Pelajaran-Pelajaran Dari Pemilihan Umum 2014

Pemilu 2014Reformasi 1998 dan Perjalanannya

Sebelum Reformasi 1998 sejak 1965, rakyat Indonesia hidup dalam kondisi seperti jaman perbudakan beribu-ribu tahun yang lalu. Dimana rakyat tidak ubahnya seperti budak yang dianggap sebagai perkakas yang bersuara. Tugas mereka adalah kerja, kerja dan kerja. Buruh bekerja di pabrik, petani mencangkul di sawah, mahasiswa belajar di kampus, perempuan bekerja di rumah, dsb, dsb. Semua diluar itu, terkait dengan kebijakan ekonomi, penentuan upah, pengaturan sumber daya alam, penentuan pejabat publik, keadilan, penegakan hukum, kebijakan pendidikan hingga ingatan serta kesadaran, pendeknya: ideologi dan politik adalah sepenuhnya milik Rejim Militer Soeharto.

Seperti yang dikatakan oleh Ali Moertopo, sang arsitek konsepsi politik “massa mengambang” dari Rejim Militer Soeharto: “Partai-partai politik itu senantiasa berusaha menghimpun kekuatan massa melalui pembentukan berbagai organisasi afiliasi atas dasar ideologi partai-partai induknya. Massa rakyat khususnya di desa-desa selalu menjadi korban kepentingan politik dan kepentingan ideologi partai-partai yang bersangkutan. Terlibatnya mereka dalam pertentangan kepentingan politik dan ideologi sempit telah menyebabkan kepentingan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhannya akan kemajuan dan perbaikan hidup, baik materiil maupun spiritual menjadi terlalaikan.”

Menjalankan konsepsi politik Rejim Militer Soeharto yang seperti itu, di sebuah bangsa yang sejak perjuangan melawan kolonialisme, sejak proses membangun sebuah bangsa bernama Indonesia menyandarkan perjuangan pada keaktifan klas buruh dan rakyat pada perjuangan politik, adalah dua hal yang sepenuhnya bertentangan. Anti kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan menjadi boneka kekuatan imperialis. Keterlibatan aktif klas buruh dan rakyat dalam politik, dalam berpartai, berorganisasi, demonstrasi, rapat-rapat akbar, mogok bertentangan dengan “massa mengambang”.

Kesadaran klas buruh dan rakyat atas nilai-nilai revolusioner, nasionalis, internasionalis, solidaritas bertentangan dengan kesadaran patuh sebagai “perkakas yang bersuara”. Sementara bagi Bung Karno, komunisme adalah sebuah kekuatan untuk bersekutu melawan Nekolim. Rejim Militer Soeharto melancarkan pembantaian yang luar biasa kejam setelah Oktober 1965. Sehingga dapat menggunakan komunistophobia untuk menyebarkan teror, ketakutan dan membangun kepatuhan.

Oleh karenanya Rejim Militer Soeharto hanya bisa terbangun atas dasar pembantaian keji terhadap ratusan ribu hingga jutaan klas buruh, petani, mahasiswa; rakyat yang paling aktif secara politik, yang paling memiliki kesadaran klas, yang paling berkomitmen terhadap perjuangan membangun sebuah bangsa. Ditambah dengan kebijakan serta struktur represif “negara dalam negara” yang dijalankan oleh militer, khususnya Angkatan Darat.

Apa Yang Didapatkan Dari Reformasi 1998?

Satu hal yang pasti bahwa capaian reformasi 1998 adalah (proses) munculnya kembali tradisi mobilisasi massa dan organisasi rakyat yang dihancurkan Rejim Militer Soeharto pada tahun 1965. Aksi massa menjadi hal yang umum dilakukan oleh rakyat, bahkan oleh aparat negara seperti prajurit polisi maupun tentara, untuk menuntut hak atau menyuarakan dirinya. Demikian berbagai macam organisasi menjamur dimana-mana.

Dengan begitu memudahkan klas buruh dan rakyat untuk melancarkan perjuangan melawan kapitalisme. Ribuan kalau bukan puluhan ribu organisasi rakyat bermunculan untuk menjadi alat menuntut hak-haknya. Tentunya termasuk serikat buruh. Demikian pula dalam ranah perjuangan politik, ruang demokrasi tersebut memungkinkan munculnya beberapa kelompok kiri dari berbagai spektrum. Sementara itu geliat bagi perspektif atau bacaan kiri, sosialis, revolusioner, progresif atau bahkan komunis juga berkembang. Ditandai dengan munculnya berbagai macam penerbitan dan buku-buku terkait dengannya.

Namun Reformasi 1998 bukan saja berarti pembukaan ruang demokrasi bagi klas buruh dan rakyat. Kebebasan politik tersebut juga berarti kebebasan politik bagi berbagai macam kelompok borjuasi. Reformasi 1998 telah membuka ruang bagi mereka untuk bisa bebas bertarung merebut kekuasaan politik untuk memperkuat dan mempertahankan akses ekonominya. Salah satunya adalah melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung. Diantara kelompok borjuasi, kondisi tersebut menguntungkan mereka yang dahulu tidak mendapatkan bagian dalam Rejim Militer Soeharto. Dimana dahulu di jaman Rejim Militer Soeharto mereka terpaksa tersingkir atau hancur atau mencari cantolan kekuasaan politik yang lain untuk melindungi dirinya. Dengan terbukanya ruang demokrasi maka mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan begitu bisa langsung melindungi kepentingan akumulasi modal mereka.

Disisi yang lain elit borjuasi yang dahulu berkuasa (baik borjuasi bersenjata maupun mereka yang mencantolkan dirinya pada borjuasi bersenjata) juga harus bertarung didalam ruang demokrasi yang baru tersebut. Sesuatu yang tidak mengenakan serta menyulitkan bagi mereka yang terbiasa mendapatkan jabatan, penghormatan dan segala hak istimewa dengan KKN dibawah perlindungan senjata. Tanpa pernah membangun dukungan apapun dari rakyat.

Pengkhianatan Para Elit Politik

Diatas dikatakan bahwa para elit politik juga mendapatkan keuntungan dari Reformasi 1998. Namun itu bukan berarti bahwa mereka memperjuangkan Reformasi 1998 secara konsisten dan militan. Gelombang reformasi yang membangkitkan kekuatan jutaan rakyat ternyata kemudian dikhianati oleh para elit-elit politik. Para elit-elit politik tersebut berupaya merebut sebanyak mungkin kekuasaan tanpa sepenuhnya menghancurkan kekuasaan Rejim Militer Soeharto. Mencari kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan mereka. Serta pada saat bersamaan menahan gelombang reformasi mahasiswa dan rakyat agar tidak berkembang besar.

Disisi yang lain para elit politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Imperialisme AS dan Eropa. Entah dia berasal dari (sisa-sisa) Rejim Militer Soeharto ataupun dari elit politik baru yang berkembang paska Reformasi 1998. Rejim Militer Soeharto sendiri yang naik dengan menggulingkan Soekarno tidak terlepas dari kepentingan Imperialisme AS. Para elit politik tersebut sangat bergantung dalam hal dukungan politik, ekonomi termasuk persenjataan dari kekuatan Imperialis. Para elit politik tersebut kemudian berkolaborasi menjadi kaki tangan Imperialisme dalam penjarahan kekayaan alam, eksploitasi terhadap buruh, perampasan tanah serta penggusuran petani.

Pengkhianatan para elit politik tersebut terhadap Reformasi 1998 terlihat pada Pertemuan Ciganjur. Pertemuan yang diselenggarakan disaat mahasiswa dan rakyat tumpah ruah dijalanan menolak Sidang Istimewa MPR, menolak DPR/ MPR bentukan Orde Baru, menuntut pembentukan pemerintahan sementara, menuntut penghapusan dwi fungsi ABRI, mengadili Soeharto dengan pengadilan rakyat, menolak Habibie boneka Soeharto. Keseluruhan tuntutan yang akan menghasilkan “Reformasi Total” atau menyingkirkan secara tuntas kekuatan Rejim Militer Soeharto dan membuka jalan bagi ruang demokrasi yang utuh.

Namun mereka; Gus Dur, Megawati, Amin Rais serta Sultan justru berkumpul di Ciganjur. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk memberikan kesempatan pada Habibie, menghapus dwi fungsi ABRI secara bertahap serta mengadili Soeharto dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu artinya mereka memberikan kesempatan bagi kekuasaan Rejim Militer Soeharto untuk mengkonsolidasikan dirinya. Ironinya para elit politik itu juga mengharapkan sisa-sisa kekuasaan Rejim Militer Soeharto, pada waktu itu adalah Habibie, DPR/ MPR dan ABRI, yang akan memimpin dan mengarahkan proses perubahan. Mereka yang menjadi akar masalah diharapkan untuk memperbaiki dirinya dengan menyelenggarakan pemilu, mengadili Soeharto serta mencabut dwi fungsi ABRI. Tidak mungkin!

Kedua kalinya para elit itu berkhianat adalah aliansi antara Megawati, PDI Perjuangan dengan Sisa-sisa Orde Baru (militer dan Golkar) dan Poros Tengah untuk menggulingkan Gus Dur. Pengkhianatan tersebut menghasilkan rejim yang paling represif paska Rejim Militer Soeharto. Yang memenjarakan sekitar 90 persen lebih aktivis politik paska Rejim Militer Soeharto. Serta adalah Rejim Mega-Hamzah yang merestorasi kembali kekuatan sisa-sisa Rejim Militer Soeharto (Golkar dan Militer) serta ketiga Rejim Mega-Hamzah adalah rejim yang melapangkan jalan bagi masifnya kebijakan neoliberalisme.

Reformasi 1998 Hari Ini dan Pemilihan Umum

Setelah 16 tahun reformasi dalam bidang ekonomi yang dihasilkan adalah kemiskinan yang menggurita dan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin. Setengah lebih dari penduduk Indonesia akan masuk ke golongan miskin jika menggunakan standar pendapatan 12 ribuan sehari. Sementara itu seluruh harta benda dari 60 juta rakyat Indonesia sama dengan kekayaan 40 orang paling kaya di Indonesia. Empat puluh orang yang setiap tahun kekayaannya meningkat rata-rata 80 persen. Ini adalah kesenjangan sosial yang jauh lebih besar dari Thailand, Malaysia dan bahkan Singapura. Demikian juga angka pengangguran terus menerus meningkat hingga mencapai sekitar 42 juta orang. Dengan sekitar 35 juta orang berstatuskan setengah pengangguran dan 7 juta orang adalah pengangguran penuh.

Disisi lainnya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi terus menerus digerus. Pelanggaran HAM dimasa lalu tidak pernah menemui titik terang sementara terus menerus terjadi pelanggaran HAM baru di Papua maupun daerah-daerah lainnya, kebebasan berserikat, berekspresi, berideologi dan beragama juga terus menerus diserang. Sementara berbagai Undang-undang yang akan maupun telah disahkan semakin menutup ruang demokrasi; Ormas, Kamnas, Penanganan Konflik Sosial, KUHP, dsb, dsb. Bidang ekonomi dan politik bukanlah sesuatu yang saling terpisah dan tidak terkait namun bagian dari strategi Neoliberalisme di Indonesia. Ekonomi tidak pernah berdiri sendiri terlepas dari politik demikian pula dengan sebaliknya.

Kondisi tersebut yang membuat semakin lama rakyat semakin jauh dari harapan masa depan yang lebih baik dan semakin lama semakin tidak mempercayai keseluruhan institusi Negara yang ada sekarang, termasuk Reformasi 1998 dan capaian-capaiannya seperti pemilihan umum. Secara statistik pemilihan umum demi pemilihan umum paska reformasi terlihat bahwa tingkat partisipasi terus menurun. Menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 1999 partisipasi pemilih mencapai 93,30%, sementara tahun 2004 menurun 84,07% pada Pileg dan 77,44% di Pilpres, sementara di Pemilu 2009 partisipasi pemilih Pileg 70,99% dan Pilpres 72,56%. Sehingga prosentase tidak berpartisipasi dilaporkan meningkat dari Pileg tahun 1999 sebesar 10,2 persen, menjadi 23,3 persen pada pileg 2004, dan 39 persen pada tahun 2009.

Kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, pelanggaran HAM serta menyempitnya ruang demokrasi juga menunjukan ketidakmampuan dari para elit politik Indonesia untuk memberikan jalan keluar bahkan dalam kerangka sebuah bangsa dan tatanan ekonomi politik kapitalisme sekalipun. Secara ekonomi dan politik mereka terikat pada kekuatan Imperialis. Memberikan seluruh aset-aset ekonomi terbaik (seperti lewat liberalisasi, privatisasi, perampasan tanah serta pencabutan subsidi) kepada tuan-tuan Imperialis dan mendapatkan recehan darinya. Tidak meninggalkan apapun untuk rakyat Indonesia yang terus menerus dipaksa menanggung beban kolaborasi para elit politik dengan kekuatan Imperialis. Dalam politik bahkan para elit politik tersebut tidak konsisten untuk memperjuangkan ruang demokrasi. Mereka lebih suka mempertahankan dan atau berupaya mengembalikan (sebagian) dari struktur kekuasaan Rejim Militer Soeharto

Namun Reformasi 1998 memaksa bahwa untuk menjalankan kekuasaannya maka berbagai kelompok dari elit politik yang ada harus bertarung didalam pemilu setiap lima tahun sekali. Itu artinya sedikit banyak mereka harus mendapatkan suara dukungan dari klas buruh dan rakyat itu sendiri. Tidak punya ideologi, perspektif, tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tidak memiliki kebijakan alternatif atau kerakyatan sekalipun. Membuat mereka setiap lima tahun sekali dalam pemilu akan berlomba-lomba menjadi yang paling “dekat” dengan rakyat. Secara umum metode politik mereka agar “dekat” dengan rakyat adalah demagogi nasionalisme, populisme dan masa lalu atau mencoba me-rakyat.

Mencoba me-rakyat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dari partai-partai yang mengambil rakyat biasa untuk dijadikan calon legislatif bahkan hingga memberikan pijatan atau cuci kendaraan gratis. Ataupun blusukan ke tempat-tempat rakyat berkumpul serta kesederhanaan seperti rakyat jelata. Dibesarkan oleh media massa, Joko Widodo dan sebagai akibatnya (sedikit banyak) PDI Perjuangan adalah yang paling diuntungkan dengan metode ini. Disisi lain Prabowo, Partai Gerindra serta para pendukungnya menggunakan demagogi nasionalis populis serta kenangan masa lalu untuk menggalang suara. Anti asing, bocornya sumber daya alam menjadi slogan yang dikumandangkan dengan solusi kejayaan “Macan Asia” seperti di masa lalu. Tentunya masa lalu dengan menyimpan erat-erat dibawah karpet pembantaian massal, penculikan, larangan berpolitik, KKN (kolusi korupsi nepotisme), hutang luar negeri dan menjadi hamba Imperialis.

Diluar Para Elit Politik
Klas Buruh Bergerak Maju

Ditengah kondisi ekonomi dan politik yang juga menghimpin klas buruh. Dengan upah riil yang semakin lama semakin menurun walau nominal upah meningkat hingga 50 persen sejak tahun 1990an. Serta merajarelanya ketidakpastian kerja dengan kerja kontrak dan outsourcing hingga hampir 70 persen dari total tenaga kerja. Klas buruh menghadapinya dengan semakin memperhebat kekuatannya. Mempelajari teori-teori kritis, melancarkan perlawanan radikal, memperkuat organisasinya hingga mencoba melancarkan perjuangan politik.
Dalam waktu 2-3 tahun belakangan ini gerakan buruh telah menunjukan dirinya sebagai kekuatan yang mampu menandingi kekuatan politik borjuasi. Mogok Nasional pertama dalam lima puluh tahun terakhir dilancarkan oleh Kaum Buruh. Dari perjuangannya gerakan buruh mampu memaksa konsensi-konsensi diberikan. Pembatasan melalui peraturan hukum atas sistem kerja outsourcing. Pemenuhan hak-hak normatif yang sejatinya sudah tertera didalam peraturan hukum namun selalu dilanggar oleh para pemilik modal dan dibiarkan oleh pemerintah. Ketika berhasil memperjuangkan hak-hak normatifnya, gerakan buruh semakin percaya diri untuk memperjuangkan bukan saja kepentingan kaum buruh namun juga rakyat. Pada pertengahan tahun 2013, gerakan buruh berhasil menggagalkan rencana kenaikan harga BBM.

Kebangkitan gerakan buruh tersebut membangkitkan kesadaran politik. Kesadaran setidaknya bahwa kaum buruh butuh memasuki arena perjuangan politik. Berbagai macam upaya dilakukan oleh gerakan buruh. Kaum buruh sudah berangkat dari sekedar menitipkan nasib melalui pembuatan kontrak politik, sekarang gerakan buruh mencoba menitipkan kader-kadernya menjadi calon legislatif melalui partai-partai borjuis. Demikian juga menggagas pembangunan partai politiknya sendiri.

Namun perkembangan gerakan tersebut bukan berarti tanpa hambatan. Kriminalisasi, preman, represi, milisi sipil, pengerahan tentara digunakan untuk menghancurkan gerakan buruh. Termasuk juga berbagai macam peraturan legal dibuat untuk membatasi gerakan buruh. Satu yang sangat membahayakan gerakan buruh adalah musuh didalam dirinya sendiri. Yaitu elit-elit birokrat organisasi buruh yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan kaum buruh itu sendiri.

Ketika minim sekali atau bahkan tidak ada sogokan/ konsesi yang bisa diberikan oleh para elit politik terhadap gerakan buruh atau sebagian dari gerakan buruh maka peran dari elit-elit birokrasi serikat buruh tersebut menjadi sangat penting untuk meredam gerakan buruh. Kondisi tersebut akan menciptakan kondisi bagi terbongkarnya hubungan antara para elit politik dengan elit birokrasi serikat buruh tersebut dihadapan massa gerakan buruh.

Klas Menengah Bergerak Mundur

Istilah klas menengah sepertinya muncul, atau paling tidak mulai dikenal diantara gerakan buruh, ketika Mogok Nasional pertama pada tahun 2012. Dengan komentarnya melalui media sosial, khususnya Twitter, yang meributkan persoalan remeh temeh dalam Mogok Nasional seperti sampah, macet, motor mahal yang dipakai buruh, daripada demo mending kerja, tidak bersyukur, dsb, dsb.

Dorongan kuat dari klas menengah ini adalah untuk masuk kedalam klas atas namun basis ekonomi mereka sangatlah rapuh. Kehidupannya terus menerus digerus Neoliberalisme dan jatuh dalam kemiskinan klas buruh. Modal kecil mereka tidak ada artinya dalam persaingan kapitalisme, demikian dalam banyak hal kondisi ekonomi mereka lebih dekat dengan klas buruh. Kondisi tersebut disatu sisi memunculkan konsumerisme dengan budaya kredit atau sewa barang-barang mewah atau beli barang-barang KW. Ataupun mencibir kelompok lain yang dianggap rendah namun bisa memiliki barang-barang bagi klas mereka, seperti buruh yang mengendarai motor mahal.

Disisi yang lain memunculkan kekhawatiran terus menerus akan hancurnya basis ekonomi mereka. Sehingga kesadaran mereka berbeda saat menjelang kejatuhan Rejim Militer Soeharto, dimana mereka semua memandang pentingnya demokrasi. Kecenderungan kesadaran mereka adalah konservatif, intoleran dan bahkan cenderung otoritarian. Sekarang mereka ingin dengan kuat mempertahankan basis ekonomi mereka yang rapuh tersebut dengan cara apapun. Sehingga mereka lebih konservatif, mencari amannya saja dengan mengikuti apa yang dianggap “mainstream”. Tidak heran cenderung menyetujui pelarangan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Mereka juga intoleran terhadap segala sesuatu yang dinilai berbeda dan dicurigai dapat menggoyang “kenyamanan” atau lebih tepatnya basis ekonomi mereka yang rapuh. Tercermin juga dalam penolakannya untuk adanya kebebasan berideologi dan menyetujui pelarangan organisasi-organisasi kiri. Semuanya itu mendorong mereka cenderung untuk mendukung otoritarian.

Apa Yang Ditunjukan Dari Hasil-hasil Pemilihan Umum 2014?

Pemilu 2014 ini merupakan pemilihan umum legislatif keempat dan pemilihan umum presiden ketiga paska reformasi. Dalam pemilihan umum 2014 ini terdapat kenaikan jumlah peserta pemilihan umum. Dari pemilihan legislatif 2009 yang diikuti oleh sekitar 70 pesen pemilih menjadi diikuti oleh sekitar 75 persen pemilih ditahun 2014 ini. Namun tetap tidak dapat mengalahkan keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum pertama setelah kejatuhan Rejim Militer Soeharto ditahun 1999.

Terdapat kecenderungan relatif stagnan atau menurun suara dari partai-partai Borjuis yang ada sekarang. Ini menunjukan bahwa kepercayaan rakyat terhadap partai-partai politik termasuk juga DPR ataupun DPRD semakin menurun. Partai Golongan Karya, partai penopang Rejim Militer Soeharto, terus menerus menurun suaranya dari sekitar 23 juta pada Pemilu 1999 menurun di angka 18 juta pada pemilu 2014 ini. Sementara itu PDI Perjuangan tidak pernah bisa kembali pada popularitasnya di tahun 1999 dengan sekitar 35 juta suara. Bahkan ketika sudah memanfaatkan popularitas Jokowi, PDI Perjuangan tidak mengalami kenaikan suara yang signifikan, hanya sekitar 7 juta suara menjadi 23 juta suara. Partai Demokrat sebagai partai yang paling banyak terbongkar kasus korupsinya kehilangan hampir 10 juta suara. Sementara itu suara partai-partai berideologikan Islam relatif stagnan.

Ada satu yang cukup berbeda adalah adalah suara Partai Gerinda yang naik hingga hampir 3 kali lipat. Pada pemilu 2009, Partai Gerindra mendapatkan sekitar 4,5 juta suara. Jumlah itu meningkat menjadi sekitar 14,7 juta suara pada pemilu 2014 ini. Sementara itu Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra sebagai Calon Presiden mendapatkan suara sebanyak 62,5 juta suara dengan jarak sekitar 8,5 juta pemilih dari Jokowi. Dibandingkan dengan hasil survey sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden jumlah suara Prabowo mengalami kenaikan. Demikian juga dalam survey paska penetapan nama calon presiden dan wakil presiden, berbagai hasil survey menunjukan kecenderungan peningkatan suara Prabowo.

Kenaikan ini tidak terlepas dari kampanye besar-besaran dari Partai Gerindra (terutama lewat sosok Prabowo) yang lebih merupakan demagogi nasionalis, populis dan masa lalu. Ditengah angka serta jurang kemiskinan semakin besar tanpa alternatif yang meyakinkan rakyat maka tidak heran demagogi tersebut berhasil mendulang suara besar bagi Gerindra. Besar kemungkinan dukungan juga didapatkan dari klas menengah yang memiliki kecenderungan mendukung otoritarian. Dengan kampanye yang menekankan pada sifat-sifat militeristik, tegas, berani dari Prabowo. Mencerminkan kerinduan akan “stabilitas” di bawah Rejim Militer Soeharto dibandingkan dengan “kebablasannya” Reformasi 1998 yang menghasilkan “ketidakstabilan”.

Dalam demagog tersebut juga terdapat manipulasi sejarah. Manipulasi sejarah yang telah dibangun selama 32 tahun Rejim Militer Soeharto dan masih bertahan hingga sekarang. Pertama adalah tentang Rejim Militer Soeharto dan bagaimana kemunculannya. Macan Asia ataupun juga Keajaiban Asia adalah ungkapan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 1993 untuk menunjuk pada negara-negara di Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan sejak tahun 1965 hingga 1990an. Pernyataan yang ironis karena pada tahun 1999, Bank Dunia yang sama meyatakan bahwa 30 persen hutang luar negeri Indonesia, atau sekitar 135 hingga 315 triliun rupiah, dikorupsi oleh Soeharto dan kroninya. Demikian istilah “macan asia” bukanlah berarti sebuah negara yang terlepas dari kepentingan Imperialisme atau bahkan berani menentang Imperialisme. Korea Selatan dan Jepang sebagai contoh adalah sebuah negara yang memiliki ketergantungan militer sangat besar pada militer AS. Demikian pula kedua negara tersebut menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Bagaimana dengan Indonesia sebagai “Macan Asia”?

Sejak kenaikannya, Rejim Militer Soeharto tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kekuatan Imperialisme AS. Naiknya Rejim Militer Soeharto adalah “…hadiah terbesar di Asia Tenggara” begitu menurut Nixon, Presiden AS saat itu. Aksi-aksi menggoyang Soekarno mendapatkan bantuan sebesar 50 juta rupiah. Sementara Imperialis AS menyerahkan daftar nama 5.000 orang yang harus dihabisi kepada Angkatan Darat. Sementara itu House Committee on Foreign Affairs Amerika Serikat menyatakan bahwa pada saat terjadi peristiwa Oktober 1965 terdapat lebih dari 1.200 pejabat Indonesia termasuk figure militer senior telah dilatih di AS. Mereka ini yang kemudian menjadi jalur bagi Imperialis AS untuk menyediakan dukungan untuk penggulingan Soekarno.

Demikian kerangka ekonomi Indonesia pun ditentukan oleh kekuatan Imperialis. Pada tahun 1967, Sri Sultan Hamengkubuwono, Adam Malik dan tim ekonomi yang sekarang disebut sebagai “Mafia Berkeley” sebagai utusan dari Rejim Militer Soeharto bertemu dengan para kapitalis internasional seperti David Rockefeller, perusahaan bank dan minyak utama, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British-American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation dan US Steel. Sumber daya alam Indonesia kemudian dibagi-bagi di antara mereka. Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat. Konsorsium Amerika dan Eropa mendapatkan nikel di Papua Barat. Alcoa mendapatkan bagian terbesar bauksit Indonesia. Perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis menguasai hutan tropis Sumatera, Papua Barat dan Kalimantan. Ditambah dengan UU Penanaman Modal Asing yang memberikan pembebasan pajak.

Sementara Prabowo ingin secara artifisial menyamakan dirinya dengan Bung Karno pada saat bersamaan juga memuja-muja Soeharto. Rejim Militer Soeharto bukan merupakan sebuah kelanjutan dari Pemerintahan Soekarno. Hubungan keduanya adalah berkebalikan bahkan bertentangan. Kejahatan HAM yang luar biasa pada tahun 1965 justru membuktikan bahwa Rejim Militer Soeharto ingin menghancurkan semua yang telah dibangun sejak jaman perjuangan kemerdekaan. Karena dari kehancuran, dari kontra revolusi tersebutlah maka sebuah Rejim Militer dapat dibangun. Rejim Militer yang mendapatkan dukungan dari kekuatan Imperialis. Rejim Militer yang mampu membangun kepatuhan dan kepasifan politik.

Kedua adalah terkait dengan Reformasi 1998. Bagi Prabowo dan koalisinya Reformasi 1998 merupakan hasil dari kebaikan hati Soeharto beserta TNI yang mementingkan rakyat serta sukarela melepaskan jabatannya. Disisi yang lain segala upaya dari Prabowo, dari Rejim Militer Soeharto, untuk melawan gerakan Reformasi 1998 mereka benarkan. Bahwa penculikan, penembakan, penyerbuan kampus-kampus, represi adalah untuk melawan kelompok teroris dan perusuh. Kini dengan dalih untuk menyelamatkan Konstitusi dan melawan liberalisme, koalisi pendukung Prabowo menyalahkan Reformasi 1998 yang telah kebablasan.

Reformasi 1998 adalah hasil dari perjuangan gerakan mahasiswa dan rakyat yang sudah dimulai sejak tahun 80an. Dengan berbagai kelompok mahasiswa yang turun ke rakyat dan mendorong politik mobilisasi massa. Mobilisasi massa semakin membesar pada tahun 1990an sebagai contoh pada peristiwa 27 Juli 1996 serta mobilisasi Mega-Bintang-Rakyat. Yang terus membesar hingga mendapatkan momentum untuk semakin memperkuatnya dengan adanya Krisis Kapitalisme 1997. Bulan Februari 1998 menunjukan peningkatan secara kuantitas maupun kualitas dari aksi-aksi mahasiswa dan rakyat. Isu mereka adalah turunkan Soeharto; cabut dwi fungsi ABRI; cabut 5 paket UU politik dan reformasi total.

Represi yang dilakukan termasuk dengan men-DO mahasiswa yang terlibat dalam aksi, pembubaran aksi-aksi, penyerbuan kampus hingga penculikan, menyulut kerusuhan SARA, memobilisasi milisi sipil binaan mereka untuk menyerang aksi massa, penembakan dan pembunuhan terhadap aktivis mahasiswa. Rejim Militer Soeharto juga berupaya memberikan konsesi saat mobilisasi massa mahasiswa dan rakyat semakin besar. Soeharto menjanjikan bahwa reformasi bisa dilaksanakan pada tahun 2003. Ini kemudian diralat menjadi saat ini juga tahun 1998. Dari Cairo pada tanggal 13 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk mengundurkan diri. Soeharto kemudian menjanjikan akan me-reshuffel Kabinet Pembangunan VII dan membentuk Kabinet Reformasi. Terakhir dia mengundang berbagai tokoh masyarakat untuk membentuk Komite Reformasi.

Hingga detik-detik terakhir ketika pendukung-pendukungnya satu persatu pergi meninggalkan Soeharto, satu-satunya kekuatan yang masih membela Soeharto adalah tentara. Tidak pernah ada niat dari Soeharto untuk mundur dari kekuasaan. Dia berupaya untuk menghancurkan gerakan mahasiswa dan rakyat lewat represi. Namun semakin besar represi tersebut justru menghasilkan perlawanan yang semakin besar pula. Oleh karena itu Soeharto berupaya memberikan konsesi sambil mempertahankan sebanyak mungkin kekuasaan pada dirinya.

Bagaimana Dengan Jokowi? Sejak awal tahun 2013 hingga sebelum Pemilihan Presiden 2014 terdapat sekitar 35-an survey mengenai calon presiden yang akan dipilih oleh koresponden. Hampir seluruh survey tersebut menempatkan nama Jokowi pada posisi pertama. Kadang kala dengan angka fantastis hingga 5 kali lipat dari persentase saingan terdekatnya. Sementara menjelang coblosan keunggulan Jokowi diatas Prabowo berada pada sekitar 15 persen. Namun kenapa semakin lama keunggulan tersebut semakin menyempit bahkan pada akhirnya perbedaan suara antara Jokowi dan Prabowo tidak begitu jauh?

Pertama, dalam kampanyenya Jokowi (termasuk juga PDI Perjuangan) lebih banyak membicarakan sesuatu yang tidak jelas serta mengumbar persatuan kosong. Apa makna slogan: Lebih Baik Berteman daripada Berantem? Hingga kini muncul slogan: “salam 3 jari”. Kesemuanya itu adalah seruan persatuan kosong karena pada saat yang bersamaan rakyat terus menerus disodori dengan kemiskinan, upah murah, kesenjangan sosial sementara para elit politik bergelimangan harta dari korupsi. Sementara klas buruh tidak jelas masa depannya karena sistem kerja kontrak dan outsourcing namun para elit politik seenaknya menambah terus gaji, tunjangan serta hak-hak istimewa lainnya. Sementara kita melihat dengan jelas para jenderal-jenderal penculik, tukang racun, pembunuh, pembantai rakyat bisa bebas berkeliaran tanpa pernah dimintai tanggung jawabnya dan justru di hormat-hormati, bahkan dimintai nasehatnya. Apakah rakyat korban lumpur Lapindo harus bersatu dengan dia yang menenggelamkan rakyat? Apakah Jokowi, PDI Perjuangan serta para pendukungnya meminta klas buruh dan rakyat untuk bersatu dengan mereka, para elit-elit politik, para jenderal-jenderal tersebut?

Kedua, bahwa Jokowi dan partai-partai pendukungnya sama sekali tidak memiliki perspektif ideologi, politik serta program-program perjuangan yang dapat menjawab persoalan-persoalan klas buruh dan rakyat. Banyak hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh SBY. Ditambah dengan perlindungan ataupun kemudahan bagi para borjuis kecil dan menengah. Jokowi tidak akan mengutak atik kesepakatan dengan berbagai perusahaan tambang. Tetap menjalankan pasar bebas di ASEAN. Serta berbagai program mirip dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat yang tergolong miskin dengan menggunakan berbagai macam kartu. Diluar itu terdapat penekanan pada program-program yang memberikan keuntungan bagi borjuis kecil dan menengah seperti: pemotongan birokrasi, memudahkan perijinan, kesempatan investasi lebih besar untuk investor lokal serta investasi langsung ke daerah-daerah. Tidak ada program-program mendesak terkait dengan persoalan angka serta jurang kemiskinan yang akut. Program yang menuntut untuk mengumpulkan lebih banyak dana untuk menjalankannya. Dana yang mau tidak mau pada saat ini bisa didapatkan dengan mengambilnya dari modal besar atau internasional. Atau persoalan redistribusi kekayaan nasional yang paling minimal (tapi mungkin tidak cukup) bisa dilakukan dengan meningkatkan pajak progresif, termasuk kepada perusahaan-perusahaan multinasional.

Ketiga, Jokowi tidak menunjukan dirinya sebagai pembela demokrasi, pembela HAM, termasuk didalamnya anti terhadap Rejim Militer Soeharto. Dalam koalisi yang dibangun oleh Jokowi hampir semua merupakan partai-partai yang memiliki hubungan dengan Rejim Militer Soeharto. Partai Nasional Demokrat dengan Surya Paloh, Partai Hanura dengan Wiranto, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Sutiyoso termasuk Wakil Presiden, Jusuf Kalla dahulu merupakan bagian dari mesin politik Rejim Militer Soeharto, Golkar. Dari kubu PDI Perjuangan sendiri terdapat orang-orang yang berkuasa di jaman Rejim Militer Soeharto dan ternama karena bermasalah seperti Hendropriyono.

Walaupun Jokowi menyatakan mendukung pengadilan HAM namun sepertinya ini masih patut diragukan. Jokowi tidak pernah secara tegas menggunakan program pengadilan HAM ini untuk memblejeti Prabowo. Atau bahkan menegaskan bahwa posisinya bertentangan dengan Rejim Militer Soeharto. Dalam sejarahnya Megawati dan PDI Perjuangan sendiri tidak konsisten dalam memperjuangkan demokrasi. Reformasi 1998 mereka khianati dengan pertemuan Ciganjur. Setelah itu beraliansi dengan sisa-sisa Orde Baru dan Poros Tengah untuk menggulingkan Gus Dur.

Demikian adanya program Pengadilan HAM Tahun 1965 justru bertentangan dengan sikap Jokowi menanggapi kampanye hitam bahwa dirinya adalah PKI. Jokowi menjawab kampanye hitam tersebut menghina nasionalismenya. Logika yang sama juga terdapat dalam tanggapan PDI Perjuangan bahwa tuduhan PDI Perjuangan adalah komunis menghina Pancasila. Dalam logika hukum borjuis saja terdapat pernyataan bahwa seseorang tidak bersalah sampai dibuktikan di pengadilan. Tapi Pengadilan saja belum ada, namun komunisme sudah dianggap sebagai tidak nasional, anti Pancasila bahkan hingga anti Bung Karno. Logika yang selalu dapat kita temui dalam Rejim Militer Soeharto. Karena membangun ketakutan terhadap komunisme adalah bagian integral dari kekuasannya.

Kemiskinan dan penindasan yang dihadapi klas buruh dan rakyat Indonesia adalah persoalan struktur ekonomi politik. Oleh karena itu penyelesaiannya sampai kapanpun tidak akan bisa dengan tambal sulam. Itu bukan saja dialami oleh klas buruh dan rakyat Indonesia namun disemua negara yang menjadi boneka Imperialis AS dan menerapkan kebijakan Neoliberal. Sehingga solusinya harus bersifat struktural juga. Menghancurkan tatanan kapitalisme dan membangun struktur ekonomi politik yang baru.

Prabowo mewakili kepentingan elit-elit politik yang besar di dalam Rejim Militer Soeharto. Yang banyak kehilangan hak-hak istimewa mereka akibat Reformasi 1998. Sementara Jokowi adalah bagian dari elit-elit politik yang berkembang paska Reformasi 1998 dan sedikit banyak diuntungkan darinya. Namun itu bukan berarti keduanya sepenuhnya bertolak belakang ataupun berbeda. Segera setelah hasil pemilihan umum legislatif diumumkan semua partai politik bertemu dengan sesamanya demi mendapatkan ambang batas 20 persen suara untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak ada yang memperdulikan persoalan ideologi, program ataupun perspektif membangun bangsa yang anti terhadap kekuatan Imperialis atau otoritarian Rejim Militer Soeharto.

Membela Perjuangan Reformasi 1998

Berhadapan dengan sebuah rejim militer yang berdiri diatas pembantaian keji ratusan hingga jutaan rakyat serta pemenjaraan ribuan orang. Rejim militer yang telah menghancurkan seluruh ideologi, perspektif, politik dan tradisi komunis, sosialis, kiri bahkan kerakyatan. Rejim militer yang selama 32 tahun membangun kepatuhan dengan politik “massa mengambang”, represi, manipulasi sejarah Kekuatan gerakan mahasiswa dan rakyat yang bermula dari segelintir individu berkeyakinan untuk turun ke rakyat dan membangun politik mobilisasi massa. Yang tidak memiliki senjata, direpresi demikian hebat, difitnah, diculik bahkan dibunuh. Gerakan yang semakin lama semakin besar, mendapatkan momentum pada Krisis Asia 1997, mendapatkan dukungan rakyat, semakin radikal dan militan dalam melawan Rejim Militer Soeharto dan berhasil menggulingkan Soeharto. Dengan tergulingnya Soeharto maka sedikit banyak membuka ruang demokrasi. Ini adalah sebuah capaian yang luar biasa bagi gerakan mahasiswa dan rakyat.

Kini para elit politik berupaya menyalahkan Reformasi 1998 atas semua keburukan yang terjadi saat ini. Menyalahkan perjuangan mahasiswa dan rakyat pada saat itu untuk menutupi ketidakmampuan mereka memberikan solusi. Namun keluhan juga muncul diantara kalangan gerakan sendiri terhadap Reformasi 1998. Bahwa Reformasi 1998 tidak sempurna, tidak menghasilkan perubahan yang besar atau mendasar. Bahwa Reformasi 1998 tidak membawa keuntungan bagi perjuangan klas buruh dan rakyat dan hanya memperkuat para elit politik.

Reformasi bukanlah sebuah Revolusi. Reformasi bukanlah sebuah penghancuran tatanan ekonomi politik lama dan pembangunan yang baru. Reformasi adalah perbaikan-perbaikan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial dalam kerangka tatanan ekonomi politik yang lama; kapitalisme. Perubahan mendasar bagi kita adalah Revolusi Sosial yang menghancurkan tatanan lama; kapitalisme dan pembangunan tatanan masyarakat baru yaitu sosialisme.
Bahwa reformasi memberikan ruang (demokrasi) bagi suara-suara dari berbagai macam kelompok atau klas yang ditindas oleh Rejim Militer Soeharto. Sehingga reformasi bisa dikatakan menjadi kepentingan dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari mahasiswa, klas buruh, kaum intelektual hingga kelompok-kelompok di dalam borjuasi itu sendiri. Dalam karakternya reformasi juga berarti bukan penghancuran tatanan kapitalisme melainkan penguatan terhadap tatanan kapitalisme yang ada.

Mencampuradukan antara reformasi dengan revolusi membuat kita tidak mengenali batasan-batasan yang ada dalam reformasi. Disatu sisi dapat menganggap bahwa reformasi adalah jawaban dari seluruh kondisi yang ada. Bahwa reformasi menjadi tujuan akhir dalam perjuangan kita. Dengan demikian membatasi perjuangan hanya pada perbaikan-perbaikan semata ataupun perjuangan dalam kerangka (kapitalisme) yang telah diperbaiki.
Disisi yang lain mencampuradukan reformasi dengan revolusi juga membuat kita dengan mudah meremehkan Reformasi 1998 itu sendiri. Menganggapnya tidak sesuai dengan tujuan besar Sosialisme yang kita perjuangkan. Serta melihatnya terkait erat dengan perkembangan kapitalisme dan menguntungkan hanya bagi kapitalisme maka ditolak sepenuh-penuhnya. Menganggap bahwa kita dapat langsung membangun sosialisme tanpa harus mengurusi apapun yang terkait dengan borjuis serta tatanan kapitalisme.

Reformasi 1998 terkait erat dengan baik kepentingan mendesak dari klas buruh maupun kepentingan jangka panjang klas buruh atas sosialisme. Ketika kita secara serius memperjuangkan sosialisme dan berusaha meyakinkan klas buruh akan tujuan-tujuan Sosialisme. Ditengah kondisi dimana bukan saja ide-ide sosialis tidak dapat berkembang, bahkan ide-ide kerakyatan ataupun solidaritas juga tidak dapat berkembang. Kita akan memahami betul bahwa pembukaan ruang demokrasi akan memudahkan propaganda akan ide-ide sosialisme. Memudahkan kaum sosialis untuk melancarkan perjuangan politik dan ideologi bersama klas buruh melawan borjuasi.
Klas buruh lebih menderita dan mengalami berbagai macam kesulitan dalam tatanan kapitalisme yang terkungkung dalam kondisi terbelakang. Seperti tatanan kapitalisme yang dijalankan oleh Rejim Militer dengan represi, politik “massa mengambang”, depolitisasi, deorganisasi serta deideologisasi. Dengan demikian maka semakin tuntas perjuangan demokrasi maka akan semakin memperkuat perjuangan akhir klas buruh untuk melawan borjuasi untuk sosialisme.

Bagaimana Posisi dan Tugas Kita?

Gerakan revolusioner, dibawah kondisi paling bagus, adalah perjuangan yang keras. Perjuangan revolusioner menelan banyak energi. Bukan omong kosong sudah dikatakan ribuan kali di masa lalu: “revolusi menelan manusia”. Kaum revolusioner bukanlah sebuah entitas yang bebas dari tekanan kapitalisme dan pertarungan klas yang terjadi. Tidak mudah untuk terus dalam perjuangan revolusioner, untuk bertahan menjaga keyakinan teoritis, dan terus berjuang selama 16 tahun paska reformasi tanpa sebuah kemenangan yang signifikan.

Tekanan pertarungan klas yang terjadi mendorong politik klas menengah atau borjuis kecil masuk kedalam kaum revolusioner. Politik borjuis kecil yang selalu ketakutan kesulitan-kesulitan serta pengorbanan diri untuk mencapai sosialisme. Sehingga terombang-ambing, kebingungan mencari jalan tengah.Politik yang menyingkirkan persoalan prinsip, persoalan program, persoalan ideologi dan membesar-besarkan persoalan subjektif atau perasaannya. Melupakan tujuan akhir dari kaum revolusioner, sosialisme, serta alatnya, partai revolusioner.

Tekanan tersebut mendorong diturunkannya standart politik. Lihatlah sekarang, bagaimana definisi politik telah berubah begitu drastis. Ide-ide besar tidak lagi dihargai jatuh menjadi pragmatis. Memang enam belas tahun tanpa jalan keluar membuat kita mudah menerima apa saja yang terlihat bagus dihadapan kita. Begitu saja memberikan stempel populis pada Jokowi, populis yang di Indonesia bisa disepadankan dengan perspektif kerakyatan. Setidaknya dua hal terkandung dalam definisi kerakyatan.

Pertama, adalah program-program kerakyatan serta kemampuan untuk memimpin serta mobilisasi massa untuk memenangkan program-program tersebut.Sekitar duapuluhan tahun yang lalu, dalam perjuangan melawan Rejim Militer Soeharto, kerakyatan itu berarti mereka yang rela meninggalkan hampir segalanya. Meninggalkan kuliahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya. Turun ke rakyat mendorongnya untuk berorganisasi, bersolidaritas, berjuang dan memenangkan program-program perjuangan kerakyatan. Apa program-program tersebut? Melawan Rejim Militer Soharto membuka ruang demokrasi, mencabut dwi fungsi ABRI, mencabut 5 paket UU Politik, Referendum untuk Timor Leste serta membangun sebuah pemerintahan koalisi demokratik-kerakyatan. Mereka menekankan pada turun (bisa dikatakan blusukan) ke rakyat untuk mobilisasi massa rakyat demi kemenangan program-program tersebut.

Sekarang “kerakyatan” itu diartikan semata pada atribut-atribut personal. Kerakyatan berarti bertingkah laku seperti rakyat biasanya, dan berbeda dengan pejabat umumnya. Kerakyatan adalah para elit politik yang bersedia tidur di kereta. Mereka yang mau blusukan kemana tempat-tempat rakyat berkumpul. Berpendidikan tidak tinggi, merokok atau bahkan memiliki tato. Mereka tidak pernah mendorong mobilisasi rakyat selain untuk mencoblos di kotak suara atau untuk kepentingan pragmatis para elit. Bukan untuk memenangkan program-program kerakyatan karena bahkan mereka sendiri tidak punya program-program kerakyatan. Mereka setengah hati dalam memperjuangkan demokrasi dan tidak mampu membawa kesejahteraan untuk rakyat. Apa yang dibawa oleh Jokowi tidak ada perbedaan signifikan dengan program-program SBY-Boediono sebelumnya.

Lelah berjuang juga mendorong dilupakannya tujuan besar kaum revolusioner yaitu sosialisme. Meninggalkan ideologi, program dan tradisi partai revolusioner karena sulit diterima oleh kebanyakan. Menggantikannya dengan “kemenangan-kemenangan” kecil dan capaian-capaian organisasional semata. Mengikuti arus mencari mana yang paling banyak terdapat massa, terdapat gerakan atau “perlawanan” dengan menurunkan ideologi dan program dari partai revolusioner. Memilih mendukung Jokowi supaya bisa mengorganisir massa dan tidak terjebak pada “hutan rimba” keteguhan ideologi dan program partai revolusioner. Menurunkan keteguhan tersebut sambil terus menerus memberikan stempel indah kepada Jokowi. Mencari-cari pembenaran atas stempel tersebut dari celotehan-celotehan Jokowi.

Agar klas buruh dan rakyat tertindas dapat melancarkan revolusi menghancurkan kapitalisme dan membangun sosialisme sangat penting untuk membuang beban yang ada di kepala. Kesadaran palsu hasil dari hegemoni borjuis yang menguasai struktur ekonomi politik. Kesadaran yang membuat klas buruh dan rakyat tertindas mewajarkan penindasan kapitalisme dan tidak mungkin dirubah. Ingatan-ingatan atas perjuangan serta kekuatan klas buruh dan rakyat harus dibangkitkan. Termasuk solusi akhir, yaitu sosialisme, serta jalan untuk mencapainya demi pembebasan klas buruh dan rakyat tertindas.

Semua itu terkait paling utama dengan sebuah partai revolusioner yang memiliki ideologi, program dan tradisi yang tepat. Dengan ketepatan serta propaganda tersebut maka partai revolusioner akan semakin lama semakin dipercaya oleh klas buruh dan rakyat. Tanpa itu semua, meremehkan itu semua hanya akan berarti memperkuat hegemoni kesadaran borjuis. Termasuk juga ketika yang dipentingkan adalah bergerak, yang penting “melawan” saja, aktif dan ingin advokasi dimana-mana pada akhirnya hanya akan memperkuat hegemoni kesadaran borjuis. Karena kesadaran sosialis tidak tumbuh secara spontan di klas buruh dan rakyat tertindas. Demikian perjuangan klas buruh dan rakyat tertindas, tanpa intervensi dari kaum revolusioner, paling baik menghasilkan perjuangan politik dalam kerangka kapitalisme. Itu akibat dari borjuasi menguasai struktur ekonomi kapitalis termasuk semua perangkat hegemoni didalamnya dari media massa, sekolah hingga agama.

Kedua, agar klas buruh dan rakyat meyakini kesadaran tersebut maka partai revolusioner harus bersatu bersama klas buruh dan rakyat tertindas dalam perjuangan mempertahankan dan memperbesar demokrasi serta kesejahteraan.

Oleh : Ignatius Mahendra Kusumawardhana, Kontributor Arah Juang dan Anggota KPO PRP

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Arah Juang Edisi III November 2014.

Referensi:
Bintang Nusantara. 2013. Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme. Tanpa Kota: Bintang Nusantara.
Cannon, James. 1987. The Struggle for a Proletarian Party.New York: Pathfinder Press
Lane, Max. 2007. Bangsa Yang Belum Selesai. Jakarta: Reform Institute.
Max Lane Online. (Online), (http://maxlaneonline.com/ diakses Oktober 2014)
Miftahuddin. 2004. Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani. Jakarta: Desantara.
Lenin, N. 1905. Socialist Party and Non Party Revolution. (Online), (https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/dec/02.htm, diakses Agustus 2014)
Lenin, N. 1905. Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution. (Online), (https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/tactics/index.htm#ch06, diakses Oktober 2014
http://id.wikipedia.org/ diakses Oktober 2014

2,011 total views, 2 views today

Share this post:

Related Posts

Ayo Berlangganan Koran Arah Juang

Leave a Comment