AksiReportase

ARB Gelar Aksi Peringati 24 Tahun Reformasi

Yogyakarta- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali menggelar aksi demonstrasi pada 22 Mei 2022 di perempatan Gejayan, Yogyakarta. Massa aksi yang awalnya berkumpul di UIN Sunan Kalijaga itu kemudian pada pukul 14:30 melakukan konfoi menuju titik aksi.

Dalam aksinya, massa mengusung tema utama “Sudah Cukup Periode Oligarki! Jangan Diperpanjang Lagi!” Melalui orasi dari perwakilan Perserikatan Sosialis (PS), Musell, menerangkan bahwa tema itu diusung sesuai dengan realitas objektif yang hari ini terjadi di Indonesia. Bahwasannya capaian-capaian reformasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat pada 1998 seperti KPK, Ruang Demokrasi, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dsb, kini secara cepat digembosi dan bahkan dikorupsi oleh rezim.

“Hal ini tentu benar, sebab, sejak tahun 2019 rezim mengesahkan serangkaian Undang-Undang seperti revisi UU 30 Tahun 2002 yang justru melemahkan KPK, Pengesahan UU Omnibuslaw yang justru menindas buruh, pengerahan militer dalam jumlah besar dalam setiap potes rakyat, rangkap jabatan oleh para jenderal militer, dan bahkan pembrangusan demokrasi yang sampai saat ini mencapai angka terendahnya yakni 6,3 pada tahun 2020” tegas Musell.

Senada dengan itu, Mawar, perwakilan dari SIEMPRE dalam orasinya pada pukul 15:00 menguraikan bahwa berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rezim akhir-akhir ini, alih-alih mensejahterakan rakyat, justru sebaliknya menindas. Mawar mencontohkan, proyek strategis nasional (PSN) misalnya, justru merampas ruang hidup rakyat seperti di Wadas, Rukun Pakel, Biak, Yahukimo, Merauke, Kinipan, dsb.

Dan bahkan, proyek pemindahan ibu kota negara pun sangat kental dengan usaha bagi-bagi proyek di tingkatan oligarki. Dalam laporan “Ibu Kota Baru Buat Siapa” yang diluncurkan oleh beberapa LSM baru-baru ini melaporkan bahwa tanah di tiga ring utama IKN semuanya dikuasai oleh para oligarki seperti Luhut Panjaitan, Hasim Djojohadikusumo, dsb, sehingga konsesi pertama adalah negara dan penguasa lahan. Bukan rakyat. Justru Masyarakat adat di empat kecamatan akan digusur.

Sementara itu perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Samrad, menjelaskan bahwa kondisi rakyat Papua tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh rakyat Indonesia. Di Papua, menurutnya, perampasan lahan atas nama pembangunan nasional juga masif, operasi militer berturut-turut, dan marginalisasi penduduk asli juga masif. Dan pemerintah sekarang memakasakan Otsus dan Pemekaran yang justru akan memperparah kondisi penderitaan rakyat.

“Sehingga kami [AMP] tegaskan bahwa musuh rakyat tertindas baik di Indonesia maupun West Papua adalah sama, yakni sistem kapitalisme yang memberikan keleluasan bagi segelintir orang untuk menghisap mayoritas rakyat. Dan sistem itu adalah Kapitalisme”.  

Aksi berlangsung dengan damai dan tertib protokol kesehatan. Massa juga meneriakan yel-yel “hidup rakyat! hidup petani! hidup kaum miskin kota! dan Free West Papua!”.

Massa aksi kemudian membubarkan diri pada pukul 17:00 dengan menyanyikan lagu “Buruh, tani, rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi!”. (mm)

***

Peryataan sikap:

  1. 6 jam kerja bagi buruh
  2. Hentikan PHK Sepihak
  3. Cabut omnibus law dan peraturan turunannya
  4. Berikan upah layak bagi buruh
  5. Berikan cuti haid dan cuti melahirkan bagi buruh perempuan yang dibayarkan secara penuh
  6. Sahkan RUU PRT
  7. Berikan kebebasan berserikat bagi buruh
  8. Terapkan permendikbud no.30 di semua perguruan tinggi
  9. Terapkan kurikulum yang berprespektif keadilan gender di sekolah dasar sampai perguruan tinggi
  10. Buatkan peraturan turunan untuk tindak pidanan perkosaan dan pemaksaan aborsi
  11. Lawan kriminalisasi terhadap kawan-kawan LGBT dan Minoritas Gender lainnya
  12. Hentikan komersialisasi pendidikan
  13. Cabut pemungutan liar di setiap sekolah
  14. Bangun ruang aman di lingkungan kampus
  15. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
  16. Berikan transparansi anggaran kampus kepada mahasiswa
  17. Tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual di kampus
  18. Bebaskan Victor Yeimo dan Seluruh Tapol Papua
  19. Hentikan kriminalisasi aktivis Papua
  20. Hentikan kriminalisasi terhadap Hariz Azhar dan Fatiah
  21. Tarik Militer di Tanah Papua
  22. Buka akses jurnalis Nasional dan Internasional di Papua

Loading

Print Friendly, PDF & Email

Comment here

%d blogger menyukai ini: