Aksi Kamisan Samarinda Persoalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Aksi Kamisan KaltimKamis, 24 Agustus 2017, pukul 15.00 Wita kurang lebih 50 orang berpakaian hitam, berkumpul di depan kantor Gubernur Samarinda, melakukan aksi yang rutin dilaksanakan setiap hari kamis (kemudian disebut aksi kamisan). Minggu ini adalah ketiga kalinya aksi kamisan tersebut dilaksanakan. Puluhan massa aksi yang hadir cukup beragam, mulai dari pemuda-mahasiswa, akademisi, komunitas seni, dan berbagai organsiasi lintas sektor lainnya.

Haris Retno, yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiahnya, mengungkap berbagai persoalan di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam yang dianggap belum memakmurkan.

“80 % Investasi di sektor sumber daya alam dikuasai asing. Paradigma pertambangan masih menempatkan tambang sebagai komoditas. Bukan sebagai modal pembangunan. Sehingga, yang dilakukan adalah keruk sebanyak-banyaknya dan dijual dengan harga serendah-rendahnya. Batubara kaltim telah menerangi Korea Selatan dan Tiongkok, namun masih ada 10% penduduk di Kaltim yang belum menikmati listrik dan air bersih. Inilah ironi batubara Kaltim.” Ungkap perempuan yang akrap disapa ibu Retno tersebut.

Perempuan yang bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Unmul tersebut juga menilai, bahwa kacaunya perekonomian Kaltim adalah akibat dari ekonomi yang bergantung pada sektor batubara yang dikendalikan oleh pasar internasional. Selain itu, ia juga menyinggung soal penghasilan pemerintah dari operasi batubara yang berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kaltim.

“30% ekonomi kaltim bergantung pada sektor batubara yang dikendalikan nilai jualnya berdasarkan perdagangan internasionel. Sehingga, ketika negara tujuan ekspor menghentikan pembelian batubara, industri batubara kolaps demikian juga ekonomi Kaltim. Dari 12 juta hektar luas daratan Kaltim, 49% diantaranya digunakan untuk operasi pertambangan. Kutai Kartanegara, yang merupakan kabupaten dengan jumlah izin pertambangan terbanyak se Kaltim, justru mendapat predikat sebagai kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak. Sedangkan Samarinda, menduduki peringkat kedua penduduk miskin terbanyak dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 39.25 ribu jiwa. Padahal, 70%  wilayah Kota Samarinda, di gunakan untuk operasi pertambangan. Hal serupa juga terjadi diberbagai Kabupaten lainnya seperti Kutai Timur dengan jumlah penduduk miskin 29,57 ribu jiwa, dan Kabupaten Paser dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22,82 ribu jiwa. Inilah alasan kenapa Kaltim mengalami krisis ekonomi yang berkelanjutan. Booming Ekonomi Tambang hanya terjadi 5-7 tahun. Negara indonesai merdeka dalam pengelolaan sumber daya alam haruslah berdasarkan pada prinsip merdeka berdaulat,adil, makmur dan melindungi segenap bangsa Indonesia. ” Tulis Retno dalam catatan orasi ilmiahnya.

Apa yang disampaikan oleh salah satu akademisi kaltim tersebut, perlu ditambahkan. Kemiskinan, kerusakan lingkungan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah hasil dari sistem ekonomi dimana kehidupan orang banyak ditentukan oleh produksi demi keuntungan semata. Perusahaan yang dimiliki secara pribadi saling bersaing satu sama lain untuk meningkatkan laba, semakin murah ongkos produksi maka akan semakin tinggi keuntunganya. Selama penguasaan alat-alat produksi masih dikuasai oleh pemilik modal, maka kesejahteraan dan kemakmuran adalah kemustahilan. Pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip berdaulat, adil, makmur dan melindungi segenap bangsa, tidak bisa di bangun dalam pemerintahan yang berpihak kepada pemilik modal. Dalam pemerintahan demikian, Parlemen, hakim, hukum, militer, berjalan dibawah kepentingan kelas pemilik modal untuk menjaga stabilitas proses akumulasi kapitalnya. Maka, pengelolaan sumber daya alam akan dibangun atas kepentingan meningkatkan kekayaan pribadi. Demikianlah pengelolaan ekonomi dibawah sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang boros dan barbar. Pemilik modal adalah kelas yang paling diuntungkan atas sistem ekonomi tersebut karena itu kelas pemodal akan berusaha mempertahankannya. Perjuangan ekonomi, perjuangan menuntut kesejahteraan sejatinya tidaklah akan pernah tercapai selama akar dari penindasan itu sendiri yaitu sistem ekonomi kapitalisme tidak dihapuskan. Dengan begitu, kepemilikan atas alat-alat produksi harus dilenyapkan. Apa yang harus dibangun adalah sistem ekonomi  terencana yang di atur oleh kelas buruh, bekerjasama dengan kaum tani. Seluruh sumber-sumber kekayaan alam (migas, tambang, hasil hutan dan laut) dan sektor vital untuk rakyat banyak akan menjadi milik negara rakyat pekerja. Menggantikan penguasa negara yang sebelumnya dikuasai oleh klas pemilik modal, dengan klas buruh dan rakyat mayoritas lainnya. Dengan begitu, berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berkebalikan dengan situasi saat ini. Pengelolaan sumber daya alam yang memakmurkan rakyat, akan mungkin bisa dibangun. Kelas buruh akan membangun sistem ekonomi dan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sosial, berpihak ke rakyat banyak dan bukan ke segelintir orang. (bjd)

1,006 total views, 1 views today

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment