihat, moralisasi tetap melahirkan masyarakat yang totalitarian. Dan anda lihat, bahkan menurut saya, bahkan mereka tidak begitu serius melihat hal ini. Jadi, kita melihat simbolisasi kampanye itu adalah hal yang gampang hilang, gitu ya.. Mereka kan tidak menawarkan program, mereka kan menawarkan moralitas.

Jadi, kita tahu kalau itu bohong, tapi karena itu terjadi terus menerus dia jadi banal.Kalau sudah menjadi banal, kemudian masuk ke dalam otak, anda kemudian ikut-ikutan menjadi moralis. Nah, gawat kalau seperti itu! (tepuk tangan dari peserta diskusi)

Diskusi

Isman:

Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Isman.

Menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ardi dan Mas Eric ya.. Ini saya memanggilnya Mas Eric karena kita hanya terpaut 2 tahun he..he..he.. (kelakar)

Jadi, menariknya di sini, ketika saya mengikuti diskusi ini ternyata muncul adanya [diskusi tentang] unsur-unsur yang biasa disebut banyak orang “rasisme.”

Kalau kita memahami, sebenarnya definisi dari rasisme itu apa sih?

Ketika saya mempelajari buku yang ditulis oleh George M. Fredickson, “Sejarah Asal-Usul Rasisme,” ternyata hal itu berakar pada perbedaan yang tidak dapat dijembatani. Dia sifatnya intrinsik. Dan selain itu ada kekuasaan di sana.

Menurut sejarahnya, menurut studi yang dilakukan oleh George M. Fredickson, ideologi dari rasisme itu adalah ideologi pemulung. Dia bisa mengambil dari mana saja, termasuk dari apa yang sudah disampaikan tadi, yakni dari istilah pribumi. Ini bahaya!

Kalau dilihat dari sejarahnya [materialisme-historis], rasisme ini mulai muncul pada abad pertengahan, ketika gilda para saudagar Kristen, pada waktu itu disaingi oleh para pedagang Yahudi. Bagaimana caranya memukul para pedagang Yahudi, agar daya saingnya tidak kuat atau melemah? Caranya adaah dengan memfitnah orang-orang Yahudi, misalnya, Yahudi difitnah tidak percaya pada messias [kristus], Yahudi [dalam melakukan ritual] meminum darah dari anak-anak orang Kristen, Yahudi membunuhi orang-orang Kristen, dan lain sebagainya. Dari situ kemudian orang-orang Yahudi difitnah sebagai gerombolan yang mempunyai sifat iblis, dan oleh karena itulah mereka mengidap dosa turunan yang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa dijembatani. Yang harus digaris bawahi di sini adalah, rasisme yang dimunculkan ketika itu untuk persaingan bisnis, bukan untuk alasan yang lainnya—untuk memperkuat supremasi agama misalnya.

Sebenarnya bukan hanya orang-orang Kristen yang berusaha untuk merasiskan orang-orang Yahudi, tetapi, waktu itu, di akhir abad pertengahan, menurut George M. Fredickson, orang-orang Islam yang pada waktu itu aktivitasnya perdagangannya sedang menggeliat juga merasiskan orang-orang berkulit hitam. Yang dimunculkan pada waktu itu adalah Ham dan Kanaan, anak Nuh, mempunyai dosa turunan karena telah melihat Nuh telanjang bulat dan mereka mengejek ayahnya sendiri. Ham dan Kanaan beserta anak-anak keturunannya pun dihukum berkulit hitam dan ditakdirkan menjadi budak.

Dalam perkembangannya, pada zaman revolusi industri—zaman modern, perbudakan dinilai menghambat perkembangan kapitalisme. Oleh karena itulah diciptakanlah rasisme yang bersifat ilmiah.

Di satu sisi kelas kapitalis menciptakan rasisme ilmiah, di sisi yang lainnya geliat kapitalisme maju ke muka dengan garang menyerang sistem perbudakan. Kelas kapitalis yang sedang menggeliat pada waktu itu memiliki kepentingan untuk membebaskan para budak dari cengkraman tuan mereka, agar kelas kapitalis dapat mendapatkan buruh-buruh bebas. Karena buruh bebas adalah syarat mendasar dari eksistensi sistem kapitalisme. Sementara itu, penting bagi kelas kapitalis mengupah buruhnya serendah mungkin. Oleh karena itulah kapitalisme masih membutuhkan rasisme. Namun, bukan rasisme jadul (jaman dulu) besutan dari agama-agama manusia, namun rasisme yang ilmiah atau modern. Atau yang biasa disebut rasisme biologis.

Dalam rasisme modern (ilmiah) manusia dikategorikan ke dalam jenis primata, dan terbagai dalam varietas; kaukasia, mongolia, etiopia, afrika, amerika, dan melayu. Dalam pemodernan rasisme ini, manusia hanya dilihat dari segi fisiknya saja bukan dari segi moral dan kemampuan berkembangnya intelektual. Celakanya, orang-orang yang menjadi korban rasisme ini adalah orang-orang yang ditindas oleh imperialisme eropa, yakni orang-orang di luar eropa, seperti melayu, afrika, dan orang kaukasia. Orang diluar eropa dianggap sebagai pemalas, bodoh, dan lamban. Sedangkan orang eropa dianggap cerdas, pekerja keras, hidupnya diatur oleh hukum [disiplin]. Superioritas inilah yang melegitimasi imperialisme merampas hasil kerja buruh-buruh yang dipekerjakannya secara brutal dan mengerikan.

Walau pun perbudakan berbasis rasisme, saat ini dianggap sudah tidak ada, anggapan ini keliru. Sebagaimana yang saya sampaikan di muka, ideologi rasis adalah ideologi pemulung, dia bisa menyusup ke dalam ajaran agama, ilmu pengetahuan ilmiah, bahkan dia bisa menyusup ke rasa nasionalisme atau pribumiisasi yang bisa jadi akan mengarah dan memperkuat xenopobia (benci setengah mati terhadap orang yang dianggap asing).

Fauzan:

Terima kasih. Saya Fauzan.

Ini kita enggak mau berurusan dengan politik-ekonomi atau kita merasa itu berjalan baik-baik saja?

Nah, orang enggak banyak protes karena orang merasa politik-ekonomi berjalan baik-baik saja. Apakah mereka hanya semata-mata mencari politik yang bermoral?

Angga:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nama saya Angga. Saya Mahasiswa di luar UGM.

Yang pertama, tadi saya sudah mendengar tentang ketimpangan sosial pribumi. Nah, ini masalah pribumisasi. Saya agak bingung ya pemaparan dari Sekjen KAMMI. Pertama, katanya tidak memaknai ketimpangan etnis, tetapi ketimpangan ekonomi, menggunakan analisis kelas antara penindas dan yang tertindas, tetapi dalam beberapa kesempatan ada kata-kata etnis di situ.

Jadi, saya tidak melihat secara konsisten, apa yang dimaksud pribumi di situ. Tadi menyebut adanya ketimpangan sosial tapi masih menyebutkan kata-kata etnis di situ.

Seolah-olah KAMMI ingin mengtakan, bahwa kami adalah penyelamat di sini..!!

Saya tadi mendengar, tadi ada diucapkan adanya ketidaksejalanan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Yang dimaksud demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu apa? Tidak jelas!

Satu hal yang perlu saya jelaskan, demokrasi ekonomi juga tergantung dengan demokrasi politik. Dalam demokrasi elektoral kekuatan-kekuatan modal bermain di dalamnya, tentu saja akan berakibat kacaunya demokrasi ekonomi. Saya tidak melihat adanya kejelasan hubungan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Gayanya aja demokrasi bermoral, tapi bobrok juga demokrasi kita.

Terus apa yang dimaksud pribumi? Mungkin yang dimaksud nasionalisasi aset asing, begitu ya? Saya masih bingung.

Terima kasih.

Assalammualaikum Wr. Wb.

Respon:

Ardi—Sekjen KAMMI:

Saya sebenarnya terkesan kepada Mas Eric waktu kita sering berdiskusi di Insist Press. Saya terkesan bukan bukan diskusinya, tetapi setelah diskusi Mas Eric tidak mau diantar dengan motor, tetapi memilih pulang jalan kaki.

Terima kasih teman-teman.

Masalah tadi, masalah rasisme. Tadi manarik juga tadi itu, ada yang baru. Atau mungkin kedangkalan saya belajar di Islam? Saya enggak tahu. Say abelum tahu ada rasisme kulit di Islam. Yang saya tahu, di zaman Rosululoh seorang Afrika yang bernama bilal menempati posisi yang sangat terhormat. Diskusi ini menarik.

Nah, sekaligus menyembung masalah tadi. Masalah entis. Agak susah. Jadi, begini, pribumi terkait dengan tadi maka-nya dari awal saya sudah mengutip kata-kata dari Soekarno dan Cokro. Sebenarnya ada benang merahnya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Eric tadi.

Di awal pribumi ini dalam konteks perlawanan kelas. Kita ingin mengembangkan itu.

Ini luar biasa. Ada pembombardiran. Ada 102 Undang-Undang yang pro-asing.

Perlu diketahui Pak Mubyarto sempat ingin mengundurkan diri ketika terjadi amandemen ke-4 UUD 1945. Pada saat itu pasal 4 dirancang pro-asing. Pak Mubyarto pada waktu itu harus berhadap-hadapan dengan Sri Mulyani, dan lain sebagainya. Ini pertarungan ideologi.

Kita ingin mengembalikan konteks pribumi ini bukan dalam konteks pro-etnis.

Di banyak perusahaan banyak yang tidak terdapat etnis lain. Itu etnis jawa dibombardir proyek-proyek dari Amerika. Seharusnya teman-teman sadar. Tidak rasis!

KAMMI mendorong demokrasi untuk Pilkada tingkat II bukan Pilkada langsung. Kita menjadi lelah, karena yang akan bermain para pemilik modal asing.

E-katalog itu berandai-andai birokrat akan transparan, itu omong kosong. E-katalog itu berarti tidak ada tender. Barang-barang yang diadakan di pemerintah itu siapa? Orang ngomong E-katalog itu transpran. Salah! Ini akan menghilangkan sekian ribu pengusaha-pengusaha dan pekerja.

Pada awalnya E-budgeting, tetapi pada akhirnya apa? Cukup negosiasi dengan kepala daerah saja. Ini artinya semakin efesien para pemilik kapital itu.

Jadi bukan konteks etnik yang kami usung, tetapi kami akan menghilangkan trauma 1990an yang hanya klasifikasinya etnik.

Saya pernah diskusi dengan Mas Agus. Mas Agus Jabo, Ketua PRD (Partai Rakyat Demokratik). Di PRD terjadi pergeseran sosialisme juga. Sosialisme-sosialisme yang sekarang terjadi kecenderungan ke arah nasionalisme. Sosialisme mempunyai agenda yang sama dengan KAMMI.

Nah, pergeseran-pergeseran ini sangat menarik. Dalam Islam, ketika orang tidak berhasil mengangkat harkat hidupnya dan orang orang lain, hal itu dipertanyakan keislamannya.

Eric Hiariej:

Saya hanya mau bilang dua hal.

Anda tahu neoliberalisme dan rasisme sangat dekat hubungannya. Jika anda amati dalam 10 sampai 15 tahun terakhir liberalisme itu sangat dekat sekali kaitannya dengan rasisme.

Rasisme yang paling kuat itu muncul di mana? Bukan di Indonesia! Tapi di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka inging mengirim semua imigran ke laut.

Nah, sebelum kita berbicara tentang pribumi ada yang terlebih dulu ngomong pribumi di jauh-jauh hari. Itu bukan di Indonesia, itu di Eropa-Barat, di Prancis, di Belanda.

Di Amerika, George W. Bush, mengapa dia terpilih? Karena rasisme dia sangat kuat—rasisme dia itu sangat hina.

Seandaikan saja yang menjadi perdana menteri itu Pauline Hanson, semua kulit yang berwarna akan dia pulangkan semua. Semua orang Indonesia yang ada di Amerika akan di depak oleh dia.

Kenapa anda tiba-tiba berurusan dengan masyarakat yang sangat maju? Mungkin 20 tahun lebih maju dari kita dari segi modernisasi.

Komunalis kan orang yang hidup 3-4 abad yang lalu. Mengapa mereka menjadi sangat komunalis? Jadi Rasis? Nah, salah satu jawabannya, anda tahu rasisme yang kuat itu terjadi dimana, kalau anda pergi ke Eropa? Rasisme itu tumbuh sangat kuat di kalangan kelas menengah ke bawah.

Ada satu generasi baru di Eropa dan Smerika, sebagain itu kelas pekerja, yang tersingkir dari pabrik, karena pabriknya di pindah ke Indonesia, karena pabriknya dipindah ke Vietnam. Kan enggak ada pabrik di sana. Nah, yang dulu bekerja, terus mau bekerja apa, coba? Mereka tetap bekerja, tapi mereka bekerja di sektor jasa. Sektor jasa yang dimaksud itu apa? Cleaning service! Semua pekerjaan yang kayak begitu. Jadi, mereka tidak lagi menjalankan pabrik, mereka menjalankan hal yang lebih besar, yang bernama institusi sosial, yaitu bersih-bersih.

Yang ke-2: Mereka bekerja tidak lagi dengan jaminan sosial yang bagus. Dulu jenjang karir, kalau sekarang enggak. Dalam neoliberalisme anda dikontrak hanya berapa lama? 3 bulan. Dan, setelah itu bisa diperpanjang lagi. Sudah itu, jangan dikira mereka itu bekerja penuh-waktu, ya.. Enggak. Mereka bekerja paruh waktu. Jam 9 pagi sampai 5 sore? Enggak.

Jadi, sekarang upah kerja jadi murah, tidak ada jaminan kerja. Yang ke-3, mereka lemah, dalam pengertian mereka tidak sempat membentuk serikat pekerja. Buruhnya K.O. semua, bukan karena pemerintah. Kalau anda bekerja menjadi buruh kontrakan, kalau anda hanya bekerja 3 bulan bagaimana anda membuat serikat buruh? Belum 3 bulan anda sudah di pindah. Belum sempat bikin organisasi kan?

Dan selain itu, anda hanya bekerja hanya 3 jam, lalu pulang. Mana ada waktu anda berorganisasi?

Dulu jam makan siang adalah jam yang sangat penting, karena anda bisa mnegakali pengusaha, karena anda bisa menggalang kekuatan.

Nah, tiba-tiba awal 1990a, semua elite di negara maju berurusan dengan kelas bawah yang marah.

Bayangkan saja, jika anda bekerja di Australia, anda dibayar 15 dolar perjam, kalau dirupiahkan 150.000. Orang Indonesia kaget, “Wow… 150.000 sejam..!!” Terus anda ditawari, bagaimana kalau anda saya bayar separo saja, 7 dolar? “70 ribu..!! uuuu…yeah..yak!!” Inikah implikasinya yang kulit putih tersingkir.

Kenapa di Prancis pemain bolanya berkulit hitam semua, sudah itu mereka tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan? Memangnya mereka mau ngapain? Mereka itukan mau main bola. Anda lihat tu pemain bola Indonesia, “Indonesia tanah air ku, tanah tumpah darahku…” (tawa dari peserta diskusi).

Amerika bermain dengan itu, dengan rasisme. Inilah korban neoliberalisme.

Rasisme dalam sejarah muncul dalam berbagai bentuk lain. Jadi, memiliki alasan-alasan yang sangat spesifik. Tapi yang sekarang, menurut saya, rasisme sangat berkaitan dengan kapitalisme.

Jangan-jangan bahasa pribumi itu bahasa yang kultural, bahasa yang mengatasnamakan rakyat? Istilah rakyat itu berbahaya! Rakyat yang mana, coba?

Kita tahu itu kata-kata yang tidak ada artinya. Kita semua ini rakyat, yang di DPR mereka itu rakyat. Kata rakyat itu menipu kalau kita ini berbeda-beda kepentingan, bahwa kita ini berbeda kelas, bahwa kita memiliki aspirasi politik yang berlawanan.

Artinya, anda berurusan dengan sistem politik yang pragmatis saja. Ini bahayanya pribumi.

Diakan hanya berbicara pribumikan? Bukan eksploitasi buruh? Bukan soal UMR (Upah Minimur Regional)?

Yang ke-2. Soal Kritik. Ada 2 cara memahami kritik. Saya kira cara yang dominan, cara yang selalu anda dengar, “kalau anda kritik, anda harus kasih solusi,” “jangan kritik terus, kasih solusi donk.” Begitu kan?

Saya mempunyai cara kritik yang lain. Kalau anda tidak ingin menggunakan kata kritik, anda bisa menggunakan istilah lain, namanya refleksi. Dan, refleksi itu sunatullah (kelakar). Ini tidak ada hadisnya. Saya ngawur aja he..he..he..

Refleksi itu begini: anda setiap hari refleksi, di depan cermin kita melihat diri kita sendiri, dan berkata, “keren enggak?” yang laki-laki biasanya di depan kaca mobil orang. Itukan kritik? Mengapa itu kita lakukan? Ya. Karena kita orang yang progresif. Kita inikan sebenarnya bukan orang yang konservatif. Kita ingin mengubah dunia. Karena itu, refleksi itu penting.

Kalau kritik itu berhenti, kita berhenti menjadi manusia. Karena bagaimana anda hidup tanpa refleksi, wong itu yang anda lakukan setiap hari.

Ada 2 berkaitan dengan itu. Refleksi itukan kegiatan yang susah.

Ada orang jawa (kelakar), namanya Theodor W. Adorno. Kalau kita membaca bukunya, semuanya isinya kritik. Kalau anda membaca bukunya mungkin sampai terbalik, karena bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami.

Ketika anda menghardik Adorno, “anda kritik saja, mana solusinya?” Nah, dia akan menjawab, “kalau pun saya memberikan solusi, bahwa saya tidak menjamin bahwa solusi saya tidak bermuatan kritik karena cara berpikir saya ini bisa jadi bagian dari struktur besar yang membuat saya berpikir semacam itu, dan harus saya kritik.” Nah, anda pusingkan?

“Mungkin tulisan saya ini,” kata Adorno, “anda harus menempuh generasi berikutnya, baru anda bisa menilai. Kerja saya hanya mengkritik saja.” Kritik yang menurut dia imanensi kritik. Kritik orang-orang beriman (kelakar).

