Penyiksaan TNI terhadap rakyat Papua bukanlah perubatan oknum. Kejahatan ini dilakukan secara berantai dan tidak terputus-putus, kejahatan ini sudah menjadi pola. Ini adalah kejahatan struktural (sistematis) yang dirancang untuk menundukan bangsa Papua, menghentikan segala bentuk perlawanan bangsa Papua demi eksploitasi dan pencurian kekayaan alam Papua. Persoalan di Papua harus diselesaikan secara demokratis, termasuk mendirikan Pengadilan HAM untuk semua pelaku kejahatan di Papua sejak tahun 1960an, bukan saja pelaku di lapangan namun juga yang bertanggungjawab dalam rantai komando. Ini akan memutus pola kejahatan yang sudah terjadi, memberikan keadilan pada rakyat Papua.