Setelah gelombang protes maha dahsyat dari rakyat Indonesia yang dilancarkan beberapa hari ini; elit politik partai-partai borjuis yang selama ini tutup mulut dan telinga dari aspirasi-aspirasi rakyat akhirnya buka suara dan telinga. Tapi alih-alih untuk memenuhi tuntuan rakyat, justru sebaliknya, mencoba menipu rakyat.
Ini dibuktikan dengan kongkalikong busuk para elit partai borjuis yang mencoba menipu rakyat dengan dalih men-nonaktif-kan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dituntut oleh rakyat untuk dipecat secara langsung dan terbuka. Partai Nasdem hanya menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Naffa Urbach yang terkenal sombong dan tidak tahu malu. Demikian halnya Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap dua kadernya—Uya Kuya dan Eko Patrio.
Sikap ini jelas-jelas adalah tipu muslihat untuk mengelabui rakyat dari arus gerak revolusioner yang sedang berlangsung. Istilah “nonaktif” secara hukum tidak dikenal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Yang termaktub adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Pasal 239 UU Nomor 17 Tahun 2014 jo. UU Nomor 13 Tahun 2019.
Sesuai ketentuan, mekanismenya adalah partai mengusulkan kepada DPR, lalu DPR kepada Presiden. Setelahnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk menghentikan anggota DPR yang dimaksud. Alurnya harus seperti ini dan harus segera dilaksanakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Partai hanya menonaktifkan.
Secara hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini (Tempo, 31/08/25), bahwa isitilah nonaktif tidak memiliki konsekuensi apapun bagi anggota DPR, dan murni hanya merupakan kebijakan internal partai. Secara sah mereka masih anggota DPR dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk menerima gaji dan fasilitas lainnya.
Ini tentu merupakan penyelewengan dan penghianatan terhadap tuntutan rakyat Indonesia. Elit politik secara jelas, termasuk Presiden, masih berusaha melindungi manusia-manusia jahat yang arogan dan mencaci-caci rakyat Indonesia yang berjuang mencari keadilan. Kita mengutuk ini, dan mendesak mereka harus dipecat secara terbuka dan sesegera mungkin.
Kita rakyat Indonesia bukan bahan mainan elit yang korup dan sombong. Kita juga bukan mahluk bodoh yang mudah ditipu oleh politik elit yang busuk. Tuntuan kita jelas: pecat! Di luar itu tidak diterima sama sekali.
Jika tuntuan kita yang paling minimal dan gampang ini tidak dipenuhi, maka bagaimana dengan tuntuan yang lebih tinggi seperti cabut semua tunjangan istimewa DPR selain tunjangan rumah seperti biaya reses yang miliaran rupiah, tunjangan komunikasi yang mencapai jutaan rupiah, sahkan RUU Perampasan Aset, dst? Juga reformasi Polri, tarik militer ke barak, adili pelaku pelanggar HAM, dst?
Mustahil! Seribu kali mustahil!
Kita tahu bahwa elit politik hari ini, DPR, Presiden, Parpol, dst—berpura-pura baik hanya ketika perlawanan telah meluas di seluruh tanah air Indonesia. Dengan kata lain, telinga dan suara mereka hari ini hanya sebuah kemunafikan. Namun dalam posisi terdesak itupun, mereka masih berusaha untuk mencari cela pertahanan diri dan mencoba menipu rakyat Indonesia. Betapa biadapnya! Betapa bebalnya mereka terhadap suara rakyat!
Maka kita rakyat Indonesia menolak mundur satu langkah pun sampai tuntuan kita dipenuhi. Perlawanan kita hari ini harus diperluas sampai kepada pembentukan-pembentukan komite-komite buruh di pabrik-pabrik dan mahasiswa di kampus-kampus. Juga kalau perlu dan memang perlu, komite-komite rakyat di setiap desa-desa dan kecamatan.
Komite ini akan berfunngsi untuk menyatukan seluruh kekuatan rakyat di setiap sektor; juga mengambil alih kampus-kampus, pabrik-pabrik, tempat kerja, dan basis massa rakyat untuk menjadi pusat aktivitas perjuangan buruh dan rakyat Indonesia. Komite perlawanan ini akan menjadi wadah bagi buruh dan rakyat untuk berkoordinasi, rapat akbar, pemogokan, hingga pendudukan tempat-tempat strategis hingga tuntutan rakyat dipenuhi.
Komite ini juga akan mengarahkan rakyat untuk maju secara teratur, demikian pun mundur jika situasinya terdesak. Kita tahu bahwa elit beserta apparatus bersenjatanya sangat teorganisir, maka perlawanan kita pun harus demikian terorganisir. Inilah yang harus kita lakukan untuk tetap berada dalam alur perlawanan hingga tuntuan kita dipenuhi.
Rakyat Dicekik Pajak!
Hak Istimewa Elit Politik Melangit!
Ganyang Elit Politik!
Perkuat Persatuan, Konsolidasikan Kekuatan Rakyat!
Bangun Komite Perlawanan di Kampus, Pabrik, Kampung dan Desa-desa!
Hidup Rakyat Indonesia!
ditulis oleh Sharon Muller / Kader Perserikatan Sosialis dan Anggota OKMS
Comment here