Artinya, yang mau saya bilang, salah satu lembagai di dunia yang paling penting itu kampus. Kampus sebagai pihak yang selalu harus melakukan refleksi. Dan, memang saya dibayar untuk itu. Kalau saya disuruh memberikan solusi itu bukan tugas saya, itu tugas pemerintah [negara]. Jika saya harus memberikan solusi saya harus di bayar double, bayaran saya untuk mengkritik dan bayaran saya untuk membuat solusi (kelakar).

Lembaga pendidikan itu dibangun untuk memberikan kritik. Dan, kita hidup dari kiritik. Tujuan kita harus kritikan, harus progresif, menyusun batu-bata.

Pembagian kampus dan pemerintah adalah kampus memberikan kritik, pemerintah mencari solusi. Sekarang jadi masalah, karena kampus mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah dan proyek dari perusahaan.

Anonim:

Terima kasih atas kesempatannya.

Untuk Mas Ardi dan Dik Eric.

Saya mungkin tadi agak bingung ya memetakan antara pribumi dan rasialisme. Tapi dari perbedaan ini, nampaknya kita harus mengatakan, bahwa kita adalah bangsa yang belum selesai sebagai bangsa Indonesia.

Pada kenyataannya kan kita sering melihat adanya diskriminasi terhadap saudara-saudara kita, etnis Tionghoa. Sentimen politik dan kekuasaan terhadap etnis Jawa. Kadang-kadang kita melihat anggapan, bahwa saudara-saudara etnis Tionghoa identik dengan pelit, serakah, orang Jawa itu haus akan ekonomi, orang Jawa itu haus kekuasaan. Termasuk, misalkan, untuk Indonesia Timur, “oh.. mereka belum berbudaya, dan lain sebagainya.”

Ini menarik, karena diperbincangan di Yogyakarta, yang dalam hal ini, ini ada dokumen menarik. Bahwa rasisme ekonomi itu juga sudah terjadi, minimal sejak tahun 1975, di Yogyakarta atas dasar instruksi Kepala Daerah No. 8 Tahun 1998. Dalam peraturan ini warga masyarakat dibatasi hak miliknya. Orang yang bukan pribumi tidak boleh memiliki hak milik yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut atau dibatasi. Diskriminasi ini jelas didukung oleh pemerintah, provinsi, juga termasuk Gubernur, walaupun ada larangan dari pemerintah pusat dan Komnas HAM baru-baru ini.

Ini menarik, karena setiap kali wacana ini dilontarkan, selalu menimbulkan kontroversi. Padahal perilaku dengan orang menengah dan menengah ke atas dengan orang bawah renggang juga.

Bagi orang-orang kelas menengah dan menengah ke atas, ketika mereka diperlakukan rasis mungkin mereka bisa pindah. Enggak masalah. Tapi kalau yang dirasiskan itu adalah orang-orang dari kelas bawah, mereka sulit untuk pindah karena alasan ekonomi yang cekak. Salah satu korban dari rasisme ini adalah para seniman dan penari itu. Enggak punya tanah karena pihak yang bersangkutan adalah bukan orang pribumi Yogyakarta.

Ini menurut saya adalah problem yang sangat serius, lantaran pribumi dan pribumi. Bahkan Undang-undang kewarganegaraan, termasuk Undang-undang tentang diskriminasi etnis juga melarang. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Pak Eric, bagaimana menjembatani dialog antar etnis? Karena negara belum menjadi suatu hal yang utuh. Itu dulu mungkin.

Danang Aprilli (KPO PRP):

Selamat petang. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Danang dari KPO PRP.

Mungkin yang harus kita lihat adalah sentimen pribumi yang coba dibangkitkan oleh kawan-kawan KAMMI, dimana yang diuraikan oleh kawan-kawan KAMMI tadi, itu belum cukup untuk mengagitasi agar rakyat bergerak. Yang harus kita lihat adalah bahwa sentimen pribumi ini banyak kelemahan. Dan tidak tepat juga aku pikir.

Yang pertama, dalam definisi pribumi, kategori siapa yang pribumi dan siapa yang tidak kurang begitu jelas. Yang selanjutnya, terkait dengan ketimpangan ekonomi, dan segala macemnya, apakah kontradiksi antara pribumi dan non-pribumi ini akan dihilangkan? Nah, berangkat dari sini, menggunakan sentimen pribumi, menurut aku, banyak mengalami kelemahan. Seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, sangat dekat sekali dengan rasialisme. Yang dimana, sejatinya, apabila kita berangkat dari permasalahan ekonomi adalah perjuangan rakyat tertindas.

Perjuangan rakyat tertindas itu tidak mengenal etnis, baik itu dari orang islam, orang kristen, orang cina, orang jawa, orang madura, orang maluku, dan segala macamnya. Semua dari etnis itu ada kelompok-kelompok yang tertindas. Nah, berangkat dari sini, issue rasisme yang diusung oleh KAMMI akan memecah belah persatuan rakyat tertindas. Itu akan memudahkan rezim imperialis untuk menaklukkan perjuangan rakyat.

Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau memang yang menjadi permasalah itu adalah permasalahan penindasan ekonomi, aku pikir yang tepat adalah data yang dapat kita gunakan untuk perjuangan adalah perspektif tentang perjuangan kelas, antara dua kelas yang saling bertentangan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja, antara borjuis dan proletar. Dari sejarah telah terbukti, bahwa berbagai konflik yang terjadi dipicu karena adanya dua pertentangan atau kontradiksi dua kelas itu tadi. Solusi yang dicari, seharusnya, bagaimana caranya mengakhiri kontradiksi kelas ini.

Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dilihat bahwasannya ada kesenjangan ekonomi, ada Wilmar yang bisa menguasai ekonomi sebegitu kuatnya, bisa menguasai banyak lahan di sektor-sektor lainnya, yang perlu kita lihat adalah bagaimana caranya memperjuangkan demokratisasi politik, dimana seluruh rakyat dapat mengontrol terhadap sumber daya-sumber daya yang kita miliki, dimana sumber daya itu dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri.

Dengan adanya demokrasi yang seluas-luasnya, dengan ada kontrol rakyat yang sebesar-besarnya, itu akan berdampak pada retribusi kekayaan nasional. Berangkat dari sini, bisa dilakukan tindakan meminimalisir terjadinya ketimpangan ekonomi.

Menurutku, dengan diusungnya sentimen pribumi itu akan menghancurkan upaya demokratisasi. Omong kosong jika kesenjangan ekonomi itu bisa diminimalisir jika tidak dibarengi dengan penggerusan sentimen pribumi yang mengarah pada rasisme. Dengan adanya sentimen pribumi bagaimana kita bisa mengajak rakyat untuk berjuang bersama? Di satu sisi ada rakyat yang menganggap dirinya pribumi, namun di sisi lainnya ada rakyat yang menganggap bahwa mereka bukan pribumi dan dikucilkan. Nah, ini akan menyebabkan rakyat menjadi terpecah belah.

Terus yang berikutya, perlu kita untuk melihat, seperti yang sudah diulas oleh Mas Eric tadi, bahwasannya ada di Australia, ada di Burma-Myanmar baru-baru ini hal ini adalah kasus rasismen yang tentu saja berkaitan dengan sentimen pribumi yang justru hal ini dibangkitkan oleh kawan-kawan KAMMI.

Dengan dibangkitkannya sentimen pribumi, menurutku, itu akan menjadi keuntungan bagi negara-negara imperialis, sistem neoliberalisme, dimana rakyat dengan begitu banyak penderitaan yang ada yang justru semakin diperparah dengan semakin dikuatkannya sistem kapitalisme dan neolibaralisme itu sendiri.

Dengan dibangkitkannya sentimen pribumi, itu bisa digunakan oleh kelas kapitalis dan imperialisme untuk mengalihkan issue obyek kemarahan rakyat bukan pada bukan pada kebobrokan sistem kapitalisme, tetapi pada sentimen pribumi. Sentimen pribumi dijadikan sasaran amuk massa!

Jelas sentimen pribumi dapat digunakan oleh kelas kapitalis-imperialis tidak hanya untuk mengalihkan issue, tetapi digunakan untuk merekrut sebanyak-banyaknya orang-orang yang sedang marah untuk membantai etnis lain yang dianggap menjadi musuhnya.

Jadi, yang harus kita perhatikan di sini adalah perspektif perjuangannya, sehingga kita bisa mengkritisi kekurangan-kekurangan kita.

Aku pikir, rasialisme, dapat saja digunakan sebagai jalan pintas untuk membangkitkan kemarahan massa.

Anonim:

Saya tertarik dari pemaparan Mas Eric tadi, terkait dengan politik yang terlepas dari regulasi moral. Di sini saya mengalami kebingungan, politik yang lepas dari regulasi moral itu seperti apa? Apakah politik yang dimoralkan? Nah, kalau memang seperti itu, berarti saya telah bekerja secara moralis ya. Di situ saya mengalami kegamanangan. Politik apa yang terlepas dari regulasi?

Respon:

Ardi (Sekjen KAMMI):

Ya.. teman-teman, kami berusaha memberikan fakta-fakta yang berimbang. Pada satu titik KAMMI berusaha mencapai titik keseimbangan. Kenapa? Karena, mohon maaf dengan segala hormat, dari dulu yang namanya kartel komoditi, itu tidak lepas dari 7 samurai. Mereka mempertahankan bisnisnya melalui Undang-undang juga, yang terjadi rasialisme di situ.

Jadi, maksud saya disini, tidak semuanya KAMMI mem-branding bahwa semua etnis itu melakukan rasialisme dan juga, saya mengakui, saya orang Jawa, banyak orang Jawa yang juga melakukan tindakan rasis. Nah, yang saya kritik adalah ada sebagian dari etnis lain secara sistemik melakukan rasialisme kepada etnik yang lainnya, yang belum melakukan asimilasi ideologi, sehingga itu terus-menerus dipertahankan melalui uang. Contoh yang pernah KAMMI lakukan, KAMMI mengkritisi adanya Undang-undang peternakan yang pasal-pasalnya coba dirubah oleh pengusaha-pengusaha asing, kartel di dalam negeri dan kartel di luar negeri. Itu dipertahankan. Dan itu uang. Nah, memang susah, saya juga bingung. Ini kalau tidak dilawan ya susah. Dari pada jadi masalah, misalnya Brasil, India, ya sudah silahkan lawan.

Itu baru kasus peternakan, belum lagi kasus tentang migas. Orang teriak-teriak petral, tapi ya sama saja.

Pertentangan kelas itu bukan menjadi pilihan dari KAMMI, tapi KAMMI bisa memahami dan mentoleransi bagi teman-teman yang mau memakai teori itu. Bagi kami kelas pengusaha (kapitalis) itu ada yang baik juga dan mungkin mau berjuang juga. Dalam Islam kekayaan itu bukan kekayaan pribadi melulu tetapi ada hak orang lain. Kekayaan itu ketika orang mati tidak dibawa mati.

Definisi pribumi tidak bisa sewenang-wenang diarahkan kepada rasialisme, kita bisa mengarahkannya yang lebih tidak seperti itu. Nah, oleh karena itulah KAMMI menyerap sebanyak-banyaknya kritik dari kawan-kawan semuanya, karena hal itu akan memperkaya dari istilah pribumi itu.

KAMMI berkomitmen, pengusaha-pengusaha brengsek ini, yang tidak berkomitmen terhadap bangsa ini, nasional ini, sadar kalau mereka harus memiliki pengabdian terhadap bangsa ini, nasionalisme Indonesia ini.

Eric Hiariej:

Saya kira saya perlu mengkajinya.

Yang pertama, begini: Apa alternatifnya? Kalau imoral itu lawannya moral, Mas. Jadi, jangan jangan dicampuradukan kedua-duanya.

Kalau kita berbicara konflik ideologis, itu artinya kita memperjuangkan basis sosial yang jelas, yang yang akan kita perjuangkan itu siapa? Dan itu sudah pasti subyektif.

Membela kepentingan rakyat? Itu rakyat yang mana? Rakyat itu harus yang jelas-jelas aja, seperti buruh, pekerja, begitu saja. Maka dari itu, misalnya kita harus membela sektor pedagang di Kota begitu aja. Kita membela petani, itu saja. Jadi yang kita bela itu jelas, siapa.

Rakyat yang mana? Yang ada kan rakyat merdeka. Dan itukan jaman peperangan. Menurut saya, rakyat itu juga bahasa moral.Tidak spesifik. Sedangkan kita kalau mau bikin gerakan harus spesifik, latar belakang ideologinya apa dan siapa yang harus dibela? Apa yang harus dilakukan? Itu yang harus dilakukan!

Kelas politik itu yang dimaksudkan. Ini bukan berarti saya Marxis ya. Jadi, berdasarkan kelompok politik tertentu yang anda bela. Nah, kita sering bicara kita ini tidak membela kepentingan rakyat. Nah, rakyat yang mana? Saya pikir kata rakyat ini adalah kata yang sangat membodohkan.

Kita tidak mungkin membela semua rakyat, karena sudah jelas kita antara satu sama lain berbeda kepentingannya. Itu artinya, politik itu kontekstual.

Jurgen Habermas misalnya mengatakan bahwa harmoni itu bisa diciptakan dengan dialog. Enggak lah..!! Kita bertarung saja. Adu argumen. Kalau kalah? Ya sudah. Ga perlu, “mari kita duduk membicarakan ini dengan baik-baik.” Enggak! Itu menurut Pak Jurgen Habermas.

Di eropa omong kosong dengan demokrasi deliberalisasi. Perubahan ekonomi politik di Eropa bukan karena dialog, tetapi itu ulahnya intelektual liberal, Margareth Thatcher.

Jadi perjuangan kita harus spesifik, misalnya membela buruh metal. Nah, itu spesifik. Nah, mereka penggemar grup musik Iron Meidan, metal! (kelakar). Itu jelas, yang mereka bela adalah, pekerja pabrik metal, kepentingan mereka berbeda dengan pekerja-pekerja manufaktur.

