RKUHP digagas para politisi borjuis serangkaian dengan berbagai peraturan bermasalah yang intinya melegalkan kesewenangan sekaligus memfasilitasi perluasan penghisapan. RKUHP diklaim sebagai upaya untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda termasuk juga mengklaim RKUHP merupakan modernisasi hukum pidana. Dalih dan klaim ini tidak benar.