Ya.. enggak apa-apa, nanti kita bertarung. Fair. Anda tidak bisa bilang lagi untuk semua buruh. Enggak mungkin. Karena beda banget. Nah, itu yang perlu dilakukan, dalam rangka mengaplikasikan wacana politik yang dimoralisasi, dalam rangka pelaksanaan ideologi.

Dalam rangka memetakan mana yang pribumi dan mana yang bukan pribumi, kita harus bisa menangkap esensi protes di dalamnya. Yang kedua, kita bisa bertanya kepada Mas Ardi (Sekjen KAMMI), “yang anda tawarkan itu ideologi apa?” “Apakah pribumi itu adalah kata yang anda salah pilih atau anda mendorong rasism?” Nah, kalau pertanyaan itu yang diajukan, itukan akan lebih mudah kita membicarakannya. Iya kan? Karena kita membicarakan negara yang selalu kalah terus. UGM dijual—diprivatisasi maksud saya—Nah, apakah saya sedang berbicara sedang mengembalikan fungsi negara? Apakah anda sedang bicara tentang afirmatif action? Itu menurut saya lebih produktif. Dan pasti ideologi pembahasannya. Nah, dengan kata-kata seperti ini saya bisa menjawab pertanyaan dari kakak saya tadi he..he..he..

Anda tidak bisa mengakhiri sentimen etnis cina dengan barongsai, atau sewaktu implek kita liburkan. Tidak bisa dengan cara itu. Yang mau saya bilang, politik itu kan ada di dua wilayah, yang pertama ada di wilayah arteri. Dan lawannya arteri itukan vena. Nah, menurut saya, sentimen cina ini terjadi di wilayah arteri. Kita bikin undang-undang, perayaan hari penting agama, kita semua pergi ke Papua merayakan hari penting kristen, padahal orang-orang Papua, saya kira, sudah mau keluar dari agama kristen ya. Nah, bagaimana kalau masalahnya itu di vena? Bagaimana kalau masalah Papua itu ada di angkringan? Bagaimana kalau masalah Papua itu ada di kantin Fisipol? Di dalam kelas? Itukan wilayah venayang tidak dianggap menurut saya. Tidak terlihat. Yang tidak tolak. Mereka menganggap apabila wilayah arterinya sudah beres akan diikuti oleh venanya juga ikut beres.

Kalau anda ingin cek politik Jogja hari ini, anda pergi ke KR (Surat Kabar Kedaulatan Rakyat) anda salah. Seharusnya anda pergi ke mana? Ke angkringan. Itu ilmu politiknya. Nah, jangan-jangan juga, soal masalah etnis cina, anda perginya ke angkringan? Nah, ketika anda sampai di sana, ternyata tidak ada, adanya di KR, adanya di arterinya.

Nah, jangan-jangan yang bermasalah itu, satu, kita tidak bisa membedakan yang itu tadi. Yang kedua, kita belum bisa melokalisir ini persoalannya dimanaaa…??

Ada teman saya, orangnya agak kurus, namanya Pangabean, dia menemukan studi yang sangat bagus di 6 (enam) kota. Dia ingin mengecek ada sentimen anti-cina enggak, yang saya bilang tadi di vena? Yang dia cek itu Solo, Jogja, Manado, Ambon, saya lupa yang dua lagi. Dan kesimpulannya jelas, jika anda berbicara di vevna itu tidak ada, tapi kalu pindah ke arteri, nah anda bisa menemukan itu.

Jadi, upaya untuk menyelesaikan permasalah itu, kita harus memastikan dulu dimana letak permasalahannya? Misalnya jika permasalahannya dipantat, jangan kita menyuntiknya di perut, karena agak jauh antara pantat dan perut.

Kita tidak bisa menyelesaikan masalah etnik dengan melepaskan analisis ekonomi-politik. Bahwa sebagian orang Tionghoa itu miskin, kan itu fakta. Bagaimana anda mengelola itu? Bagaimana anda mengatasai masalah rasisme jika kenyataannya seperti ini?

Saya tidak suka Ahok, bukan karena Ahok beretnis cina, tapi karena Ahok itu akan menggusur orang miskin dari Jakarta, dengan normalisasi Jakarta. Normalisasi Ciliwung, apa yang dilakukan oleh Ahok? Semua orang miskin Ciliwung diusir, disuruh pergi. Nah, saya tidak suka yang seperti itu.

Diliput Oleh Ismantoro Dwi Yuwono, Kontributor Arah Juang.

1,796 total views, 1 views today

Share this post:

Related Posts

Ayo Berlangganan Koran Arah Juang

Leave a Comment